PPATK adalah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membongkar isi surat PPATK yang bilang ada transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu.

Jadi yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kemenkeu itu Rp 3,3 triliun, ini 2009-2023," beber Sri Mulyani. Sri Mulyani menjelaskan 300 surat tersebut tidak semuanya berisikan inquiry untuk Kemenkeu, melainkan 100 surat dikirim kepada aparat penegak hukum (APH) lain dengan nilai transaksi Rp 74 triliun periode 2009-2023. Sri Mulyani mengatakan nilai transaksi mencurigakan tersebut awalnya tidak dimuat PPATK dalam surat pertama yang dikirimkan pada 9 Maret 2023.

Menteri Keuangan memastikan data transaksi PPATK yang terkait dengan PNS Kemenkeu hanya sebesar Rp 3,3 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa nilai tersebut termasuk bagian dari 135 surat PPATK yang terkait dengan korporasi dan pegawai. "Jadi yang benar-benar berhubungan 3,3 triliun periode 2009-2023. Dia pun memastikan data transaksi yang terkait dengan PNS Kemenkeu hanya sebesar Rp 3,3 triliun.

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, mayoritas dana dari transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang ...

Baru pada Senin (13/3/2023), Kepala PPATK menyampaikan surat kedua kepada Menkeu dengan 43 halaman lampiran yang berisi daftar 300 surat dengan format yang hampir mirip seperti surat pertama. Pada Sabtu (11/3/2023), Menteri Mahfud mendatangi Kemenkeu untuk menjelaskan transaksi Rp 349 triliun bukan merupakan transaksi di Kemenkeu. Jadi yang benar-benar menyangkut dengan Kemenkeu itu adalah Rp 3,3 triliun," ujar dia. "Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan bahwa transaksi Rp 349 triliun bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Senin (27/3/2023), Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dari total tersebut, data transaksi yang terkait dengan pegawai Kemenkeu hanya Rp 3,3 triliun. Adapun APH di Kemenkeu adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) karena memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Saya hanya menerima surat yang berisi seluruh surat-surat PPATK yang dikirim sejak tahun 2009 hingga 2023. Sebab, biasanya surat-surat yang dikirim PPATK ke Kemenkeu kalau ada penyelidikan, tidak pernah menyampaikan kompilasi, apalagi sejak 2009 hingga 2023. Hal ini menanggapi masalah isi surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pada Rabu (8/3/2023), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan hal itu di publik soal adanya dugaan transaksi mencurigakan tersebut. Dengan demikian, DJP dan DJBC sering meminta informasi kepada PPATK yang disebut inquiry dan kemudian PPATK memberikan hasil analisa pemeriksaan (LHA/IHP). "Jadi tidak ada dalam hubungannya dalam rangka untuk pidana, korupsi atau apa, tapi kalau kita untuk mengecek tadi profiling risk dari pegawai kita.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku kaget saat mengetahui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum...

“Jadi Rp253 triliun adalah sebetulnya transaksi dari korporasi Rp74 triliun adalah surat PPATK ke APH sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami ini menyangkut tupoksi pegawai Kemenkeu itu ada 153 surat nilainya Rp22 triliun. Surat yang memuat 43 halaman lampiran itu berisi daftar 300 surat yang pernah dikirimkan PPATK ke sejumlah pihak. Dalam paparannya, ia merinci ada 65 surat terkait transaksi Rp253 triliun berupa data transaksi debit-kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi. “Kepala PPATK mengirimkan surat Nomor SR/3160/AT.01.01/III Tahun 2023 ke Menteri Keuangan. Surat yang dikirim hanya berisi kompilasi surat yang pernah dikirimkan PPATK terkait penyelidikan, berikut tanggal dan nama orang-orang yang diduga terlibat. “Mahfud MD menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp300 triliun.

Komisi XI DPR RI memanggil Menkeu Sri Mulyani dalam rangka rapat kerja. Mereka membahas evaluasi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. (Agung Pambudhy/detikcom).

"Kamis tanggal 9/3/2023, kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR/2748/AT.01.01/III Tahun 2023. "Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami, untuk jelaskan transaksi Rp 300 T bukan transaksi di Kemenkeu, tapi kami belum menerima suratnya. Surat yang diterimanya itu tertanggal 7 Maret. Menurut Pak Ivan (Kepala PPATK Ivan Yustiavandana), ada surat yang dikirim. Sri Mulyani menyebut surat PPATK terkait transaksi ratusan triliun itu di luar pakem. Menurut Sri Mulyani, pihaknya belum menerima surat apa pun dari PPATK ketika Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan ke publik soal Rp 300 triliun.

