MK

2024 - 8 - 20

MK Mengguncang Dunia Politik: Ambang Batas dan Usia Calon Kepala Daerah Dihapus!

Ahok -- Kaesang -- MK Ubah Syarat Pilkada -- Putusan MK -- calon gubernur dki jakarta 2024 -- putusan mk pilkada Kampanye di Kampus - Mahkamah Konstitusi - Partai Tanpa Kursi DPRD - Pilkada 2024 - Syarat Usia Calon Kepala Daerah - Ahok - Kaesang - MK Ubah Syarat Pilkada - Putusan MK - calon gubernur dki jakarta 2024 - putusan mk pilkada

Siapa sangka, MK baru saja mengubah semua aturan main pemilihan kepala daerah! Cek berita terkini tentang persyaratan calon pemimpin kita!

Jakarta baru-baru ini menjadi pusat perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan keputusan menggugah tentang perubahan syarat pencalonan kepala daerah. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa usia minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur ditetapkan menjadi 30 tahun sejak penetapan sebagai calon oleh KPU. Ini artinya, nama-nama besar seperti Kaesang, yang saat ini tengah menjadi sorotan, dapat lebih berpotensi maju dalam Pilkada 2024!

Namun itu bukan satu-satunya perubahan besar yang terjadi. MK juga mengabulkan gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora, yang memungkinkan partai-partai politik bisa mencalonkan kepala daerah walaupun tidak memiliki kursi di DPRD. Sungguh perubahan yang mungkin menjadi ‘angin segar’ bagi partai-partai yang sebelumnya terpinggirkan. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga pun menyatakan bahwa putusan ini memberikan harapan baru bagi calon-calon yang kurang beruntung pada pemilu sebelumnya.

Keberanian MK dalam menanggapi berbagai gugatan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, mereka juga menolak pengujian mengenai masa tunggu lima tahun bagi mantan napi untuk maju dalam pemilu, yang berarti demokrasi kita semakin terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang. Ini adalah langkah berani yang bisa mengubah peta politik di Indonesia!

Di tengah semua perubahan ini, mari kita ingat bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pihak-pihak berwenang diharapkan dapat menciptakan Komnas, yang adil dan mewakili seluruh elemen masyarakat. Dunia politik kita memang penuh dengan kejutan, dan perubahan-perubahan ini bisa jadi akan menghasilkan calon-calon pemimpin yang lebih beragam dan inklusif. Dengan semua aspek baru ini, apakah kita siap menyambut wajah baru dalam pemimpin daerah?

Fakta menarik: Pada tahun lalu, MK juga pernah mengubah ambang batas pencalonan dari 25% menjadi lebih rendah, sehingga memungkinkan lebih banyak partai berpartisipasi. Dan jangan lupa, sejarah menunjukkan bahwa pemilih muda semakin dominan, sehingga perubahan usia pencalonan ini dapat menarik lebih banyak dukungan dari generasi millennial!

Post cover
Image courtesy of "Mahkamah Konstitusi RI"

MK: Persyaratan Harus Dipenuhi Sebelum Penetapan Calon ... (Mahkamah Konstitusi RI)

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian ketentuan persyaratan batas usia minimal ...

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

MK Tegaskan Usia Cagub Minimal 30 Tahun, Kaesang Berpotensi ... (Nasional Kompas.com)

MK menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.

Post cover
Image courtesy of "detikNews"

PDIP Langsung Rapat di DPP Siang Ini Usai Putusan Terbaru MK ... (detikNews)

PDIP gelar rapat menindaklanjuti putusan terbaru MK. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik bisa mengusung cakada meski tidak punya kursi DPRD.

Post cover
Image courtesy of "Politik"

MK Ubah Syarat Pencalonan Kepala Daerah Jadi Berbasis ... (Politik)

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan pencalonan kepala daerah, dengan menerima sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) ...

Post cover
Image courtesy of "CNN Indonesia"

Perludem Ingatkan Putusan MK soal Syarat Gibran Bisa Langsung ... (CNN Indonesia)

Perludem menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia capres-cawapres untuk Pilpres 2024. Berharap tak ada tebang pilih pelaksanaan putusan.

