Putusan MK

2024 - 8 - 21

DPR vs MK: Drama Pilkada yang Bikin Terpingkal!

Baleg DPR -- DPR -- DPR RI -- Dasco -- Demokrasi -- Isi Revisi UU Pilkada -- Jokowi -- KIM Plus -- Ketua MK -- MK -- Mahkamah Konstitusi -- Revisi UU Pilkada -- Sufmi Dasco -- Threshold -- UU Pilkada -- ada apa dengan putusan mk -- berita hari ini -- dpr anulir putusan mk -- hasil putusan mk -- isi revisi uu pilkada 2024 -- keputusan mk -- keputusan mk tentang pilkada -- ketua dpr -- pilkada -- pilkada adalah -- puan maharani -- putusan MK terbaru -- putusan mk hari ini -- putusan mk no 60 puu xxii 2024 -- revisi uu pilkada apa saja -- ruu pilkada terbaru -- usia kaesang -- uu pilkada 2024 -- uu pilkada terbaru Akademisi - Aksi Unjuk Rasa - Demokrasi Indonesia - DPR - KPU - Mahkamah Konstitusi - Putusan MK - UU Pilkada - Baleg DPR - DPR RI - Dasco - Demokrasi - Isi Revisi UU Pilkada - Jokowi - KIM Plus - Ketua MK - MK - Revisi UU Pilkada - Sufmi Dasco - Threshold - ada apa dengan putusan mk - berita hari ini - dpr anulir putusan mk - hasil putusan mk - isi revisi uu pilkada 2024 - keputusan mk - keputusan mk tentang pilkada - ketua dpr - pilkada - pilkada adalah - puan maharani - putusan MK terbaru - putusan mk hari ini - putusan mk no 60 puu xxii 2024 - revisi uu pilkada apa saja - ruu pilkada terbaru - usia kaesang - uu pilkada 2024 - uu pilkada terbaru

Drama hukum antara DPR dan MK cukup menggelitik! Apa sih yang terjadi dengan UU Pilkada kita? Yuk, simak selengkapnya!

Belum lama ini, warta dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menarik perhatian publik. Mereka tegas menyatakan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Bagi sebagian orang, ini mungkin tampak seperti berita biasa, tetapi bagi yang memahami seluk-beluk politik Indonesia, ini adalah sebuah drama yang sangat dramatis. Rumor dan spekulasi tentang bagaimana keputusan ini akan berdampak pada proses pemilihan kepala daerah 2024 semakin membesar dan memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan.

DPR tampaknya tidak ingin dianggap kehilangan pengaruhnya. Beberapa anggota DPR bahkan berusaha me-reinterpretasi dan menafsirkan keputusan MK melalui RUU Pilkada yang baru. Namun, di sisi lain, banyak pihak—termasuk pakar hukum dan mantan hakim MK—menyatakan bahwa usaha tersebut melangkahi otoritas putusan MK, yang sudah terikat dan final. Undang-undang yang diusulkan oleh DPR bisa jadi berpotensi berkontradiksi dengan keputusan yang telah diambil oleh MK, dan ini sangat mungkin mengubah peta perpolitikan di Indonesia.

Reaksi masyarakat pun tak kalah menarik. Beberapa tokoh masyarakat dan bahkan selebriti seperti Reza Rahadian, berani bersuara dan unjuk rasa mendukung keputusan MK. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya hukum dan kebijakan yang mendasar dalam pemilihan umum. Mereka menyerukan agar semua pihak tidak hanya tunduk pada elit politik, tetapi juga memperjuangkan hak-hak pemilih untuk memilih dan dipilih dengan adil.

Di tengah kerumitan ini, ada satu hal yang patut dicatat: putusan MK, yang menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik, memberikan jalan bagi 4-5 partai untuk mengusung calon mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan kita semakin inklusif. Namun, tentu saja, hal ini juga berarti bahwa sebuah drama politik baru sedang dimulai dengan banyak aktor yang terlibat! Sekarang, kita hanya perlu menunggu dan melihat, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam perang hukum yang satu ini?

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

KPU Tegaskan Ikut Putusan MK soal UU Pilkada (Nasional Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan ikut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan perubahan norma dalam UU Pilkada, ...

Post cover
Image courtesy of "hukumonline.com"

Siasat DPR Menafsirkan Putusan MK Melalui RUU Pilkada (hukumonline.com)

Putusan MK seharusnya berlaku apa adanya ketika sudah inkrah, final dan mengikat serta self executing. Kedudukan berlakunya putusan MK selayaknya berlakunya ...

