City

UNPATTI,- Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum (LBHKH) Fakultas Hukum Universitas Pattimura menggelar “Workshop Ambon City Of Human Right” sebagai upaya ...

Dengan demikian menanggapi isu HAM LBHKH unpatti berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah baik dalam hal ini kepala daerah maupun DPRD serta didalamnya melibatkan unsur masyarakat mendorong pembentukan Perda terkait dengan Kota Ambon sebagai kota ramah HAM. Hal ini merupakan gebrakan awal sebagai bentuk kepeedulian terhadap isu-isu ham dan menjawab kegelisahan terhadap kebutuhan yang terjadi saat ini bukan hanya di kota ambon tetapi bisa berdampak pula untuk maluku secara keseluruhan. Lekipiouw,SH.,MH (Akademisi Fakultas Hukum Unpatti)., Zainal Abidin (LBHM Jakarta)., Dr. Beberapa upaya untuk mewujudkan Kota Ambon sebagai Kota Ramah HAM yang telah dilakukan oleh LBHKH dalam fungsinya melakukan advokasi kebijakan yakni, Konsolidasi I terkait Pengenalan Konsep Kota Ramah HAM dan Identifikasi Masalah Kelompok yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi dengan metode ceramah tanya jawab, curah pendapat, dan diskusi degan peserta terdiri dari kelompok rentan, organisasi mahasiswa, LSM, dan organisasi pemerhati HAM lainnya, Konsolidasi II Focus Discussion Group (FGD) Ambon Kota Ramah HAM, Talkshow, serta Penandatanganan Komitmen bersama antara Fakultas Hukum, Pemerintah Kota Ambon, DPRD Kota Ambon, KOMNAS HAM Provinsi Maluku, Pemerhati HAM, Organisasi Mahasiswa, serta LSM. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon sampai dengan pelaksanaan Workshop Ambon City Of Human Right, adalah rangakain upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Ambon sebagai Kota Ramah HAM. Mustamu, S.H., M.H, dalam closing statement sekaligus menutup Workshop Ambon City Of Human Right mengatakan, Konsep hak atas kota secara berkeadilan membentuk benang merah antara pembangunan perkotaan dan penyelenggaraan kota yang mendukung HAM.