Kebocoran data NPWP dan NIK bikin heboh! Sudah siap untuk tahu lebih lanjut?
Kebocoran data pribadi di era digital seperti sekarang memang menjadi salah satu isu yang sangat krusial. Belum lama ini, publik dikejutkan dengan laporan bahwa sekitar enam juta data, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), diduga telah bocor dan diperjualbelikan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, mengungkapkan bahwa direktur jenderal pajak akan dipanggil untuk menjelaskan situasi ini, menandakan betapa seriusnya masalah kebocoran data ini. Hal ini mengundang pertanyaan besar tentang keamanan data pribadi masyarakat.
Tidak hanya kebocoran yang mengundang perhatian, baru-baru ini Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pemadanan antara NPWP dan NIK hampir mencapai 100%. Dalam laporannya, mereka mencatat bahwa sekitar 75 juta NPWP telah dipadankan dengan NIK. Ini adalah langkah positif untuk memperkuat sistem perpajakan di Indonesia, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran baru mengenai integritas data yang telah dipadankan. Apakah data yang valid dapat dipastikan bahwa tidak ada yang asal-asalan?
Sementara itu, pemerintah juga masih melakukan validasi terhadap jutaan data NPWP yang kemungkinan telah dijebol oleh peretas terkenal, Bjorka. Menko Hadi juga menginformasikan bahwa beberapa data yang bocor tidak cocok dengan data asli, menandakan bahwa ada kemungkinan data yang diperoleh tidak sepenuhnya akurat. Hal ini semakin menambah kompleksitas situasi yang ada karena tindakan penyalahgunaan data pribadi dapat berujung pada sanksi hukum, termasuk hukuman penjara dan denda.
Sebagai penutup, penting bagi kita semua untuk lebih waspada terhadap data pribadi kita di dunia maya. Menyimpan data dengan aman dan tidak gegabah dalam memberikan informasi pribadi adalah langkah yang harus diprioritaskan. Secara mengejutkan, menurut laporan, tidak hanya di Indonesia, tetapi sekitar 58% orang di seluruh dunia pernah mengalami kebocoran data dalam hidup mereka. Oleh karena itu, keamanan siber harus menjadi perhatian utama bagi setiap individu dan instansi. Mari kita bersama-sama menjaga data pribadi dan memperkuat keamanan informasi kita!
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Direktur Jenderal Pajak ...
Kebocoran data pribadi di Indonesia kembali menghebohkan, dengan enam juta data seperti NPWP, NIK, dan alamat email diduga diperjualbelikan.
Kemenkeu mencatat jumlah NPWP yang sudah dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah mencapai 75.031.522.
Obsessionnews.com โ Pemerintah masih memvalidasi jutaan data NPWP yang dijebol peretas Bjorka. Menurut Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, berdasarkan analisis ...
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan sebagian data NIK dan NPWP yang diduga bocor belakangan ini tak cocok dengan data asli.
Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). โKementerian Kominfo ...
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan sebagian data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ...
Kominfo menyebutkan penyalahgunaan data pribadi dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan membayar denda.
DJP mengatakan jumlah NIK yang telah dipadankan 75.031.522 dari total target sebanyak 75.670.484 NPWP.
Dari rentetan insiden kebocoran data pada sejumlah institusi pemerintahan memperlihatkan mereka belum siap mengelola data pribadi masyarakat.
DJP menduga data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor bukan berasal dari sistem informasi perpajakan.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan, kebocoran data tersebut tidak terkait dengan peretasan Pusat Data ...