Putusan MK

2024 - 8 - 20

Putusan MK: Skenario Pilkada 2024 Berubah Drastis!

Achmad Baidowi -- Baleg -- DPR -- Jokowi -- Kaesang -- MK -- MK Ubah Syarat Pilkada -- Mahkamah Konstitusi -- Threshold -- ada apa dengan putusan mk -- calon gubernur dki jakarta 2024 -- dpr anulir putusan mk -- kaesang pilkada -- keputusan mk tentang pilkada -- pilkada 2024 -- putusan MK terbaru -- putusan mk hari ini -- putusan mk no 60 puu xxii 2024 -- putusan mk pilkada ambang batas pencalonan - demokrasi Indonesia - DPR - Mahkamah Konstitusi (MK) - partai politik - Pilkada 2024 - Achmad Baidowi - Baleg - Jokowi - Kaesang - MK - MK Ubah Syarat Pilkada - Mahkamah Konstitusi - Threshold - ada apa dengan putusan mk - calon gubernur dki jakarta 2024 - dpr anulir putusan mk - kaesang pilkada - keputusan mk tentang pilkada - pilkada 2024 - putusan MK terbaru - putusan mk hari ini - putusan mk no 60 puu xxii 2024 - putusan mk pilkada

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan calon kepala daerah bikin suasana Pilkada 2024 makin seru! Siapa yang bakal jadi jagoan?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengguncang dunia politik Indonesia, terutama menjelang Pilkada 2024. Keputusan ini mencakup perubahan penting dalam syarat pencalonan, seperti penurunan ambang batas untuk partai politik yang ingin mengusung calon kepala daerah. Elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan bahwa putusan ini bisa merubah konstelasi Pilkada secara signifikan. Tidak hanya itu, keputusan MK juga mengizinkan partai tanpa kursi di DPRD untuk mencalonkan kepala daerah, yang tentunya menambah color war di pemilu nanti.

Mantan Ketua MK, Mahfud MD, turut memberi komentar bahwa putusan ini akan menggagalkan skenario kotak kosong di beberapa daerah, yang sering kali menjadi momok dalam Pilkada. Ini merupakan kabar baik, terutama bagi partai-partai kecil yang selama ini terpinggirkan. Para kandidat diharapkan lebih bervariasi, sehingga masyarakat dapat memilih lebih dari satu wajah di panggung politik. Tak heran, beberapa kalangan langsung memberi pujian terhadap keputusan ini dengan harapan demokrasi Indonesia semakin berwarna.

Sementara itu, Anies Baswedan, salah satu tokoh yang turut bersuara, meminta warga Jakarta untuk mengawal putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan di Ibu Kota menjadi 7,5 persen. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil turut termobilisasi untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai harapan mereka. Keseriusan masyarakat dalam mengawasi putusan ini dapat menjadi indikator kesehatan demokrasi di Indonesia ke depannya.

Tak hanya di Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga kini dituntut untuk segera menindaklanjuti putusan ini. KPU berencana untuk berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah untuk memastikan implementasi yang tepat. Dipastikan, Pilkada 2024 bakal digelar dengan penuh warna dan lebih adil bagi semua pihak yang berkeinginan berpartisipasi.

Namun, tahukah kamu? Dalam Pilkada sebelumnya, ambang batas pencalonan yang tinggi sering menutup peluang bagi calon dari partai kecil! Dengan keputusan MK ini, semoga calon dari berbagai latar belakang bisa kembali bersaing secara sehat. Sedangkan, satu lagi fakta menarik: keputusan MK kali ini diharapkan bisa menjadi momen bersejarah, di mana ruang politik di Indonesia bisa terbuka lebih lebar bagi semua pihak. Mari kita sama-sama tunggu siapa yang akan menjadi jagoan di Pilkada 2024!

Post cover
Image courtesy of "Nasional Tempo.co"

Elite PPP Bilang Putusan MK Bakal Ubah Konstelasi Pilkada 2024 (Nasional Tempo.co)

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan putusan Mahkamah ...

Post cover
Image courtesy of "Mahkamah Konstitusi RI"

MK: Persyaratan Harus Dipenuhi Sebelum Penetapan Calon ... (Mahkamah Konstitusi RI)

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian ketentuan persyaratan batas usia minimal ...

Post cover
Image courtesy of "CNN Indonesia"

Mahfud Sebut Putusan MK Gagalkan Skenario Kotak Kosong di ... (CNN Indonesia)

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan KPU harus segera melaksanakan putusan MK yang mengubah syarat pencalonan agar bisa berlaku di Pilkada ...