Sri Mulyani Indrawati membeberkan konstruksi kerja sama Kemenkeu dan PPATK buntut dari ramainya transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.

Pro aktif ini bisa diberikan ke aparat penegak hukum termasuk di dalam lingkungan Kemenkeu. Bahkan lembaga lain juga bisa meminta kepada PPATK seperti lembaga yang melakukan tugas mereka termasuk aparat penegak hukum. Kemudian PPATK memberikan hasil analisa dari pemeriksaan atau laporan hasil analisa (LHP).

PPATK jadi lembaga yang jadi sorotan awal tahun 2023 ini. Lantaran laporannya soal transaksi janggal di Kementerian Keuangan viral di media sosial.

[PPATK](https://palu.tribunnews.com/tag/ppatk) menjadi orang yang bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang [PPATK](https://palu.tribunnews.com/tag/ppatk). [PPATK](https://palu.tribunnews.com/tag/ppatk) [PPATK](https://palu.tribunnews.com/tag/ppatk) terdiri atas seorang kepala, wakil kepala, jabatan struktural lain, dan jabatan fungsional. [PPATK](https://palu.tribunnews.com/tag/ppatk) bertanggung jawab langsung kepada presiden. [PPATK](https://palu.tribunnews.com/tag/ppatk) dapat dibuka di daerah. [PPATK](https://palu.tribunnews.com/tag/ppatk) harus bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. [PPATK](https://palu.tribunnews.com/tag/ppatk) dan dasar hukumnya [PPATK](https://palu.tribunnews.com/tag/ppatk) itu? [PPATK](https://palu.tribunnews.com/tag/ppatk) wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. [PPATK](https://palu.tribunnews.com/tag/ppatk) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU). [PPATK](https://palu.tribunnews.com/tag/ppatk) seringkali disebut dalam berbagai kasus pencucian uang. [Imam Saputro](https://palu.tribunnews.com/editor/imam-saputro)

Jakarta, CNBC Indonesia - Tidak ada yang menyangka, perkara penganiayaan oleh anak Rafael Alun Trisambodo (RAT) berbuntut panjang.

Menyangkut uang luar, tapi ada kaitannya dengan yang di dalam (Kementerian Keuangan)," kata Mahfud lagi. "Saya akan didampingi oleh beberapa pejabat eselon 1 dari para anggota komite ketua nasional Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Tadi dengan presiden (bahas) banyak, pertama itu soal kerja sama antar negara-negara kepulauan dunia dan Indonesia jadi ketuanya. Harus jelas itu uang apa dan tidak bisa berhenti di situ," kata Mahfud dalam keterangan videonya dari Australia, dikutip Jumat (17/3/2023). Sri Mulyani menjelaskan bahwa nilai tersebut termasuk bagian dari 135 surat PPATK yang terkait dengan korporasi dan pegawai. Oleh sebab itu, Ivan menekankan, total nilai transaksi mencurigakan itu tidak bisa disimpulkan dilakukan di Kementerian Keuangan. "Ini tidak mencurigakan dan itu melibatkan dunia luar. Dalam kerangka itu perlu dipahami, bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan," paparnya. PPATK wajib melaporkan ketika ada kasus atau transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan perpajakan dan kepabeanan. "Jadi tidak benar kalau kemudian isu berkembang di Kemenkeu ada korupsi Rp 300 triliun. "Jadi saya enggak tahu juga Rp 300 triliun itu dari mana angkanya. Lalu, ia sampaikanlah temuan baru pergerakan transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun.

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi transaksi keuangan.