Post cover
Image courtesy of "Detikcom"

Putusan MK: Parpol Bisa Usung Cakada Meski Tak Punya Kursi di ... (Detikcom)

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Gelora, membolehkan partai tanpa kursi DPRD mengajukan calon kepala daerah.

Post cover
Image courtesy of "ANTARA"

MK ubah ambang batas pencalonan calon kepala daerah (ANTARA)

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala ...

Post cover
Image courtesy of "Mahkamah Konstitusi RI"

Warga Kompleks Rumah Dinas MK Gelar Malam Refleksi HUT Ke ... (Mahkamah Konstitusi RI)

BEKASI, HUMAS MKRI - Suasana lapangan tenis Rumah Dinas Pegawai Mahkamah Konstitusi (MKRI) tidak seperti biasanya. Penuh keramaian. Anak-anak berlarian ke sana ...

Post cover
Image courtesy of "Mahkamah Konstitusi RI"

Permohonan Uji Materiil UU Bahasa Gugur Akibat Ketidakhadiran ... (Mahkamah Konstitusi RI)

JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan Ketetapan Nomor 94/PUU-XXII/2024 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 24 ...

Post cover
Image courtesy of "Mahkamah Konstitusi RI"

MK: Persyaratan Harus Dipenuhi Sebelum Penetapan Calon ... (Mahkamah Konstitusi RI)

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian ketentuan persyaratan batas usia minimal ...

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, Anies dan PDI-P Bisa ... (Nasional Kompas.com)

MK memutuskan bahwa ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara/gabungan parpol hasil pileg DPRD.

Post cover
Image courtesy of "ANTARA"

PDIP: Putusan MK ubah ambang batas pencalonan angin segar ... (ANTARA)

Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah sebagai angin segar ...

Post cover
Image courtesy of "CNN Indonesia"

MK Ubah Syarat Pilkada, Parpol Bisa Usung Cagub Tanpa Punya ... (CNN Indonesia)

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Post cover
Image courtesy of "Mahkamah Konstitusi RI"

MK Tolak Uji Masa Tunggu Lima Tahun Mantan Napi Maju Pilkada ... (Mahkamah Konstitusi RI)

JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan yang diajukan oleh Aditya Anugrah Moha, mantan anggota DPR RI.

Post cover
Image courtesy of "CNBC Indonesia"

Tok! MK Ubah Syarat Pilkada, Partai Tanpa Kursi DPRD Bisa Usung ... (CNBC Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum bisa mengajukan calon kepala daerah ...

Post cover
Image courtesy of "Nasional Tempo.co"

Putusan MK soal UU Pilkada, Parpol Bisa Ajukan Calon Kepala ... (Nasional Tempo.co)

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora soal Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ...

Post cover
Image courtesy of "detikNews"

MK Tak Terima 2 Gugatan Agar Mantan Gubernur Bisa Jadi Cawagub (detikNews)

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak mengubah pasal larangan mantan Gubernur menjadi calon Wakil Gubernur di daerah yang sama.

Post cover
Image courtesy of "Mahkamah Konstitusi RI"

MK Buka Peluang Parpol Tanpa Kursi di DPRD Ajukan Calon ... (Mahkamah Konstitusi RI)

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala ...

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

MK “Reborn” sebagai “Penyelamat” Demokrasi Halaman all ... (Nasional Kompas.com)

Ketika syarat demokrasi dalam Pilkada hampir saja “terbeli” oleh kesepakatan elite politik, MK justru hadir membongkar dan membatalkannya. Halaman all.

Post cover
Image courtesy of "detikNews"

PDIP Syukuri 2 Putusan MK soal Pilkada 2024: Kemenangan bagi ... (detikNews)

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terhadap UU Pilkada berkaitan dengan partai politik yang tak punya kursi DPRD bisa usung calon ...

Post cover
Image courtesy of "detikNews"

MK Tolak Gugatan Eks Terpidana Suap 'Selamatkan Ibu' Aditya ... (detikNews)

MK menolak gugatan yang diajukan mantan anggota DPR RI Aditya Anugrah Moha sekaligus eks terpidana kasus suap 'selamatkan ibu'.

