PPATK adalah

Saat rapat dengan Komisi III DPR, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan kasus transaksi janggal Rp 189 triliun di Kemenkeu.

"Karena kita sudah menyerahkan dan mengamati dalam database, laporan yang terkait dengan subjek yang sudah kita berikan hasil analisisnya kepada pihak Bea Cukai, masih terus dilaporkan oleh perbankan, sehingga kami lakukan lagi pemeriksaan ulang. "Kami sampaikan ke Kemenkeu, ini terkait dengan yang ketua komite tadi sampaikan kasusnya, terkait dengan kepabeanan. Hal itu disampaikan Ivan saat rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023).

Mahfud Md mengungkapkan ada pihak menutup akses Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terhadap data yang disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Surat yang disampaikan sebanyak 300 surat tidak diterima langsung oleh Sri Mulyani. Pak Ivan bilang ada. "Dari keterangan bu Sri Mulyani tadi saya ingin menjelaskan fakta dan datanya bisa ambil di sini.

Menkeu Sri Mulyani menyebut laporan PPATK yang terkait dengan Kemenkeu hanya Rp 3,3 triliun dari jumlah Rp 349 triliun. Namun Mahfud jutru bilang Rp 35 ...

Jadi yang benar-benar nanti yang berhubungan dengan pegawai Kemenkeu itu 3,3 triliun, ini 2009-2023, 15 tahun seluruh transaksi debit-kredit, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual-beli aset, jual-beli rumah itu Rp 3,3 triliun dari 2009-2023," sebut Sri Mulyani. - 65 surat dengan nilai transaksi Rp 253 triliun, yang isinya adalah transaksi debit/kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang disebut Sri Mulyani tidak berhubungan dengan pegawai Kemenkeu. [Sri Mulyani](https://www.detik.com/tag/sri-mulyani) tentang laporan PPATK yang terkait dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp 3,3 triliun dari jumlah yang heboh Rp 349 triliun. Sri Mulyani membagi 300 surat itu menjadi 3 bagian, yaitu 100 surat, 135 surat, dan 65 surat. Angka Rp 349 triliun itu muncul dari 300 surat PPATK. Namun [Mahfud Md](https://www.detik.com/tag/mahfud-md) menyebutkan jumlah sebenarnya adalah Rp 35 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan sebanyak 491 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ...

Beliau "tidak bilang" bahwa info itu "bukan korupsi" dan "bukan pencucian uang". Jadi yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kemenkeu itu Rp3,3 triliun,” katanya di DPR. Mahfud mengatakan, Jokowi meminta dirinya untuk hadir dan menjelaskan ke DPR terkait dugaan transaksi mencurigakan ini. Lebih rinci, Mahfud menyebut, transaksi mencurigakan itu terjadi dari tahun 2009 hingga 2023 di mana ada sekitar 160 laporan yang melibatkan 460 orang. Pejabat Kemenkeu kemudian mendatangi kantor Kemenko Polhukam untuk bertemu dengan Mahfud MD pada Jumat (10/03). Komisi III DPR kemudian melakukan rapat kerja dengan PPATK untuk membahas dugaan pencucian uang tersebut. PPATK juga sudah menyampaikan," kata Mahfud, Rabu (08/03). Kategori pertama berupa Transaksi Keuangan Mencurigakan Pegawai Kemenkeu (Rp35 triliun). Mahfud selaku Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menambahkan, dia telah menyerahkan laporan itu ke Kemenkeu. [Mahfud juga menuliskan](https://twitter.com/mohmahfudmd?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor),”Sudah siap tiba di DPR sebelum jam 14.00 WIB tapi ada info RDP Menko Polhukam/Ketua KNK PP TPPU dengan Komisi III DPR diundur menjadi jam 15.00. "Ada 491 orang yang tadi pak Menko sampaikan. Maka itu datanya tidak sama dengan yang dimiliki oleh Bu Menkeu.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memberikan pemaparan terkait salah satu subjek terlapor transaksi ...