[PPATK](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/PPATK) juga mengadakan pelatihan dan sosialisasi bagi para pejabat pemerintah dan masyarakat luas terkait dengan cara-cara mencegah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terkait uang. [PPATK](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/PPATK) juga turut membantu mengidentifikasi dan memberikan informasi penting dalam penanganan kasus-kasus [korupsi](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/korupsi) dan tindak pidana terkait uang. Setelah itu, [PPATK](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/PPATK) akan memberikan laporan kepada lembaga penegak hukum untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan tindakan hukum. [PPATK](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/PPATK) didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). [PPATK](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/PPATK) telah membuktikan diri sebagai lembaga yang kredibel dalam [mengawasi](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/mengawasi) [transaksi](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/transaksi) [keuangan](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/keuangan) di [Indonesia](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/Indonesia). [PPATK](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/PPATK) juga terus melakukan pemantauan terhadap [transaksi](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/transaksi) [keuangan](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/keuangan) yang mencurigakan, dengan memperhatikan perkembangan teknologi [keuangan](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/keuangan) yang semakin berkembang. [PPATK](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/PPATK) untuk memantau [transaksi](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/transaksi) [keuangan](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/keuangan) adalah dengan melakukan analisis terhadap laporan [transaksi](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/transaksi) [keuangan](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/keuangan) yang diajukan oleh lembaga [keuangan](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/keuangan) seperti bank dan perusahaan asuransi. [PPATK](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/PPATK) telah berhasil memainkan [peran](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/peran) penting dalam [mengawasi](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/mengawasi) [transaksi](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/transaksi) [keuangan](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/keuangan) dan memotong mata rantai pendanaan kejahatan. [PPATK](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/PPATK) (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam [mengawasi](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/mengawasi) [transaksi](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/transaksi) [keuangan](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/keuangan) di [Indonesia](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/Indonesia), khususnya terkait dengan penanganan dana yang diduga berasal dari tindak pidana seperti [korupsi](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/korupsi), [terorisme](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/terorisme), dan narkotika. [Mahfud MD Tantang Arteria Dahlan, Benny K dan Arsul Sani untuk Hadir dalam Rapat Transaksi Janggal Rp349 T](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2506480889/mahfud-md-tantang-arteria-dahlan-benny-k-dan-arsul-sani-untuk-hadir-dalam-rapat-transaksi-janggal-rp349-t) [PPATK](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/PPATK) kemudian akan memilah laporan tersebut dan memperhatikan [transaksi](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/transaksi) yang dianggap mencurigakan. [PPATK](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/PPATK) berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Polri (Kepolisian Republik [Indonesia](https://bengkulu.pikiran-rakyat.com/tag/Indonesia)), dan BNN (Badan Narkotika Nasional).

Sri Mulyani membeberkan isi surat dari PPATK soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun. Bagaimana sebenarnya isinya?

“Kami sampaikan kepada ibu bapak sekalian angka Rp 349 triliun dari 300 surat yang ada di dalam lapiran surat itu,” ucap dia. Menurut dia, 100 surat PPATK ke aparat penegak hukum lain itu transaksinya Rp 74 triliun periode 2009-2023. Dia mengaku mengecek ke Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, karena tidak ada surat yang masuk ke Kemenkeu mengenai transaksi itu. Sri Mulyani mengaku bingung dengan surat yang tidak ada informasi angkanya. Menurut dia, ada dua surat yang diterima Kemenkeu, pertama adalah surat yang dikirimkan pada Kamis, 9 Maret 2023, dan surat kedua pada Senin, 13 Maret 2023. Di situ tidak ada data mengenai nilainya.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat bersama dengan Komisi XI DPR RI pada Senin 27 Maret 2023.

"Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami terkait dengan kalau ini menyangkut tupoksi pegawai Kemenkeu itu ada 135 surat nilainya Rp 22 triliun. Ivan menjabarkan, laporan hasil analisis (LHA) PPATK itu pertama terkait oknum. "Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu ke Kementerian Keuangan, ini jauh berbeda. Transaksi mencurigakan Rp300 triliun lebih itu merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor-ekspor, kasus perpajakan. Tetapi laporan yang disampaikan kepada Kemenkeu yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Sebanyak 100 surat yang disampaikan PPATK ke aparat penegak hukum, nilai transaksinya sebesar Rp 74 triliun. Selama ini, surat surat antara Kemenkeu dan PPATK adalah surat-surat yang berhubungan dengan penyelidikan dan lainnya atau per kasus saja. Penjelasan soal transaksi mencurigakan ini dilakukan di hadapan Anggota Komisi XI DPR RI hari ini, Senin (27/3/2023). Sri Mulyani menekankan bahwa di surat ini tidak ada data mengenai nilai. Usai pengumuman tersebut, Kemenkeu pun menanyakan hal tersebut ke Menkopolhukam dan PPATK karena belum menerima surat apapun. Ternyata, surat tersebut baru dikirim pada 9 Maret 2023 dengan tertanggal 7 Maret 2023.

Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan informasi yang bersifat intelijen keuangan. Untuk itu,

Connection is secure Checking if the site connection is secure Occasionally, you may see this page while the site ensures that the connection is secure.

KPK menilai PPATK telah salah langkah membeberkan transaksi Rp349 triliun di Kemenkeu ke publik sebab laporan hasil akhir (LHA) merupakan data intelijen.

Pernyataan itu ditegaskan Ivan setelah dicecar pertanyaan oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa. Sebab, laporan hasil akhir (LHA) itu merupakan data intelijen. "Harus ya bagaimana? [transaksi mencurigakan](https://www.medcom.id/tag/18665/transaksi-mencurigakan-pejabat)senilai lebih dari Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). [pencucian uang](https://www.medcom.id/tag/480/pencucian-uang). [KPK](https://www.medcom.id/tag/25/kpk)) menilai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( [PPATK](https://www.medcom.id/tag/3586/ppatk)) telah salah langkah membeberkan transaksi Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke publik.

KPK tidak semestinya mengungkapkan LHA PPATK ke publik, contohnya ketika membeberkan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. - Halaman 1.

[1](/nasional/1035028/data-intelijen-analisis-ppatk-seharusnya-tidak-diumbar-ke-publik) [2](/nasional/1035028/data-intelijen-analisis-ppatk-seharusnya-tidak-diumbar-ke-publik/2) [selanjutnya](/nasional/1035028/data-intelijen-analisis-ppatk-seharusnya-tidak-diumbar-ke-publik/2) Oleh karena itu, KPK menilai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( [PPATK](https://www.beritasatu.com/tag/ppatk)) tidak semestinya mengungkapkan LHA ke publik, contohnya ketika membeberkan [transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan](https://www.beritasatu.com/tag/transaksi-mencurigakan-kemenkeu) (Kemenkeu) senilai Rp 349 triliun.

Jakarta, Beritasatu.com - Netizen kini sedang ramai membahas soal PPATK terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp 349 triliun.

Namun bukan hanya itu saja fungsi PPATK. Lembaga ini juga wajib menolak atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pihak KPK menyebut, Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) semestinya tidak diobral di ruang publik.

Namun, pada akhirnya, dalam berbagai kesempatan, PPATK, Mahfud, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan klarifikasi dengan menyatakan bahwa temuan transaksi janggal itu bukan berarti TPPU atau korupsi yang dilakukan pegawai Kemenkeu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. [Kronologi Kabar Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Bermula dari Mahfud MD](https://nasional.kompas.com/read/2023/03/28/09402721/kronologi-kabar-dugaan-transaksi-janggal-rp-349-triliun-di-kemenkeu-bermula) [KPK](https://www.kompas.com/tag/kpk)) menyebut, Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( [PPATK](https://www.kompas.com/tag/ppatk)) semestinya tidak diobral di ruang publik. [MAKI Laporkan Menko Polhukam, Menkeu, dan Kepala PPATK ke Bareskrim Siang Ini](https://nasional.kompas.com/read/2023/03/28/10313041/maki-laporkan-menko-polhukam-menkeu-dan-kepala-ppatk-ke-bareskrim-siang-ini) "Seharusnya memang tidak boleh dibuka di ruang publik, tidak boleh diobral di ruang publik, sehingga kemudian menimbulkan misinterpretasi," kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (28/3/2023). Pernyataan ini Ali sampaikan guna merespons kegaduhan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

SERAMBINEWS.COM - Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) berencana melaporkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) ...

[PPATK](https://aceh.tribunnews.com/tag/ppatk). [PPATK](https://aceh.tribunnews.com/tag/ppatk) adalah hal yang global, tidak orang per orang dan tidak ada yang dirugikan satu orang pun.(*) [Tribunnews](https://tibunnews.com) [PPATK](https://aceh.tribunnews.com/tag/ppatk) justru merupakan upaya untuk "membela" [PPATK](https://aceh.tribunnews.com/tag/ppatk). [PPATK](https://aceh.tribunnews.com/tag/ppatk) tidak termasuk pelanggaran hukum pidana. [PPATK](https://aceh.tribunnews.com/tag/ppatk) justru sudah benar. [Video](https://aceh.tribunnews.com/topic/video)