Mahkamah Agung

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR menerima hasil rapat internal Komisi Hukum pada 26 Januari 2023 lalu yang menyetujui pencabutan persetujuan ...

Sementara untuk kasus pidana, KPK menetapkan Gazalba Saleh sebagai tersangka. Adapun calon Hakim Agung yang diajukan ini dipilih oleh DPR dari nama yang diusulkan Komisi Yudisial. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR menerima hasil rapat internal Komisi Hukum pada 26 Januari 2023 lalu yang menyetujui pencabutan persetujuan terhadap Gazalba yang kini terjerat kasus jual beli putusan di Mahkamah Agung. [KPK](https://www.tempo.co/tag/kpk) menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka. Hakim Agung Gazalba Saleh terjerat kasus jual beli putusan di Mahkamah Agung. [Mahkamah Agung](https://www.tempo.co/tag/mahkamah-agung), Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan DPR.

Hal tersebut Puan sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa.

“Harapannya di akhirnya nanti kami buktikan di hadapan hakim merampas aset koruptor,” kata Ali.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. [KPK Kembali Panggil Sekjen JokPro, Jadi Saksi Suap Hakim Agung Gazalba Saleh](https://nasional.kompas.com/read/2023/02/02/13354981/kpk-kembali-panggil-sekjen-jokpro-jadi-saksi-suap-hakim-agung-gazalba-saleh) [KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU](https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/17551101/kpk-tetapkan-hakim-agung-gazalba-saleh-jadi-tersangka-gratifikasi-dan-tppu) “KPK juga tetapkan tersangka Gazalba Saleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung dengan pasal gratifikasi dan TPPU,” ujar Ali saat ditemui awak media, Selasa (21/3/2023). [Hakim Agung Gazalba Saleh](https://www.kompas.com/tag/hakim-agung-gazalba-saleh) sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Baca juga:

KPK kembali menjerat Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Mereka diduga menerima suap terkait pengaturan vonis kasasi di MA. Hakim menyatakan Yayasan RS Sandi Karsa Makassar pailit. KPK saat ini memang sedang mengusut setidaknya 3 kasus dugaan suap pengaturan vonis di Mahkamah Agung. Selain dua kasus tadi, ada kasus lain di MA yang juga sedang diusut KPK. Isi gugatan tersebut ialah agar hakim menetapkan Yayasan RS Sandi Karsa Makassar dalam PKPU. Dalam kasus tersebut, terdapat sejumlah ASN MA yang menjadi tersangka penerima suap.

KPK menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU perkara kasasi KSP Intidana.

[Kompas.com](https://kompas.com) "KPK juga tetapkan tersangka Gazalba Saleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung dengan pasal gratifikasi dan TPPU," ujar Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri saat ditemui awak media, Selasa (21/3/2023). [kasasi KSP Intidana](https://batam.tribunnews.com/tag/kasasi-ksp-intidana) di Mahkamah Agung. Gazalba Saleh adalah Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA) yang terseret kasus suap. TRIBUNBATAM.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Gazalba Saleh sebagai tersangka gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). [Irfan Azmi Silalahi](https://batam.tribunnews.com/editor/irfan-azmi-silalahi)

Indosiber.id, Jakarta – Sekretaris Mahkamah Agung RI, prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H dan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...

Ir. Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, “Kami sangat menghargai pandangan Yang Mulia Ketua yang bukan hanya menyetujui pengembangan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahkan justru yang mendorong terwujudnya koordinasi yang lebih baik lagi bagi kedua lembaga dimaksud dalam bidang hukum dan teknis lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta tetap menjaga independensi hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup dan kehutanan serta sumber daya alam lainnya”. Lebih lanjut dikatakan MoU ini bertujuan mengoptimalkan kontribusi masing-masing dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Hasbi Hasan, S.H., M.H dan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Dr. Syarifuddin, S.H., M.H mengatakan bahwa Mahkamah Agung menyambut baik Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Kapasitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan memperbaharui kerja sama yang telah terbentuk dengan baik selama 14 tahun ini.

Bandung -- Bertempat di De Paviljoen Hotel Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Badan Litbang Diklat Kumdil Puslitbang Hukum dan Peradilan ...

Eman Suparman,S.H.,M.H., ada dua hal yaitu agar dibentuk suatu badan yang bertugas sebagai pelaksana eksekusi putusan peradilan TUN dan agar pengadilan pajak berada di bawah naungan Mahkamah Agung, kemudian dari Prof.Susi Dwi Harijanti yang saya tangkap poin menariknya adalah adalah hak warga negara untuk mempersoalkan persoalan negara, keberadan Peradilan TUN adalah untuk membantu masyarkat untuk memberi perlindungan hukum atas kesewenang-wenangan Kekuasaan terhadap Rakyat. "..Pengadilan TUN adalah sebuah pengadilan yg dibentuk terutama untuk melindungi rakyat dari sikap tindak addministrasi negara, negara sangat mungkin bertindak represif, di tangan bapa ibu para hakim terutama hakim TUN represif itu dapat dikembalikan menjadi tindakan untuk melindungi rakyat / warga negara, di pundak bapa ibu akan ditentukan sejauh mana negara memberikan perlindungan hukum/ memenuhi hak asasi warga negara." Eman Suparman, S.H., M.H. Dalam FGD dinamis yang dipandu Moderator Dewi Asimah, S.H., M.H. Menurutnya, FGD tersebut dihadiri unsur Hakim Tinggi di Wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat (Bandung), Ketua dan Para Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Ketua dan Para Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, Wakil Ketua dan Para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Perwakilan DPC Peradi Bandung yang diutus H. Situmeang, S.H., Wakil Sekretaris DPC Peradi Bandung, Perwakilan Kanwil Pajak Jawa Barat, Perwakilan Bea Cukai Jawa Barat dan para Akademisi.Baca juga: "...kami sangat berterimakasih kepada penyelenggara FGD ini yakni Badan Litbang Diklat Kumdil MA sehingga kami memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, setidaknya ada beberapa hal yang menarik yang dapat saya petik dalam diskusi FGD ini yang pertama usulan dari Prof. 2 Tahun 2019 dilakukan oleh MA benar-benar memberikan batasan yang jelas menyangkut kewenangan mengadili Perbuatan melawan hukum Oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan artinya dirinci apa-apa saja yang menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara dan apa-apa saja yang menjadi kewenangan Peradilan Umum, sehingga tidak membingungkan masyarakat Pencari Keadilan dalam melakukan langkah hukum" ungkap Dahman Wakil Ketua DPC Peradi Bandung. [ Yovie Megananda Santosa, S.H., M.Si., M.H yaitu Dahman Sinaga, S.H., Wakil Ketua DPC Peradi Bandung & Andreas D.L.A. Musa Darwin Pane, S.H., M.H melalui rilis yang diterima indofakta.com (21/03/2023).