Sekitar 2 Minggu yang lalu Sekitar 3 Minggu yang lalu Sekitar 2 Hari yang lalu "Kami sampaikan ke Kemenkeu, ini terkait dengan yang ketua komite tadi sampaikan kasusnya, terkait dengan kepabeanan. Sekitar 7 Jam yang lalu Karena terkait dengan fasilitas impor dan segala macam dan penyidik TPPU-nya adalah penyidik Kemenkeu, dalam hal ini adalah Bea dan Cukai," ungkapnya. Sekitar 5 Jam yang lalu Sekitar 1 Jam yang lalu Itu kami berikan 2019-2020 diproses atas nama subjek terlapor yang sama. Dia menyebut terlapor yang sama dua kali transaksi, yakni sebesar Rp180 triliun dan Rp189 triliun. "Jadi, sebenarnya itu ialah kasus kedua atas nama subjek terlapor. Kasus tersebut telah disampaikan PPATK ke jajaran Kemenkeu.

Menko Polhukam Mahfud MD 'menyerang' balik sejumlah Anggota Komisi III DPR RI, salah satunya Arteria Dahlan. Mahfud menyebut membuka data terkait Rp 349 ...

Sehingga saya enggak perlu rapat, "Oh ini kecil" "Oh ini serius". Dia sudah lakukan banyak kok saudara baru ribut sekarang," pungkas Mahfud. Ini BIN sampaikan bukan ke presiden, tapi ke saya. Begitu juga setiap informasi yang dia terima dari Budi Gunawan, meski kepala BIN harusnya langsung bertanggung jawab kepada presiden. "Nah, beranikah saudara bilang begitu ke Kepala BIN? "Kan persis yang disampaikan ke saya, kalau sampaikan ke Menkopolhukam bisa 10 tahun.

Persoalan PPATK tak hanya soal temuan laporan Kemenkeu, tetapi juga proses komunikasi dan cara memberi literasi kepada publik.

Literasi adalah bahan yang selanjutnya dapat dioleh menjadi konten. Kelemahan public communication yang paling menyeruak di media massa belakangan ini adalah tentang sepak terjang PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) yang dikomandani oleh Ivan Yustiavandana. Di ujung pertemuan ketua PPATK menyebutkan telah terjadi kesalahpahaman di masyarakat tentang temuan tersebut.

Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengan menghadirkan Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ...

Setelah dicari ke Surabaya, kata Mahfud, tidak ada hubungannya dengan uang yang diperiksa PPATK. "Ketika ditanya oleh Ibu Sri Mulyani ini apa kok ada uang Rp189 triliun. Pak Ivan bilang ada, baru dia 'oh iya nanti dicari katanya itu," ungkap Mahfud. Jadi dua-duanya akan menjadi konfirmasi kebersamaan untuk menyelidiki lebih lanjut," kata dia. Nilai transaksi dari kategori kedua di atas adalah Rp53 triliun dengan jumlah entitas ASN Kemenkeu yang terlibat sebanyak 30 orang. Menurut dia, kategori pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu dengan jumlah Rp35 triliun dengan melibatkan 461 entitas ASN Kemenkeu.

Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite TPPU Mahfud MD bersama Ketua PPATK Ivan Yustiavandana (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama ...

Lalu, saya nanti yang interupsi dituding-tuding, saya enggak mau," kata Mahfud dalam rapat bersama Komisi III, Rabu (29/3). Mahfud tak menjelaskan data kekeliruan apa yang sempat disampaikan oleh Sri Mulyani. Itu kan pesantren, dalil di pesantren dari kecil hafalkan ini," kata Mahfud. Akan tetapi orang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah," kata Arsul. Marah ke Kejagung, nantinya datang ke Kantor Kejagung titip kasus," kata Mahfud di Gedung DPR, Senayan, Rabu (29/3). "Saya setiap ke sini dikeroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Pencucian uang yang dimaksud Mahfud ini diduga terkait dengan impor emas yang seharusnya dikenakan cukai, tetapi hanya dibayarkan pajaknya saja. Saya punya forum," kata dia. "Karena sering di DPR ini aneh. "Kan persis yang disampaikan ke saya, kalau sampaikan ke Menkopolhukam bisa 10 tahun. "Agregat, ya. Dia menegaskan, apa yang dia umumkan soal Rp 349 triliun merupakan ageregat.

