Ditemukan fakta menarik seputar hak angket dan peran partai politik dalam pengambilan keputusan.
Hak angket adalah salah satu mekanisme penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Selain hak angket, DPR juga memiliki hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks hak angket, Nasdem menyebut keputusan untuk menggulirkannya di DPR bergantung pada ketua umum partai, bukan capres. Hal ini menunjukkan dinamika politik yang kompleks dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Sekjen PKS menyambut baik usulan hak angket sebagai langkah untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan Pemilu 2024, dengan alasan lebih efektif daripada mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Wacana penggunaan hak angket di DPR juga mendapat tanggapan dari ahli hukum tata negara seperti Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Dr. Radian Salman, yang memberikan sudut pandangnya terhadap isu ini.
Dewan Perwakilan Rakyat (โDPRโ) mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.[1] Untuk menjalankan fungsinya tersebut, DPR diberikan tiga ...
Bendum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni sebut keputusan gulirkan hak angket di DPR berada di tangan ketua umum partai, bukan capres.
Maka dari itu, Aboe menyatakan pengguliran hak angket di DPR lebih pas untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan Pemilu 2024. Apalagi, kata dia, partai politik di ...
Usulan hak angket ramai dibicarakan usai pemungutan suara Pemilu 2024. Usulan ini awalnya dimunculkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo ...
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam ...
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Dr Radian Salman menanggapi wacana hak angket yang digulirkan oleh Capres 03 Ganjar Pranowo soal ...
Ahli hukum tata negara Unpad memiliki lima pandangan terkait usulan agar DPR melakukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai politik (parpol) pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, ...
Capres no urut 3 Ganjar Pranowo mendorong DPR menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ada yang menilai wacana ini hanya gertak ...
Pakar juga menilai Koalisi yang mendorong supaya hak angket ini berjalan di DPR masih rapuh karena kepentingan pragmatis.
Ganjar menilai, hak angket DPR bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang ...
Jika hak angket yang mau dipaksakan untuk menyelidiki kecurangan Pemilu, tentu itu sangat destruktif terhadap sistem ketatanegaraan.
NasDem, PKB, dan PKS sepakat mendukung hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang diusulkan Ganjar. Lantas, bagaimana dengan PDIP dan PPP?
Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Dr Fahri Bachmid menilai usulan hak angket DPR terkait Pilpres adalah inkonstitusional.
Penggunaan angket dapat membuat perselisihan hasil pilpres berlarut-larut tanpa kejelasan kapan akan berakhir,โ kata Yusril. Halaman all.
Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa wacana penggunaan hak angket dugaan kecurangan pemilihan umumโฆ
Hak angket DPR ramai dibahas lantaran dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Apa itu hak angket DPR dan bagaimana langkah pengajuannya? Cek di sini.
Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) ...
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya adalah sosok sederhana, simpel, dan serius dalam menanggapi situasi Pemilu 2024 dan ...
Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa wacana penggunaan hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum ...
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bwacana penggunaan hak angket dugaan kecurangan pemilu seharusnya cukup ditanggapi secara proporsional ...
Wacana penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 baru-baru ini diusulkan oleh Ganjar Pranowo.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyampaikan pidato pada safari politik KOMPAS/NIKSON SINAGA. Ketua Dewan ...
Sebanyak empat fraksi partai di DPR telah mendukung usulan hak angket kecurangan pemilu yang digulirkan PDIP.
Pakar hukum tata negara mengatakan hak angket tak akan mempengaruhi hasil pemilu. Sebab, kewenangan pembatalan hasil pemilu ada di MK.
Jika tak siap dengan hak angket, Ganjar menyarankan agar partai pendukungnya di DPR, yaitu PDI-P dan PPP, mendorong digunakannya hak interpelasi atau meminta ...
Jusuf Kalla mengatakan, pengajuan hak angket DPR RI soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 bakal menguntungkan semua pihak.
Butuh kerja politik yang besar untuk mewujudkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR.
Mantan Sekjen PKB Lukman Edy menilai usulan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 merupakan pekerjaan sia-sia. Kenapa?
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI ...
Dia menjelaskan alur hak angket berawal dari persetujuan di DPR, lalu berlanjut dengan proses penggunaan hak menyatakan pendapat.
Sebab, jalan lain seperti pelaporan kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi atau MK, dinilai buntu karena keraguan masyarakat terhadap ...
Yusril Ihza Mahendra mengatakan penyelesaian atas ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu hendaknya diselesaikan di MK bukan dengan hak angket.