Siapakah Yulius Setiarto? Ketahui tentang sanksi yang diterimanya, reaksi PDIP, dan sedikit cerita seru tentang dunia politik di Indonesia!
Yulius Setiarto, anggota DPR dari fraksi PDI-P, belakangan ini menjadi sorotan media setelah menerima sanksi berupa teguran tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akibat pernyataannya yang kontroversial terkait netralitas kepolisian pada Pilkada 2024. Tindakan ini tak pelak memunculkan berbagai reaksi, baik dari rekan-rekannya di partai maupun dari masyarakat luas. Keterlibatannya dalam isu ini menunjukkan betapa hangatnya suasana politik menjelang pemilu, di mana isu-isu sensitif sering kali muncul ke permukaan.
Menariknya, meski Yulius mendapat sanksi, PDI-P tidak tinggal diam. Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, dengan tegas mengecam keputusan MKD dan menyatakan dukungannya kepada Yulius. Hasto berpendapat bahwa sanksi tersebut tidak adil dan seolah-olah meremehkan pernyataan yang disampaikan Yulius. Ia juga menegaskan bahwa partai akan memberikan advokasi penuh, bahkan bisa jadi akan melakukan sidang sendiri demi meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
Namun, di balik semua drama ini, Yulius tampil percaya diri dan berusaha menjelaskan bahwa pernyataannya dimaksudkan untuk menyampaikan kebenaran. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak melanggar kode etik, dan bahkan mengajak Kapolri untuk memberikan klarifikasi terkait isu keterlibatan Polri dalam proses Pilkada. Tindakan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan etika di Indonesia masih menjadi sorotan, dan diharapkan dapat menawarkan ruang bagi klarifikasi yang lebih baik.
Berdialog dengan tulus dan terbuka adalah kunci dalam dunia politik yang penuh dinamika. Selain itu, di tengah perdebatan yang tampaknya tidak akan berakhir ini, masyarakat terus berharap agar para legislator dapat melakukan tugasnya dengan baik dan menjaga integritas, demi masa depan yang lebih cerah. Momen-momen seperti ini memang menarik untuk disimak, karena di satu sisi kita melihat pertarungan kekuasaan dan di sisi lain, ada harapan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam sistem pemerintahan.
Yulius Setiarto disanksi teguran tertulis karena unggahannya soal 'Parcok' Pilkada. Anggota DPR dari fraksi PDI-P ini ternyata aktif di bidang hukum.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengundang Yulius Setiarto, seorang Anggota Komisi I DPR RI guna memberikan klarifikasi atas pernyataannya terkait ...
Anggota DPR Fraksi PDIP Yulius Setiarto (kanan) berjalan saat menghadiri sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, ...
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Yulius Setiarto karena pernyataannya ...
KBRN, Jakarta : Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Nazarudin Dek Gam memberikan sanksi ringan pelanggaran etik kepada Anggota DPR, Yulius Setiart.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memberikan sanksi teguran tertulis kepada anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto yang diputuskan terbukti melanggar ...
Yulius Setiarto, anggota Komisi I DPR RI, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari unggahannya di media sosial terkait dugaan keterlibatan Polri dalam Pilkada ...
Yulius menyebut pernyataan soal Partai Cokelat diambil dari tayangan Bocor Alus Tempo dan Yulius menambahkan pernyataan meminta klarifikasi Kapolri.
Yulius menegaskan bahwa dirinya tidak merasa melanggar kode etik terkait menyinggung netralitas kepolisian pada Pilkada Serentak 2024.
jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan memberikan dukungan penuh kepada anggota DPR RI Yulius Setiarto yang ...
DPP PDIP mengecam sanksi yang diberikan terhadap kadernya, Yulius Setiarto, oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ...
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Yulius Setiarto karena pernyataannya ...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengecam keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menjatuhkan sanksi teguran anggota DPR RI dari Fraksi PDI...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengecam sikap MKD yang memberi sanksi kepada Yulius Setiarto soal cawe-cawe Parcok di Pilkada 2024.
Kami akan memberikan advokasi, bahkan kalau perlu itu sidang juga harus dibuat supaya masyarakat bisa mengetahui.
Ketua DPR Puan Maharani menanggapi ihwal Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto yang diberikan sanksi etik oleh MKD lantaran menyinggung netralitas ...