PPATK adalah singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK adalah lembaga independen di Indonesia yang bertanggung.

15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan dan [PPATK](https://www.suarakarya.id/tag/PPATK) didirikan sebagai lembaga independen untuk memenuhi kewajiban Indonesia berdasarkan konvensi internasional tersebut. [PPATK](https://www.suarakarya.id/tag/PPATK) adalah lembaga independen di Indonesia yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. [PPATK](https://www.suarakarya.id/tag/PPATK) dimulai pada tahun 2002 ketika Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan konvensi internasional tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. [PPATK](https://www.suarakarya.id/tag/PPATK) dapat: [PPATK](https://www.suarakarya.id/tag/PPATK) berwenang: [PPATK](https://www.suarakarya.id/tag/PPATK);

Berikut ini rangkuman rapat antara Komisi III DPR RI dan Komite TPPU yang dipimpin Mahfud MD.

Itu yang banyak terjadi," kata Mahfud saat rapat dengan pendapat umum dengan Komisi III di Gedung Parlemen, dikutip Kamis (30/3/2023) Lalu di bawah ke Indonesia sah padahal itu uang negara pak, itu pencucian uang," kata Mahfud. "Dari keterangan bu Sri Mulyani tadi saya ingin menjelaskan fakta dan datanya bisa ambil di sini. Jauh lebih banyak dari yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani sekitar Rp 3 triliun. "Datanya bu Sri Mulyani salah, iya. Surat yang disampaikan sebanyak 300 surat tidak diterima langsung oleh Sri Mulyani. Terakhir adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU sebesar Rp 260 triliun. Sri Mulyani ada di Bali mewakili negara dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asia Tenggara. Sebagai gambaran jalannya rapat tersebut, berikut ini lima sorotan 'hangat' terkait dengan hasil rapat Komisi III DPR dan Komite TPPU. Namun, mendengar paparan Menteri Keuangan, ternyata Rp 349 triliun ternyata tidak semua menyangkut oknum di Kemenkeu. "Kemarin dialog kita mencari kejelasan, karena menyangkut tiga pihak Mahfud, Sri Mulyani dan PPATK. "Ketua komite menyampaikan pengumuman, anggota komitenya kan kemarin di Komisi XI kaget.

KedaiPena.com - Adanya perbedaan nilai transaksi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Kementerian Keuangan dinyatakan.

Memang kalau dikeluarkan memang Rp22 triliun kalau dikeluarkan lagi hanya Rp3,3 triliun,” pungkasnya. Kami masukan nama perusahaan berikut nama oknum ketemulah Rp35 triliun. Kalau data dikeluarkan jadi Rp3,3 triliun, kami tidak lakukan itu,” kata Ivan secara tegas.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) berkedudukan di Ibukota negara dan dapat membuka perwakilan di daerah. Ilustrasi. Foto : republika.

kuti informasi penting dan menarik dari kampus.republika.co.id. Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi. Apa tugas dan dan wewenang PPATK ? Apa Tugasnya ?](https://kampus.republika.co.id/posts/149542/apa-itu-bpip-apa-tugasnya-) Seperti dirilis www.republika.co.id, PPATK mengungkapkan adanya perusahaan cangkang dalam dugaan tindak pidana pencucian uang di Kemenkeu. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; Apa itu lembaga PPATK ? meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang : pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; Hal tersebut disampaikan Ivan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023).

PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang merupakan lembaga independen untuk mengawasi transaksi keuangan.

Lembaga ini bertugas memenuhi kewajiban Indonesia sssuai konvensi internasional itu. Sejumlah perkara korupsi sebagian besar berhasil diungkap berkat adanya laporan PPATK. PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang merupakan lembaga independen.

JAKARTA, DAKTA.COM -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang juga Sekretaris Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan ...

Nilai transaksi di kategori pertama itu adalah sebesar Rp 35.548.999.231.280. Pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu. JAKARTA, DAKTA.COM -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang juga Sekretaris Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, pihaknya menemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan sebesar Rp 189 triliun pada periode 2014-2016 di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Subjek terlapor tadi melakukan pola transaksi dengan pengubahan entitas, tadinya dia aktif di satu daerah, kemudian dia pindah ke tempat lain. Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya perusahaan cangkang dalam dugaan tindak pidana pencucian uang di Kemenkeu. Transaksi tersebut melibatkan 461 entitas dari aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu, 11 entitas dari ASN kementerian/lembaga lain, dan 294 entitas berasal dari non-ASN.

