Tim Prabowo-Gibran menuduh film ini sebagai fitnah. Tapi pendapat berbeda diutarakan sejumlah pakar dan Dewan Pers. BBC News Indonesia berbicara kepada ...
Pemilu presiden (pilpres) RI kembali disorot asing. Kali ini bukan para capres (capres) ataupun survei melainkan film Dirty Vote. Kenapa?
Menampilkan kegiatan resmi Wakil Presiden yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
... di [email protected]. Jika "Dirty Vote" Diabaikan, dengan Apalagi Publik Bisa "Check and Balance"? Kompas.com, 13 Februari 2024, 12:14 WIB. Baca di App. 1. Tiga pakar hukum tata negara, Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar. Lihat ...
Apalagi disebutkan bahwa pemeran film ini, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti dan Feri Amsari adalah tiga orang ahli hukum tata negara yang dalam sejumlah ...
Film Dirty Vote karya sutradara Dandhy Dwi Laksono disebut memiliki berbagai kejanggalan. Benarkah?
Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) melaporkan 4 orang yang terlibat dalam pembuatan film Dirty Vote ke.
Jakarta, CNBC Indonesia - Film dokumenter 'Dirty Vote' yang menyorot isu kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi perbincangan hangat di media ...
Dari film 'Dirty Vote', terasa sekali adanya gelagat penguburan demokrasi. Aneka siasat tak bermoral diperagakan untuk mencapai tujuan politik.
Substansi film Dirty Vote hanya mengoreksi arah bangsa oleh mereka yang berilmu. Jika diabaikan, maka dengan apalagi publik bisa check & balance?
Pemilu 2024 jelas sangat jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Akrobat politik penguasa terjadi sejak sebelum masa kampanye dimulai.
Film dokumenter Dirty Vote, yang membahas soal dugaan kecurangan Pemilu 2024, kini sedang menjadi sorotan publik. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal ...
Dari film 'Dirty Vote', terasa sekali adanya gelagat penguburan demokrasi. Aneka siasat tak bermoral diperagakan untuk mencapai tujuan politik. Halaman all.
Substansi film Dirty Vote hanya mengoreksi arah bangsa oleh mereka yang berilmu. Jika diabaikan maka dengan apa lagi publik bisa check & balance?