Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan menggunakan hak suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 .
"Semua orang bisa mengatakan fitnah tunjukan dimana fitnahnya, semuanya data dulu, baru komentarkan," ujar Jusuf Kalla di kediamannya, Senin (12/2/2024).
Jusuf Kalla bakal nyoblos di halaman SMA Pangudi Luhur, TPS 03, RW 02, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Wakil Presiden RI yang menjabat pada periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla akan menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024 di wilayah Kebayoran Baru, ...
Mataram (NTBSatu) - Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menanggapi film dokumenter "Dirty Vote".
Menurut JK, jika memang apa yang disampaikan dalam dokumenter tersebut adalah fitnah, TKN Prabowo-Gibran mestinya memberikan data sanggahan.
Jusuf Kalla (JK) mengaku sudah menonton film dokumenter Dirty Vote yang mengungkap dugaan-dugaan potensi kecurangan Pemilu 2024.
Viral film Dirty Vote jelang pemilu 2024, Jusuf Kalla mengaku sudah menonton film tersebut, singgung soal persentase kenyataan.
Jusuf Kalla (JK) menilai jika memang apa yang disampaikan dalam Dirty Vote adalah fitnah, TKN Prabowo-Gibran mestinya memberikan data sanggahan.
Jusuf Kalla (JK). Mantan Wapres ini akan menggunakan hak suaranya di Pemilu serentak (Pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD ...
Sejumlah advokat yang tergabung dalam Lingkar Nusantara (Lisan), melaporkan Cawapres 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ke Bawaslu. Laporan tersebut ...
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, bakal mencoblos di TPS 03 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Jusuf Kalla dilaporkan ke Bawaslu setelah menyebut film Dirty Vote hanya mengungkap 25 persen dari seluruh kecurangan yang terjadi.
JK menambahkan, film tersebut baru memuat 25 persen dari peristiwa yang terjadi selama masa Pemilu.
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Wapres RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) dilaporkan Advokat Lingkar Nusantara (Lisan) ke Bawaslu terkait film Dirty Vote.
Komunitas Advokat Lintas Nusantara melaporkan Muhaimin Iskandar dan Jusuf Kalla ke Badan Pengawas Pemilu karena mengomentari fil Dirty Vote.