TEMPO.CO, Jakarta - Bareskrim Polri saat ini masih mengkaji apakah akan menerima aduan dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman terhadap ...

Jika tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan," kata Ivan pada 21 Maret 2023 dalam rapat kerja bersama DPR. "TPPU, pencucian uang. Menurutnya laporan tersebut dapat menjembatani perdebatan dan upaya untuk mengupas TPPU. [pencucian uang](https://www.tempo.co/tag/pencucian-uang). Saat itu Arteria menyebut tindakan membuka hasil laporan [MAKI ](https://www.tempo.co/tag/maki)tersebut.

Simak pengertian dan daftar tugas PPATK, lembaga penyelidik transaksi mencurigakan dan pencucian uang.

[PPATK](https://www.pikiran-rakyat.com/tag/PPATK) atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. [PPATK](https://www.pikiran-rakyat.com/tag/PPATK). Transaksi itu juga bisa berupa pemindahbukuan, pentransferan, maupun penempatan. Adapun makna tindak pidana yang dimaksud ialah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. [PPATK](https://www.pikiran-rakyat.com/tag/PPATK)? Diketahui aturan hukum itu disepakati DPR dan Presiden yang kala itu dijabat Susilo Bambang Yudhoyono.

Turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menjadi titik awal Menkopolhukam Mahfud MD mengungkap analisis PPATK mengenai transaksi mencurigakan di Kemenkeu.

Maka bagi saya gampang kok masalah ini, undang Sri Mulyani, cocokkan ini datanya PPATK, hanya beda menafsirkan,"ujar Mahfud. "Misalnya Rafael itu kan ada rombongannya, ketika diperiksa Ibu Sri Mulyani satu yang diambil. Mahfud memastikan data PPATK mengenai dugaan transaksi mencurigakan valid. "Saya minta itu ada kasus ndak di PPATK kok orang kaya begitu. Jadi saya minta rekap nah inilah rekap yang saya sampaikan," ujar Mahfud. Baca Juga:

PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Memberikan saran kepada pemerintah mengenai kebijakan dan strategi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. PPATK memiliki peran penting dalam membantu pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. [Kapan THR Lebaran 2023 Cair?

PPATK dibentuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi dan forum Internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang Pemerintah Indonesia mengangkat Yunus Husein dan I Gde Made Sadguna sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK pada bulan oktober 2002 berdasarkan keputusan Presiden No. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang PPATK berwenang: Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2002 keduanya mengucapkan sumpah dihadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PPTAK merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian.

Dilansir dari Kompas.com (30/3/2023) dalam UU N0. Editor: [Kharisma Tri Saputra](https://sumsel.tribunnews.com/editor/kharisma-tri-saputra) Pada tahun yang sama, UU No.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai fungsinya, diketahui mampu menelusuri harta ilegal pejabat pemerintahan.

Dalam diskusi tersebut yang dihadiri pula oleh Fithriadi Muslim, Direktur KREASI (Hukum & Regulasi) PPATK, dipaparkan bahwa laporan yang dapat menjadi dasar penelusuran adalah hasil transaksi keuangan tunai, laporan lintas batas negara, hingga laporan setiap transfer dana yang keluar dan masuk ke Indonesia. Harta kekayaan yang patut ditelusuri oleh [PPATK](https://www.liputan6.com/tag/ppatk) adalah yang diketahui atau patut diduga merupakan tindak pidana, ini sesuai yang tercantum pada Undang-Undang No 8 tahun 2010. Ini bisa berasal dari hasil suap, korupsi, narkotika dan psikotoprika, hingga penipuan dan penggelapan. Menurut Kurnia, penegak hukum belum maksimal menindak keberadaan harta ilegal terbukti dari angka pencucian uang yang masih rendah. Langkah kunci dalam pencucian uang yang melibatkan penggabungan hasil kejahatan dengan uang bisnis yang sah untuk mengaburkan sumber dana. Data ICW menunjukkan dari total 1.100 perkara, ada kerugian sebesar Rp 62 triliun.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai fungsinya, diketahui mampu menelusuri harta ilegal pejabat pemerintahan.

