Masyarakat Jakarta beraksi di depan KPU, menuntut pencalonan Dharma-Kun dibatalkan! Simak ulasan dan fakta menarik seputar Pilgub 2024!
Jakarta, kota dengan segudang cerita, baru saja diwarnai aksi demonstrasi warga yang menuntut pembatalan pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardana untuk Pilgub Jakarta 2024. Kehebohan ini muncul setelah dugaan adanya pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) beberapa warga Jakarta untuk mendukung bapaslon independen tersebut. Pengacara dan beberapa kelompok mahasiswa pun turut menggaungkan suara mereka, menyebabkan suasana semakin memanas di depan kantor KPU DKI Jakarta.
Dari hasil pengamatan, situasi semakin tak menentu saat KPU DKI Jakarta mengumumkan akan menggelar pleno sore ini. Agenda penting tersebut berkaitan langsung dengan nasib Dharma-Kun yang kini berada di ujung tanduk. "Apakah mereka akan mendapatkan lampu hijau atau justru dilarang untuk melanjutkan?" kata salah satu demonstran dengan penuh harap. Saat ini, seluruh masyarakat ibukota menahan napas menunggu keputusan yang akan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Melihat dari sudut pandang KPU sendiri, mereka menyatakan bahwa tugas mereka adalah menerima dokumen dan memeriksa data yang diajukan. Meskipun begitu, angin politis tampaknya tidak semudah itu reda. Mereka khususnya menyebutkan akan memberikan keputusan yang adil sepanjang berpedoman pada fakta dan bukti yang ada. Namun, reaksi masyarakat tidak bisa ditebak, apakah akan tetap memprotes jika keputusan tidak sesuai harapan mereka?
Di tengah semua kehebohan tersebut, fakta menarik pun muncul. Menurut laporan, kasus dugaan pencatutan KTP ini bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya, beberapa kasus serupa sudah terjadi, yang menggambarkan bahwa proses demokrasi di Indonesia terus dipertaruhkan sebelum pemilihan umum. Selain itu, Pilgub DKI Jakarta kerap kali menjadi sorotan publik, bahkan dianggap sebagai barometer politik bagi wilayah lainnya. Semua mata kini tertuju pada KPU, yang akan mengumumkan keputusan mereka sore ini dan menjadi penentu arah politik masa depan ibu kota!
Sejumlah warga meminta KPU DKI Jakarta membatalkan pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardana imbas dugaan pencatutan NIK di Pilgub Jakarta 2024.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta bakal menggelar pleno sore ini. Salah satu agendanya, memutuskan nasib pasangan calon perseorangan Dharma ...
Pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai bakal pasangan calon (bapaslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, diprotes kelompok Gerakan Mahasiswa ...
Sejumlah orang menuntut calon independen pada Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto dibatalkan buntut temuan dugaan pencatutan KTP.
KPU mengatakan pihaknya hanya bertugas sebagai penerima dokumen dan pemeriksa data terhadap dukungan bakal calon kepala daerah.
Dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk dukungan kepada calon independen Dharma Pongrekun semakin ramai diperbincangkan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta akan mengumumkan nasib bakal pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dari jalur independen pada ...
Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan tunjangan insentif untuk jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dan daerah sebesar 50 persen.
Komisi II DPR RI akan memanggil KPU perihal pencatutan NIK yang mendukung Dharma-Kun di Pilgub Jakarta. Pemanggilan dilakukan pekan depan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada pimpinan dan pegawai KPU. Ia meminta maaf karena tidak ada kenaikan tunjangan kinerja (tukin) sejak 2014.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap ketentuan .
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 50%.
KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat untuk maju pada Pilkada Jakarta ...
Jokowi menambah uang insentif untuk seluruh pegawai KPU hingga 50 persen karena dianggap sukses menyelenggarakan Pemilu 2024.
"Belajar dari pengalaman kemarin (Pemilu 2024), jangan mereka (KPU) mengulangi lagi sejarah yang salah," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, ...
KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024.
KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo umumkan kenaikan intensif bagi pegawai KPU, sebesar 50 persen. Kenaikan.
Dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut, Jokowi memohon maaf karena sejak 2014, tidak ada kenaikan tunjangan insentif.
Jokowi akhirnya meneken kenaikan tukin pegawai KPU setelah 10 tahun tak naik. Kenaikan tukin sebesar 50% dari jumlah yang sekarang.
Rapat pleno penetapan pasangan calon perseorangan Dharma-Kun diskors. KPU DKI masih menunggu pengaduan soal pencatutan KTP.
Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan tunjangan insentif anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia sebesar 50 persen. Hal ...
Presiden Jokowi menaikkan tunjangan insentif anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia sebesar 50 persen karena tak naik sejak 2014.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyampaikan permintaan maaf atas pelaksanaan Pemilu yang dinilai kurang. Afif berkomitmen melaksanakan Pilkada lebih baik.