Post cover
Image courtesy of "hukumonline.com"

Abaikan Putusan MK Terkait Batas Usia, DPR dan Presiden Dinilai ... (hukumonline.com)

Secara asas, produk hukum atau UU yang disepakati DPR dan presiden dengan menggunakan norma putusan MA tetap sah. Namun UU tersebut jelas akan bertentangan ...

Post cover
Image courtesy of "BBC News Indonesia"

Putusan MK ihwal pencalonan kepala daerah – 'Kejutan luar biasa ... (BBC News Indonesia)

Bagaimana kronologi sampai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pencalonan kepala daerah ini bisa keluar dan apa dampaknya terhadap peta perpolitikan ...

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

MKMK Siap Kawal Putusan soal Pilkada: Putusan MK Final dan ... (Nasional Kompas.com)

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan, siap mengawal putusan MK soal Pilkada yang hendak dianulir DPR lewat revisi UU Pilkada.

Post cover
Image courtesy of "CNN Indonesia"

Pakar Hingga Eks Hakim Konstitusi Sepakat DPR Langkahi Putusan ... (CNN Indonesia)

Sejumlah pakar hingga eks hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sepakat bahwa manuver DPR yang merevisi Undang-undang Pilkada melangkahi putusan MK.

Post cover
Image courtesy of "KOMPAS.com"

3 Perbedaan Putusan MK dan DPR soal RUU Pilkada (KOMPAS.com)

Sejumlah keputusan Baleg DPR dalam rapat pembahasan RUU Pilkada disebut berlawanan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Apa saja yang berbeda?

Post cover
Image courtesy of "Pemilu Tempo.co"

Efek Putusan MK: Berdasar Pileg 2024 4-5 Partai Bisa Usung ... (Pemilu Tempo.co)

MK menerangkan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan hasil suara Pileg 2024.

Post cover
Image courtesy of "ANTARA"

Pakar: Putusan MK tidak dapat dianulir (ANTARA)

Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr. Johanes Tuba Helan mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat ...

Post cover
Image courtesy of "Nasional Tempo.co"

Reza Rahadian Ikut Unjuk Rasa Kawal Putusan MK: Ini Bukan ... (Nasional Tempo.co)

Aktor Reza Rahadian ikut dalam aksi unjuk rasa di depan kompleks DPR, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Post cover
Image courtesy of "CNN Indonesia"

DPR: Pengesahan RUU Pilkada Batal, Pilkada 2024 Ikuti Putusan MK (CNN Indonesia)

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pihaknya batal mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU yang dijadwalkan dalam Rapat Paripurna hari ini.

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

DPR Anulir Putusan MK, Publik Diimbau Jangan Tunduk dari Elite ... (Nasional Kompas.com)

"Kita harus berjuang bersama Mahkamah Konstitusi memperjuangkan hak-hak kita dengan mendukung satu keputusan yang sangat demokratik, yang sayangnya sedang ...

Post cover
Image courtesy of "CNN Indonesia"

DPR: Pilkada 2024 Ikuti Hasil Putusan MK (CNN Indonesia)

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pihaknya tak akan menggelar lagi Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada dalam waktu dekat.

Post cover
Image courtesy of "Nasional Tempo.co"

Dosen UGM Liburkan Mahasiwa untuk Turun Aksi Kawal Putusan MK (Nasional Tempo.co)

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta meliburkan mahasiswa mereka untuk turun ke jalan mengikuti aksi mengawal ...

Post cover
Image courtesy of "harianjogja.com"

Dukung Putusan MK, Akademisi Kampus di Jogja Ajak Masyarakat ... (harianjogja.com)

Gugun El Guyanie, Sekprodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengatakan pihaknya menolak rencana Baleg DPR untuk mengesahkan revisi UU Pilkada ...

Post cover
Image courtesy of "alinea"

“Mengakali” putusan MK yang progresif (alinea)

MK sudah mengeluarkan putusan tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas minimal calon kepala daerah.

Post cover
Image courtesy of "KOMPAS.com"

5 Poin Pernyataan Fisipol UGM, Kecam Sikap DPR Anulir Putusan MK (KOMPAS.com)

KOMPAS.com - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) memutuskan untuk meliburkan perkuliahan, Kamis (22/8/2024), ...

Explore the last week