Dalam diskusi tersebut yang dihadiri pula oleh Fithriadi Muslim, Direktur KREASI (Hukum & Regulasi) PPATK, dipaparkan bahwa laporan yang dapat menjadi dasar penelusuran adalah hasil transaksi keuangan tunai, laporan lintas batas negara, hingga laporan setiap transfer dana yang keluar dan masuk ke Indonesia. Harta kekayaan yang patut ditelusuri oleh [PPATK](https://www.liputan6.com/tag/ppatk) adalah yang diketahui atau patut diduga merupakan tindak pidana, ini sesuai yang tercantum pada Undang-Undang No 8 tahun 2010. Ini bisa berasal dari hasil suap, korupsi, narkotika dan psikotoprika, hingga penipuan dan penggelapan. Menurut Kurnia, penegak hukum belum maksimal menindak keberadaan harta ilegal terbukti dari angka pencucian uang yang masih rendah. Langkah kunci dalam pencucian uang yang melibatkan penggabungan hasil kejahatan dengan uang bisnis yang sah untuk mengaburkan sumber dana. Data ICW menunjukkan dari total 1.100 perkara, ada kerugian sebesar Rp 62 triliun.

Kepala PPATK merespons pelaporan terhadap dirinya ke Bareskrim Polri soal dugaan tindak pidana membuka rahasia transaksi janggal di Kemenkeu sebesar Rp 349 ...

“Semua dilakukan sesuai koridor hukum yang menjadi dasar pijakan kami selama ini,” tutur dia. Laporan tersebut sebelumnya dilayangkan Ketua Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman soal dugaan tindak pidana membuka rahasia transaksi janggal di Kementeran Keuangan sebesar Rp 349 triliun. Termasuk pada kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

PPATK adalah lembaga yang mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Ivan Yustiavandana adalah Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cumlaude. Ivan Yustiavandana, S.H., LLM. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Keberadaan Undang-undang No. Baca Juga: Pada 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mahfud MD membongkar siapa saja pejabat yang melakukan serah terima surat laporan dari PPATK terhadap Kemenkeu selama ini.

"Ini tidak bisa diserahkan dengan surat karena sensitif. Setelah menunjukkan bukti berita acara penyerahan informasi transaksi janggal yang diduga tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu, Mahfud mengungkap nama-nama pihak yang menyerahkan dan menerima laporan transaksi janggal. Namun, dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Mahfud menunjukkan bukti kertas yang berisi berita acara dokumen-dokumen temuan PPATK itu sudah diserahkan sejak 2017 silam. "Datanya bu Sri Mulyani salah, iya. Baru pada 13 Maret 2023, Kepala PPATK menyampaikan surat kedua dengan format yang hampir mirip, yaitu seluruh kompilasi surat yang dikirimkan ke berbagai instansi sebanyak 300 surat. Saat itu, dirinya mengatakan menerima sekitar 300 surat dari PPATK.

Terkait kasus TPPU di Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun, PPATK bertugas sebagai lembaga independen yang merilis laporan keuangan.

[TribunSolo.com](https://solo.tribunnews.com) [TribunSolo.com](https://solo.tribunnews.com) [TPPU](https://www.tribunnews.com/tag/tppu) di Indonesia, terbitlah Peraturan Presiden No. [PPATK](https://www.tribunnews.com/tag/ppatk). [Yunita Rahmayanti](https://www.tribunnews.com/penulis/yunita-rahmayanti)Editor: [Nanda Lusiana Saputri](https://www.tribunnews.com/editor/nanda-lusiana-saputri) [Yunita Rahmayanti](https://www.tribunnews.com/penulis/yunita-rahmayanti) [Nanda Lusiana Saputri](https://www.tribunnews.com/editor/nanda-lusiana-saputri) [TPPU](https://www.tribunnews.com/tag/tppu) menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan. [Kementerian Keuangan](https://www.tribunnews.com/tag/kementerian-keuangan).