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

Anies Minta Warga Jakarta Kawal Putusan MK yang Turunkan ... (Nasional Kompas.com)

Anies Baswedan meminta warga Jakarta mengawal putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan pilkada Jakarta menjadi 7,5 persen.

Post cover
Image courtesy of "detikNews"

Putusan MK Ubah Syarat Parpol Usung Cagub, 1 Hakim Dissenting ... (detikNews)

Ada satu hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) dan satu hakim yang mempunyai alasan berbeda (concurring opinion).

Post cover
Image courtesy of "ANTARA"

PDIP sambut baik putusan MK ubah aturan Pilkada (ANTARA)

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ...

Post cover
Image courtesy of "Kontan"

Putusan MK, Parpol Tanpa Kursi DPRD Dapat Usung Calon Kepala ... (Kontan)

MK kabulkan gugatan Partai Buruh dan Gelora yang meminta partai politik tanpa kursi DPRD dapat mengusung calon kepala daerah.

Post cover
Image courtesy of "Nasional Tempo.co"

Ramai-ramai Puji Putusan MK yang Ubah Ambang Batas Syarat ... (Nasional Tempo.co)

Putusan MK soal ambang batas persyaratan pencalonan Pilkada mendapatkan pujian dari berbagai kalangan. Apa kata mereka?

Post cover
Image courtesy of "Politik"

Putusan MK 60, Demokrasi Terpimpin Amburadul dan Demokrasi ... (Politik)

KARTEL partai politik atau oligopoli parpol telah menjadi kenyataan politik Indonesia saat ini.Dengan bersatunya KIM Plus dalam mendesain Pilkada DKI.

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

Laksanakan Putusan MK, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan ... (Nasional Kompas.com)

KPU akan berkonsultasi ke DPR RI dan pemerintah guna menindaklanjuti Putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah.

Post cover
Image courtesy of "KaltimKita.com"

Putusan MK, Parpol Bisa Usung Kepala Daerah Walau Tak Punya ... (KaltimKita.com)

Kaltimkita.com, JAKARTA- Sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

Hormati Putusan MK, RK: Yang Diuntungkan Warga (Nasional Kompas.com)

RK meminta pilkada dilihat sebagai pesta demokrasi. Jangan sampai dalam pesta demokrasi muncul hal negatif seperti caci maki antara satu sama lain.

Post cover
Image courtesy of "Asumsi.co"

Putusan MK: Parpol yang Tak Punya Kursi DPRD Tetap Bisa Usung ... (Asumsi.co)

Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan partai politik (parpol) yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengusung calon kepala daerah sendiri.

Post cover
Image courtesy of "http://www.metrotvnews.com/"

KPU Bakal Kaji Putusan MK soal Syarat Pilkada (http://www.metrotvnews.com/)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengkaji soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pencalonan Pilkada.

Post cover
Image courtesy of "Nasional Tempo.co"

Reaksi KIM Plus atas Putusan MK Ubah Ambang Batas Pencalonan ... (Nasional Tempo.co)

CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora mengenai Undang-Undang Pilkada.

Post cover
Image courtesy of "ANTARA"

KPU RI kaji dua Putusan MK soal syarat pencalonan calon kepala ... (ANTARA)

Komisi Pemilihan Umum(KPU) RI mengkaji dua Putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pencalonan calon kepala daerah. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin ...

Post cover
Image courtesy of "NU Online Jakarta"

Ini Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024 (NU Online Jakarta)

MK putuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tak lagi 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD.

Post cover
Image courtesy of "tempo Komunitas"

Dampak Putusan MK ke Pilkada (tempo Komunitas)

MK mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Namun DPR langsung bersiap merevisi Undang-Undang Pilkada.

Post cover
Image courtesy of "Liputan6.com"

Arief Wismansyah Sebut Putusan MK Sesuai Suara Rakyat (Liputan6.com)

Arief menyebut putusan itu sesuai dengan suara rakyat. Pasalnya, putusan MK soal partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah ...

Post cover
Image courtesy of "detikNews"

5 Putusan MK: Parpol Tanpa Kursi Bisa Usung Calon hingga Syarat ... (detikNews)

MK telah membacakan putusan terhadap permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada. Setidaknya, ada lima putusan terkait dengan Pilkada yang diputus MK.

Post cover
Image courtesy of "indonews.id"

Jimly Asshiddiqie: Mari Saling Rangkul dan Terima Putusan MK ... (indonews.id)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Jimly Asshiddiqie, mengajak semua pihak untuk beranjak dari suasana Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Jimly di ...