Nomor: SP. 106/HUMAS/PPIP/HMS.3/03/2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama dengan Mahkamah Agung (MA), sepakat kerjasama dalam ...

Hadir sebagai narasumber antara lain Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK Bambang Supriyanto, Plt. Oleh karena itu, kerjasama ini akan difokuskan pada peningkatan jumlah hakim lingkungan, updating perkembangan lingkungan hidup dan kehutanan di dalam negeri maupun di luar Menurut Menteri Siti, dengan mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan hidup yang terjadi di dalam negeri maupun perkembangan yang begitu cepat di luar negeri, maka sangat tepat dilakukan kerjasama ini dalam upaya peningkatan kapasitas. Syarifuddin pada kesempatan ini menyampaikan bahwa MA menyambut baik nota kesepahaman ini dalam rangka memperkuat kapasitas dalam perlindungan LHK. Ketiga jenis krisis lingkungan yang saling berkaitan ini merupakan tantangan terbesar abad, ini yang mengancam kesejahteraan and ketahanan hidup jutaan manusia di dunia; dan berdampak terhadap Menteri Siti menjelaskan lebih lanjut, bahwa penambahan kata perlindungan memperlihatkan keprihatinan akan peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkuat kerja sama dalam bidang hukum dengan Mahkamah Agung (MA) sebagai wujud perlindungan lingkungan ...

Baca juga: Pemerintah melakukan penyederhanaan sistem perizinan dan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum.

Hakim Agung nonaktif di Mahkamah Agung ditetapkan kembali sebagai tersangka merujuk pasal gratifikasi dan TPPU.

[Load More](#) [Berita Terkait](#) ASN di MA Albasri (AB) Aparatur sipil negara (ASN) Muhajir Habibie (MH) [MA](https://www.suara.com/tag/ma). Aparatur sipil negara (ASN) Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati (SD) Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (GS) Hakim Yustisial nonaktif Prasetio Nugroho (PN) Hakim Yustisial nonaktif Edy Wibowo (EW) [suap penanganan perkara](https://www.suara.com/tag/suap-penanganan-perkara) di Mahkamah Agung. [Hakim Agung nonaktif](https://www.suara.com/tag/hakim-agung-nonaktif) di Mahkamah Agung ditetapkan kembali sebagai tersangka merujuk pasal gratifikasi dan [TPPU](https://www.suara.com/tag/tppu).

Jakarta (ANTARA) — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama dengan Mahkamah Agung (MA), menandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama ...

Peningkatan target tersebut didasarkan pada kebijakan-kebijakan nasional terakhir, terkait perubahan iklim seperti FOLU Net Sink 2030, percepatan penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40, peningkatan aksi di sektor limbah seperti pemanfaatan sludge IPAL serta peningkatan target pada sektor pertanian dan industri. Menteri Siti menjelaskan lebih lanjut, bahwa penambahan kata perlindungan memperlihatkan keprihatinan akan peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah melakukan penyederhanaan sistem perizinan dan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum.

Di tengah penyidikan terhadap dugaan suap yang diterima Gazalba, KPK mengumumkan bahwa hakim agung itu juga terlibat pencucian uang dan gratifikasi.

“Tujuannya untuk mengoptimalkan asset recovery hasil korupsi yang dinikmati pelaku,” tutur Ali.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Prasetio dan Redhy ditahan pada 28 November 2022. Baca juga:

Hakim Agung Gazalba Saleh dijerat tiga dugaan tindak pidana korupsi terkait kasus dugaan suap jual beli perkara di Mahkamah Agung (MA).

[suap](https://aceh.tribunnews.com/tag/suap). [Gazalba Saleh](https://aceh.tribunnews.com/tag/gazalba-saleh) sebagai tersangka. [Gazalba Saleh](https://aceh.tribunnews.com/tag/gazalba-saleh) merupakan tersangka ‘gelombang kedua’ dalam kasus rasuah [suap](https://aceh.tribunnews.com/tag/suap) jual beli perkara di MA. [suap](https://aceh.tribunnews.com/tag/suap)nya masih bergulir. [Gazalba Saleh](https://aceh.tribunnews.com/tag/gazalba-saleh) dijerat tiga dugaan tindak pidana [korupsi](https://aceh.tribunnews.com/tag/korupsi) terkait kasus dugaan [suap](https://aceh.tribunnews.com/tag/suap) jual beli perkara di Mahkamah Agung (MA). [Faisal Zamzami](https://aceh.tribunnews.com/editor/faisal-zamzami)