Inilah serba serbi Sri Mulyani terkait kunjungan kerja dan kebijakan pajak impor yang mencengangkan!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat dan menghebohkan dengan naik kereta cepat Whoosh. Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga menambah investasi pemerintah RI sebesar Rp1,9 triliun pada beberapa lembaga internasional. Namun, yang paling mengejutkan adalah kebijakan Sri Mulyani yang menggratiskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor senjata, amunisi, hingga tank untuk kepentingan pertahanan negara. Langkah ini disambut baik oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kebijakan ini menjadi sorotan utama dalam pembahasan kebijakan ekonomi dan keuangan negara.
Adapun, Sri Mulyani menaiki Whoosh menuju Bandung sekaligus mengunjungi Kantor Perbendaharaan Jawa Barat di Kota Bandung. โMasih semangat tahun baru, tadi siang ...
Pemerintah menambah investasi ke LKI Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, International Development Association.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita mengawali kunjungan pada awal tahun 2024 menggunakan kereta cepat, Whoosh.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah investasi pemerintah RI di IDB, IFAD dan IDA sebesar Rp1,9 triliun pada tahun ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membagikan pengalaman saat menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh ketika kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah investasi Indonesia sebesar Rp 1,9 triliun di IDB, IFAD dan IDA.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menggratiskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang-barang untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan (hankam) ...
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membebaskan sejumlah barang impor khusus pertahanan dan keamanan dari pengenaan pajak pertambahan ...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang-barang untuk keperluan pertahanan negara.
Pembebasan PPN atas impor alusista ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Alasannya untuk permudah pengadaan barang keamanan negara.
Kementerian Keuangan terbitkan aturan mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor keperluan pertahanan dan keamanan.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan, aturan baru terkait fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN bagi barang dan jasa kena ...
PMK-157/2023 memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan pemberian fasilitas pembebasan PPN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang dan jasa kebutuhan hankam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam beleid teranyar membebaskan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk senjata api dan peluru impor.