Post cover
Image courtesy of "Nasional Tempo.co"

Kata Presiden PKS Soal Putusan MK, Minta Kader Tak Terkoyak di ... (Nasional Tempo.co)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menurunkan ambang batas kursi ...

Post cover
Image courtesy of "CNN Indonesia"

Gerilya KIM Plus di Jawa Terancam Putusan MK, PDIP Bisa Usung ... (CNN Indonesia)

Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menguasai pemilihan gubernur di seluruh provinsi Pulau Jawa terancam rontok usai muncul putusan MK.

Post cover
Image courtesy of "Seleb Tempo.co"

Selebritas Tanggapi Putusan MK Ubah UU PIlkada, Joko Anwar ... (Seleb Tempo.co)

Sejumlah selebritas antara lain Joko Anwar, Ernest Prakasa, Bintang Emon, dan Jovial da Lopez mengomentari putusan MK terkait perubahan UU Pilkada.

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

Siasat DPR Akali Putusan MK Dapat Langgar Konstitusi Halaman ... (Nasional Kompas.com)

DPR bakal merevisi UU Pilkada secara kilat untuk merespons putusan MK yang kurangi threshold calon kepala daerah. Halaman all.

Post cover
Image courtesy of "kumparan.com"

Denny Indrayana: Hari Ini DPR Ingin Anulir Putusan MK ... (kumparan.com)

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI yang berencana melakukan Revisi UU Pilkada pada hari ini, Rabu (21/8). Di sisi lain Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja ...

Post cover
Image courtesy of "KOMPAS.com"

Ambang Batas Baru Pilkada di 38 Provinsi Menurut Putusan MK (KOMPAS.com)

KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas perolehan suara partai politik (parpol) atau gabungan parpol dalam pencalonan kepala daerah di ...

Post cover
Image courtesy of "Nasional Tempo.co"

DPR Dianggap Lakukan Pembangkangan Hukum Jika Anulir ... (Nasional Tempo.co)

Beleid tersebut bakal merevisi UU Pilkada yang ada saat ini. Revisi UU tersebut, jika disahkan DPR, akan menganulir putusan MK yang mengubah aturan ambang batas ...

Post cover
Image courtesy of "Metro Tempo.co"

Kata Menkumham Supratman Soal Putusan MK Nomor 60 (Metro Tempo.co)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60.

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

DPR dan Pemerintah Diminta Patuhi Putusan MK Terkait Ambang ... (Nasional Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin meminta DPR dan pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ...

Post cover
Image courtesy of "hukumonline.com"

KPU Kaji Dua Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Calon Kepala ... (hukumonline.com)

KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. M. Agus Yozami. 21 Agustus 2024. Bacaan 3 Menit.

Post cover
Image courtesy of "CNN Indonesia"

Apakah Putusan MK soal Perkara UU Pilkada Bisa Langsung ... (CNN Indonesia)

Tiga mantan hakim MK kompak sepakat menyatakan putusan MK soal syarat pencalonan dan usia calon kepala daerah, bisa langsung diterapkan di Pilkada 2024.

Post cover
Image courtesy of "KOMPAS.com"

Respons Sejumlah Partai soal Putusan MK yang Ubah Ambang ... (KOMPAS.com)

KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, Selasa (20/8/2024). Berdasarkan putusan MK, threshold atau ambang ...

Post cover
Image courtesy of "detikNews"

Ahli Hukum Tata Negara Ini Nilai MK Inkonsisten soal Putusan Pilkada (detikNews)

Ahli hukum tata negara dari Universitas Pakuan, Andi Asrun, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengusungan calon kepala daerah politis.

Post cover
Image courtesy of "ANTARA"

Pengamat: Putusan MK ubah peta politik dalam Pilkada 2024 (ANTARA)

Pengamat politik Selamat Ginting menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah peta politik dalam Pemilihan Kepala Daerah ...

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

Baleg Akali Putusan MK, Perubahan "Threshold" Pilkada Hanya ... (Nasional Kompas.com)

Badan Legislasi (Baleg) DPR mengakali putusan MK dengan membuat perubahan threshold Pilkadhanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Post cover
Image courtesy of "BBC News Indonesia"

Putusan MK ihwal pencalonan kepala daerah – 'Kejutan luar biasa ... (BBC News Indonesia)

Bagaimana kronologi sampai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pencalonan kepala daerah ini bisa keluar dan apa dampaknya terhadap peta perpolitikan ...

Post cover
Image courtesy of "CNN Indonesia"

Pakar: DPR Begal Putusan MK Soal Syarat Pencalonan di Pilkada (CNN Indonesia)

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyebut DPR telah membegal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan syarat pencalonan kepala ...

