Polemik partai coklat jadi sorotan! Simak tanggapan PDIP dan usulan struktur Polri yang bikin geger!
Pilkada 2024 menyisakan banyak drama yang tak kalah menarik dari sinetron favorit kita. Baru-baru ini, Anggota DPR Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mengungkapkan bahwa partainya memiliki bukti kuat terkait adanya intervensi dari pihak lain dalam Pilkada, yang katanya dikenal sebagai "partai coklat". Dalam laporan ini, PDI-P menegaskan akan mengungkap semua bukti yang ada demi menjaga integritas demokrasi, dan tentu saja, demi kepentingan rakyat. Apakah partai-partai lain akan merespons tantangan ini?
Dalam drama yang sama, anggota DPR dari fraksi PDI-P lainnya, Yulius Setiarto, siap dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk meluruskan pernyataannya mengenai "partai coklat". Yulius berkomitmen untuk transparan dan mengklarifikasi apa yang sempat membuat gaduh pernyataan sebelumnya. Bagaimana reaksi para politisi dalam menghadapi situasi ini? Semua mata tertuju pada MKD untuk menjadwalkan panggilan tersebut!
Sementara itu, isu pemisahan Polri dan Kemendagri kembali mencuat. Wamendagri Bima Arya memberikan tanggapannya terhadap usulan pemisahan ini, menekankan pentingnya menjaga integritas kedua lembaga tersebut. Begitu juga dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang keberatan dengan kemungkinan ini, karena dia percaya Polri tidak bisa terlepas dari kepemimpinan presiden. Dalam hal ini, bukan hanya PDIP yang punya suara; keputusan penting seperti ini akan ditentukan oleh kebijakan negara yang lebih besar.
Menariknya, pembicaraan tentang pembentukan Badan Penerimaan Negara, serta wacana Anggito Abimanyu untuk jadi menteri, kian hangat. Banyak orang menantikan perkembangan selanjutnya mengenai struktur kementerian ini. Apakah ini adalah langkah positif untuk menangani isu penerimaan negara, atau justru akan memicu lebih banyak polemik?
Lebih jauh lagi, dari semua yang terjadi, satu hal yang menyita perhatian adalah bagaimana ujaran "partai coklat" ini kini menjadi menggugah semangat politikus. Masyarakat semakin berinteraksi dan mengharapkan kejelasan. Sepertinya, drama ini tidak akan usai sampai semua pihak jujur dan terbuka! Obrolan hangat di warung kopi pun tak henti mengalir, karena semua orang ingin turut andil dalam cerita ini.
Anggota DPR Fraksi PDI-P TB Hasanuddin memastikan partainya memiliki bukti terkait partai coklat atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.
Anggota DPR dari fraksi PDIP, Yulius Setiarto mengaku siap memenuhi panggilan MKD DPR untuk memberikan klarifikasi atas pernyataannya soal partai coklat.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan atau PDIP Yulius Setiarto angkat bicara ihwal polemik dirinya yang akan dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan ...
Wamendagri Bima Arya diminta tanggapan soal tudingan intervensi Polri dalam Pilkada Serentak 2024.
โSalah satu hasil penting dari reformasi adalah pemisahan antara lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan dan lembaga yang mengelola keamanan dalam negeri ...
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah adanya pembentukan Badan Penerimaan Negara.
Tito Karnavian keberatan soal usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tito mengatakan Polri tidak bisa dipisahkan dari presiden.
Pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara masih akan dibahas lagi oleh pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan dirinya keberatan atas usulan Polri berada di bawah Kemendagri. Usulan itu dilontarkan politikus PDIP Deddy Sitorus ...
Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan berkomentar tentang pembentukan Kementerian Penerimaan Negara dan isu Anggito Abimanyu sebagai menterinya.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto menyatakan bahwa TNI mengikuti kebijakan dan keputusan resmi negara terkait wacana perubahan ...
KOMPAS.TV - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Anggito Abimanyu akan diangkat menjadi Menteri Penerimaan Negara.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto buka suara menanggapi usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar Polri ditempatkan ...
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Hariyanto mengungkapkan, akan mengikuti kebijakan dan keputusan resmi negara terkait wacana ...
Wamendagri Bima Arya menyatakan, wacana perubahan struktur Polri menjadi di bawah TNI atau Kemendagri harus melalui kajian mendalam lebih dulu.
