KPU DKI menegaskan bahwa penonaktifan NIK tidak menghambat warga dalam menggunakan hak pilih. Simak selengkapnya di sini!
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menegaskan bahwa penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak akan mempersulit warga Jakarta dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan Gubernur. Anggota KPU DKI, Dody Wijaya, menjelaskan bahwa NIK tetap ada namun hanya dinonaktifkan sementara untuk menyelenggarakan tata kelola administrasi kependudukan yang lebih baik. Pemprov DKI juga berencana untuk menonaktifkan NIK warga yang tidak sesuai dengan domisili mereka, sebagai upaya untuk merapikan administrasi kependudukan. Meskipun ada penonaktifan NIK bagi warga Jakarta yang tinggal di luar daerah, KPU DKI meyakini bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya proses Pilkada di wilayah tersebut.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menegaskan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tak mempersulit warga menggunakan hak pilih pada Pemilihan Gubernur .
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta masih terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Disdukcapil) ...
Anggota KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, NIK tak dihapus namun dinonaktifkan sementara untuk menata administrasi kependudukan.
"Pada prinsipnya kami meyakini itu tidak mempersulit warga untuk menggunakan hak pilih. Justru, merapikan administrasi kependudukan," ujar Dody.
Penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta dalam rangka penertiban administrasi kependudukan (Adminduk) dipastikan tidak akan mengganggu hak ...
KPU buka suara soal rencana penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tercatat punya KTP Jakarta tapi tinggal di luar daerah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta merespons soal rencana penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta tinggal di luar daerah ...
Langkah penting dalam memperkuat upaya perlindungan korban kekerasan di Kemantren Umbulharjo salah satunya diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum ...
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta membuka saluran siaga pengaduan (hotline) bagi warga Jakarta yang Nomor Induk Kependudukan ...
Salah satunya, mengurangi jumlah golongan putih (golput) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mengingat, para pemilih nantinya bisa lebih dekat dengan ...
Penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta yang berdomisili di luar Jakarta justru dinilai memiliki manfaat besar.
Upaya pembenahan administrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) di DKI Jakarta banjir keluhan. Sebab, kebijakan penonaktifan NIK, banyak salah sasaran.