Selamat tinggal rencana muluk-muluk IKN, anggaran 2025 masih terhambat!
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi proyek ambisius pemerintah Indonesia ternyata tak semudah membalik telapak tangan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo baru-baru ini mengungkapkan bahwa progres pembangunan untuk tahun 2025 masih terbloking anggaran. Lucunya, Dody berkelakar bahwa anggaran yang ada sementara ini hanya cukup untuk ‘makan siang menteri’. Ia menegaskan, tanpa dukungan fiskal yang kuat, proyek yang digadang-gadang ini tak akan mampu bergerak maju.
Kekacauan anggaran ini bukanlah hal baru di IKN. Menurut Dody, sebenarnya Kementerian PU sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 40,29 triliun pada tahun 2024 yang telah mencapai progres fisik hingga 87,9%. Namun, ketika ditanya mengenai nasib anggaran untuk tahun 2025, ia dengan jujur menyatakan bahwa hingga saat ini, anggaran tersebut masih dalam status diblokir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Semakin menggelikan, muncul isu viral di dunia maya yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghentian pembangunan IKN. Tentu, ini menambah warna-warni drama IKN yang makin menarik perhatian publik.
Sambil menunggu kejelasan mengenai anggaran, terdapat pula laporan mengejutkan dari pengunjung IKN yang mengklaim bahwa mereka terjebak oleh pungutan liar saat mengakses lokasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya tantangan lain yang dihadapi proyek IKN selain masalah pendanaan, yaitu penegakan hukum yang juga belum sepenuhnya berjalan baik. Otorita IKN pun mencoba menyikapi hal ini dengan memastikan fokus pada penyelesaian pembangunan kantor legislatif dan yudikatif serta ekosistem yang mendukung.
Dalam pandangan ke depan, bisa jadi IKN akan menjadi lembaran baru dari kisah perjalanan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jadi, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi lebih sebagai simbol determinasi negara dalam menciptakan infrastruktur yang layak. Fakta menarik, meski ada kekhawatiran, IKN tetap menarik banyak perhatian investor luar negeri. Diharapkan dengan komunikasi yang lebih baik dan kolaborasi antar pemerintah, impian IKN bisa terwujud dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
Menteri Dody berkelakar, progres anggaran pembangunan IKN sementara untuk “makan siang menteri”.
Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menurut Dody Hanggodo, belum ada realisasi anggaran untuk proyek di IKN tahun 2025 ini.
Pada 2024, Kementerian PU menggelontorkan Rp 40,29 triliun untuk proyek IKN di Kalimantan Timur.
Viral di jagat dunia maya pesan berisikan kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menurunkan instruksi untuk menghentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ...
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menggelontorkan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp40,29 triliun sepanjang 2024.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menelan anggaran negara mencapai Rp 40,29 triliun sepanjang 2024. Progres fisik sudah 87,9%.
Pengunjung IKN yang menaiki mobil ini disambut oleh seorang tukang parkir yang memakai baju oranye. Ia menawarkan jasa pengawalan ke area inti IKN sebesar ...
OIKN mengatakan tengah fokus penyelesaian pembangunan kantor legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya, sesuai arahan Prabowo.
JAKARTA, KOMPAS.com – Anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 terhambat. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan anggaran ...
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, belum ada perkembangan terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN 2025 tidak direalisasikan akibat pemblokiran anggaran. Progresnya minim.
Menteri PU Dody Hanggodo mengaku belum ada lelang proyek baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akibat adanya efisiensi anggaran infrastruktur.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih diblokir.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap bahwa pihaknya belum merealisasikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 2025. Sebab, anggaran IKN yang ...
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pada tahun ini Kementerian PU terkena efisiensi anggaran sebesar Rp81,38 triliun, dari Rp 110,95 triliun, kini mereka hanya memiliki Rp 29,57 triliun.
Pihak BI menuturkan, porsi anggaran IKN tahap kedua yang tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya akan berdampak daya ungkit sektor konstruksi di Kaltim.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini tidak memiliki anggaran untuk mengeksekusi megaproyek ibu kota negara (IKN).
Realisasi anggaran IKN 2025 masih terblokir, namun progres pembangunan mencapai 87%.
Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) ikut menjadi korban dari pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Padahal sebelumnya, Kementerian PU telah mengajukan penambahan anggaran untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN sebesar Rp 14,87 triliun.
Pihak BI menuturkan, porsi anggaran IKN tahap kedua yang tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya akan berdampak daya ungkit sektor konstruksi di Kaltim.
Pemerintah terus mendorong peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pemerataan ekonomi.
Dody Hanggodo Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara ...
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) memastikan kelancaran pembangunan proyek Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 1B.
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sebagai kontraktor pembangunan proyek Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 1B mengambil langkah ...
Kementerian Pekerjaan Umum belum melaporkan realisasi progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025.
Pihak BI menuturkan, porsi anggaran IKN tahap kedua yang tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya akan berdampak daya ungkit sektor konstruksi di Kaltim.
Saat ini, anggaran mega proyek itu belum dapat digunakan. "Blokir itu kan bukan karena anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka, jadi anggaran IKN ...
Hasan mengingatkan soal komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan meneruskan pembangunan IKN.
Rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara ada 36 unit. Berdasarkan data per akhir Desember 2024, 99,9% rumah menteri sudah rampung.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah meluruskan pernyataan Menteri PU Dody Hanggodo soal semua anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) ...