Istana menegaskan, tak ada yang salah dengan bansos 'Bantuan Wapres Gibran'. Sebab, Wapres punya anggaran operasional yang bisa digunakan untuk itu.
Mensos Gus Ipul menilai tak masalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan sembako dengan tas biru bertuliskan 'Bantuan Wapres Gibran'.
Gus Ipul lantas meminta bansos bertulisan 'Bansos Wapres Gibran' tidak menjadi perdebatan. Dia menegaskan yang penting manfaat yang diberikan kepada ...
Menlu Sugiono sebut RI-China bakal bentuk komite soal LCS, bahas kerja sama hingga kolaborasi sesuai kepentingan masing-masing negara.
Menlu Sugiono kembali menekankan bahwa Indonesia tetap berpegang teguh pada kedaulatan wilayahnya terkait dengan sengketa Laut China Selatan (LCS).
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa tidak ada pergeseran posisi dan kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan yang menjadi perairan ...
Perubahan Polri menjadi di bawah TNI dan Kemendagri dinilai tidak akan berguna tanpa diikuti perubahaan kebudayaan di tubuh Korps Bhayangkara.
Hasan Nasbi buka suara soal ramainya 'Bansos Wapres Gibran'. Hasan mengatakan tak ada masalah jika Wapres Gibran Rakabuming memberikan bantuan sosial.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi soal bantuan sosial (bansos) bertuliskan Bantuan Wapres Gibran. Bantuan itu diberikan oleh Wakil ...
MENTERI Sosial Mensos Saifullah Yusuf Gus Ipul meminta masyarakat jangan memperdebatkan soal pemberian bantuan sosial bansos dengan tulisan Bantuan Wapres ...
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak sebagai harga rata-rata.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan soal anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 10.000 per anak.
Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi terkait usulan PKB agar program makan bergizi gratis melibatkan perempuan.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan alokasi Makan Bergizi Gratis Rp 10 ribu per porsi, turun dari Rp 15 ribu.
Presiden Prabowo mengurangi anggaran Makan Bergizi Gratis dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per anak. Ahli gizi menyoroti kualitas nutrisi yang perlu ...
Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara terkait dengan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi.
Menlu Sugiono menjawab pertanyaan dan kekhawatiran komisi I DPR soal pernyataan bersama atau joint statement Indonesia-China terkait Laut China Selatan.
Sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, maka setelah seleksi administrasi berakhir, tahap seleksi pengadaan PPPK selanjutnya adalah seleksi ...
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara baru akan dibahas oleh pemerintah.
Anggota F-Gerindra, Nuroji, dijatuhi sanksi teguran tertulis oleh MKD buntut pernyataannya mengenai naturalisasi saat rapat Komisi X dengan Kemenpora.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan Yassieli menyinggung soal Upah Minimum Provinsi yang sudah menjadi masalah klasik dan tidak akan pernah ...
Polda Jateng buka suara soal dugaan ada intervensi aparat terhadap pihak keluarga korban dalam kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang.
Materi pokok soal seleksi PPPK 2024 menjadi informasi penting untuk diketahui oleh para peserta. Berikut akan dirangkum penjelasannya secara lengkap.
Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/10/2024) sore. (Sumber: Tangkap Layar Kompas TV.).
DPR RI panggil Kapolrestabes Semarang terkait penembakan siswa SMK, mendalami kasus ini dan proses hukum yang sedang berjalan.
Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar memohon maaf dan menyatakan siap dievaluasi buntut kasus penembakan oleh anggotanya yang menewaskan siswa SMK.
Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar siap menerima konsekuensi dan dievaluasi usai anak buahnya menembak siswa SMKN 4 Semarang hingga tewas.
Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberikan sanksi teguran tertulis terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Nuroji, buntut pernyataannya ...
MKD DPR bakal memanggil 3 anggota untuk dimintai klarifikasi. Satu di antaranya adalah anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP Haryanto soal dugaan video tak ...
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Rikwanto, ikut menanggapi kasus Aipda Robig yang menembak siswa SMK 4 Semarang, Gamma Ryzkinata Oktafandy (17) ...
Menteri HAM Natalius Pigai menyebut pelajar SMK di Semarang berinisial GR yang ditembak hingga tewas oleh Aipda Robig Zaenudin merupakan siswa yang baik.