Post cover
Image courtesy of "Nasional Tempo.co"

MK Ubah Ambang Batas Pencalonan, PDIP Bisa Usung Calon ... (Nasional Tempo.co)

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan soal ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII /2023 ...

Post cover
Image courtesy of "Mahkamah Konstitusi RI"

MK Buka Peluang Parpol Tanpa Kursi di DPRD Ajukan Calon ... (Mahkamah Konstitusi RI)

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala ...

Post cover
Image courtesy of "Mahkamah Konstitusi RI"

MK: Substansi Permohonan Uji Metode Sainte Lague Tidak Jelas ... (Mahkamah Konstitusi RI)

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi Arsul Sani menuturkan, permohonan Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan metode konversi sainte lague yang ...

Post cover
Image courtesy of "Nasional Tempo.co"

Ramai-ramai Puji Putusan MK yang Ubah Ambang Batas Syarat ... (Nasional Tempo.co)

Putusan MK soal ambang batas persyaratan pencalonan Pilkada mendapatkan pujian dari berbagai kalangan. Apa kata mereka?

Post cover
Image courtesy of "CNN Indonesia"

Mahfud Sebut Putusan MK Gagalkan Skenario Kotak Kosong di ... (CNN Indonesia)

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan KPU harus segera melaksanakan putusan MK yang mengubah syarat pencalonan agar bisa berlaku di Pilkada ...

Post cover
Image courtesy of "ANTARA"

PDIP sambut baik putusan MK ubah aturan Pilkada (ANTARA)

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ...

Post cover
Image courtesy of "Suara Surabaya"

Pencalonan Kaesang Terancam, MK Tegaskan Usia Cakada Harus ... (Suara Surabaya)

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh Komisi ...

Post cover
Image courtesy of "Islam NU"

MK Pertahankan Batas Usia 30 Tahun untuk Gubernur dan 25 ... (Islam NU)

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Anthony Lee dan Fahrur Rozi mengenai pengujian ketentuan ...

Post cover
Image courtesy of "NU Online Jakarta"

Ini Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024 (NU Online Jakarta)

MK putuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tak lagi 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD.

Post cover
Image courtesy of "Nasional Kompas.com"

"Game Changer" Pilkada, Ini Pertimbangan MK Ubah Threshold dan ... (Nasional Kompas.com)

Seperti pada Pilpres 2024 lalu, MK kembali menjadi game changer menjelang tenggat waktu pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024.

Post cover
Image courtesy of "KOMPAS.com"

KIM Plus dengan "RIDO"-nya Bakal Kerepotan Usai Putusan MK... (KOMPAS.com)

Putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah membuat KIM Plus yang usung Ridwan Kamil-Suswono bakal kerepotan pada Pilkada Jakarta.

Post cover
Image courtesy of "VOA Indonesia"

MK Putuskan Partai Tanpa Kursi di DPRD Bisa Ajukan Calon ... (VOA Indonesia)

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan calonnya. Kini, partai atau koalisi partai yang tidak ...

Post cover
Image courtesy of "CNN Indonesia"

MK Hapus Larangan Kampanye Pilkada di Kampus, Boleh Tanpa ... (CNN Indonesia)

Menurut Mahkamah, kampanye Pilkada diperbolehkan asalkan kampus atau penanggung jawab pendidikan tinggi tersebut memberi izin dan tanpa atribut kampanye.

Post cover
Image courtesy of "ANTARA"

MK: Kampanye pilkada boleh di kampus asal dapat izin-tak bawa ... (ANTARA)

Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan di kampus asal mendapatkan izin dan tidak membawa atribut ...

Post cover
Image courtesy of "CNN Indonesia"

Gerilya KIM Plus di Jawa Terancam Putusan MK, PDIP Bisa Usung ... (CNN Indonesia)

Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menguasai pemilihan gubernur di seluruh provinsi Pulau Jawa terancam rontok usai muncul putusan MK.

Post cover
Image courtesy of "tempo Komunitas"

Dampak Putusan MK ke Pilkada (tempo Komunitas)

MK mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Namun DPR langsung bersiap merevisi Undang-Undang Pilkada.

Explore the last week