Post cover
Image courtesy of "Kompasiana.com"

Putusan MK dan Gairah Kontestasi Pilgub Sulteng Halaman 1 ... (Kompasiana.com)

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah pada pilkada serentak, memberi kepastian kontestasi pe.

Post cover
Image courtesy of "hukumonline.com"

Putusan MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah ... (hukumonline.com)

RUU Pilkada memuat ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah sesuai putusan MK No.60/PUU-XXII/2024. Partai politik atau gabungan partai politik yang ...

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

Revisi UU Pilkada Tak Sesuai Putusan MK Memperumit ... (Nasional Kompas.com)

Revisi UU Pilkada yang tidak sesuai perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan memperumit penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Post cover
Image courtesy of "Nasional Tempo.co"

DPR Tolak Putusan MK Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah (Nasional Tempo.co)

Baleg DPR menolak putusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasnagan calon di Pilkada.

Post cover
Image courtesy of "KOMPAS.com"

Dampak Serius jika Putusan MK soal Pilkada Diabaikan ... (KOMPAS.com)

Ahli menilai, pengabaian DPR soal putusan MK soal pilkada berarti pembangkangan atas konstitusi dan perbuatan melawan hukum. Halaman all.

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

DPR Tolak Putusan MK soal Pilkada, Jokowi: Itu Biasa... (Nasional Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menanggapi polemik syarat pencalonan kepala daerah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi ...

Post cover
Image courtesy of "Suara Surabaya"

PAN Sebut Putusan MK No.60 Tahun 2024 Problem Nasional ... (Suara Surabaya)

DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyinggung soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 tentang ambang batas partai politik mendaftarkan ...

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

DPR Setujui RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK, Hanya PDI-P ... (Nasional Kompas.com)

DPR menyepakati RUU Pilkada untuk menganulir putusan MK dibawa ke rapat paripurna besok untuk disahkan sebagai UU. Hanya PDI-P yang menolak.

Post cover
Image courtesy of "Nasional Tempo.co"

Viral, Tagar Kawal Putusan MK di Tengah Isu DPR Anulir Putusan ... (Nasional Tempo.co)

Gerakan kawal putusan MK viral di media sosial X seiring dengan rencana Baleg DPR menggelar rapat untuk membahas RUU Pilkada.

Post cover
Image courtesy of "ANTARA"

Pemerintah hormati putusan MK terkait syarat calon kepala daerah (ANTARA)

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan sikap pemerintah yang menghormati semua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan syarat ...

Post cover
Image courtesy of "hukumonline.com"

Abai Putusan MK Terkait Calon Kepala Daerah, Presiden Dinilai ... (hukumonline.com)

Pengabaian tersebut dijalani oleh Presiden dan DPR dengan merevisi sejumlah ketentuan UU Pilkada dalam waktu singkat dan serampangan guna menganulir ...

[TRANSKRIP] Keterangan Pers Terkait Putusan MK Yang ... (Presiden RI)

Keterangan Pers Terkait Putusan MK Yang Mengubah Ambang Batas Pencalonan Untuk Pilkada Dan Respons DPR Melalui Baleg Yang Berencana Membahas RUU Pilkada di ...

Post cover
Image courtesy of "KOMPAS.com"

Apa Maksud Peringatan Darurat Garuda Biru dan Kaitannya dengan ... (KOMPAS.com)

Ramai di media sosial tagar peringatan darurat dan garuda berlatar warna biru. Lantas, apa maksudnya? Simak penjelasannya berikut ini.

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

Tanggapi Manuver DPR, Pakar: UUD 1945 Larang Putusan MK ... (Nasional Kompas.com)

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh dianulir oleh UU.

Post cover
Image courtesy of "Kompasiana.com"

Indonesia gawat darurat : menyikapi keputusan DPR RI dan ... (Kompasiana.com)

Hari ini, politik Indonesia kembali dikejutkan oleh serangkaian peristiwa yang menambah catatan hitam bagi demokrasi kita. Kegaduhan ini melibatkan di.

Post cover
Image courtesy of "CNN Indonesia"

DPR Anulir Putusan MK, Koalisi Akademisi Ancam Pembangkangan ... (CNN Indonesia)

Koalisi sipil CALS menilai pembahasan revisi UU Pilkada yang tengah berjalan di Baleg DPR saat ini sebagai upaya untuk menganulir putusan MK.

Post cover
Image courtesy of "Nasional Tempo.co"

DPR Tolak Putusan MK, Gambar Peringatan Darurat Bermunculan ... (Nasional Tempo.co)

Gambar peringatan darurat bermunculan di media sosial setelah DPR RI dan Pemerintah menolak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK.

Explore the last week