UU Cipta Kerja

Perjalanan UU Cipta Kerja memang tak pernah mulus. Sejak awal, UU ini menuai banyak penolakan, meski pada akhirnya tetap disahkan.

"Terima kasih," kata Puan diiringi ketuk palu tanda pengesahan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Setahun pascaputusan MK, pemerintah tiba-tiba menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Baca juga:

Pengesahan Perppu Ciptaker menjadi Undang-Undang sendiri telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui persetujuan Rapat Paripurna ke-19 masa ...

Baca juga:

Jakarta-- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani menyebut PKS sejak awal konsisten menolak UU Cipta Kerja, hal ini disampaikannya dalam Talkshow ...

21 Mar 2023 - 15:44 WIB 21 Mar 2023 - 18:31 WIB 21 Mar 2023 - 18:38 WIB

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Undang-undang (UU) Cipta Kerja menjadi fondasi kuat melawan goncangan .

"Hal ini menandakan bahwa investor merespons positif dengan hadirnya UU Cipta Kerja," ujarnya. Baca juga:

Sebanyak 5 juta buruh dari 100 pabrik direncakan mogok nasional menolak disahkannya Perpu Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja.

Menurut Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh dari 100 ribu pabrik. Para buruh itu, Said Iqbal menuturkan, nantinya akan akan keluar dari pabrik. Mogok nasional itu akan dilaksanakan di antara Juli-Agustus 2023. Bahkan, kata Said Iqbal, pihaknya juga akan mengajak buruh-buruh pelabuhan karena anggota Konfederasi Serikat Pekerja ada juga yang dari pelabuhan. Seperti diberitakan sebelumnya, DPR RI baru saja mengesahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Selain itu, dia berujar, ada juga anggota Partai Buruh yang merupakan buruh-buruh pelabuhan.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Diwarnai penolakan dua fraksi, DPR tetap mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang ...

Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (21/3). Yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Diwarnai penolakan dua fraksi, DPR tetap mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sebagai informasi, dalam rapat paripurna terdapat 7 fraksi DPR yang menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Aksi tersebut diklaim akan melibatkan 5 juta orang di 100.000 pabrik. DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang](https://nasional.kontan.co.id/news/tok-dpr-sahkan-perppu-cipta-kerja-menjadi-undang-undang)

“Pertama tentang upah minimum yang kembali pada konsep murah,” kata Said Iqbal kepada awak media di Jakarta, Selasa (21/3/2023). Baca Juga. Keluhkan ...

Kelima, lanjut Said, mencakup pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah. Terakhir, lanjutnya, adalah keluhan pengesahan penghilangan sanksi pidana di Omnibus law cipta kerja. “Itu kasarnya buruh kasar Cina bekerja di semua sektor industri dan konflik horizontal beda. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Menurut dia, ada sembilan poin yang menjadi aral bagi para buruh dan pekerja Indonesia. [ Partai Buruh ](https://republika.co.id/tag/partai-buruh)dan Serikat Buruh KSPI, Said Iqbal, mengatakan, pihaknya tegas menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi UU oleh DPR, Selasa (21/3/2023).

Meski berada dalam Koalisi Perubahan, Fraksi NasDem tidak ikut Fraksi PKS dan Demokrat menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU. Kenapa?

Padahal, kekosongan hukum terjadi, agar supaya hal ini tidak jadi problem hukum baru,” ujar Amin seusai Rapat Kerja Baleg DPR RI dalam rangka mendengarkan pendapat fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Perpu Cipta Kerja, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 15 Februari 2023. Sementara Fraksi NasDem menyetujui pengesahan UU tersebut. 91/PUU-XIII/2020 terkait UU Cipta Kerja.

Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan perekonomian global terus diterpa tantangan ...

Hal ini menandakan aspek positif hadirnya UU Cipta Kerja perlu dipertahankan oleh Pemerintah, terlebih dalam situasi perekonomian dunia yang tengah krisis," ujar Airlangga. Bank Dunia melaporkan pada Desember 2022 bahwa pasca UU Cipta Kerja diterbitkan, Indonesia menjadi negara terbesar kedua penerima Foreign Direct Investment/FDI di Asia Tenggara. "Alhasil, kondisi ini memperparah kondisi inflasi yang memang sudah dalam tren kenaikan pasca pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Sejatinya, inflasi yang terjadi pascapandemi COVID-19 telah diprediksi oleh ekonom dan pengambil keputusan di dunia. Namun demikian, lanjut Airlangga, ada faktor lain yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global semakin buruk dan menghambat pemulihan ekonomi, yakni perang Rusia-Ukraina. Dampaknya, terjadi kenaikan permintaan yang besar dan tidak diiringi dengan pasokan yang memadai.

Mahfud MD menanggapi pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR RI.

DPR pun berkelit bahwa Perpu tersebut telah sah karena telah disetujui dalam rapat Baleg. Alih-alih mengikuti putusan MK, Jokowi justru menandatangani Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2023. MK memerintahkan DPR RI dan Presiden tanya Ketua DPR RI Puan Maharani kepada seluruh peserta rapat paripurna. "Semua undang-undang ada yang menolak, ada yang mendukung. [Perpu Cipta Kerja](https://www.tempo.co/tag/perpu-cipta-kerja) menjadi undang-undang oleh DPR RI pada hari ini, Selasa, 21 Maret 2023.

Persetujuan tersebut diketok palu langsung oleh pimpinan sidang Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023, ...

masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah; Adapun, dengan masa kerja paling lama 8 tahun atau lebih, karyawan atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan pesangon sebesar 9 bulan upah. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah; masa keria 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah; masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah; Adapun, pengesahan Perpu tersebut masih menuai pro dan kontra.

Suara Kalbar – Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023, di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, ...

Menurutnya revisi terhadap UU Cipta Kerja dengan cara melakukan aksi secara terus menerus ke DPR RI sangat dimungkinkan. “Terhadap pengesahan ini, langkah-langkah yang akan diambil oleh Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh, Petani dan kelas pekerja lainnya adalah pertama, dalam waktu satu minggu ke depan kami akan melakukan judicial review ke MK baik uji formil maupun uji materil. Perppu Ciptaker mencegah persoalan menjadi luas, dan kerentanan perekonomian global yang berdampak pada perekonpmian nasional tentunya perlu kita hindari,” tegasnya. Artinya keluarnya Perppu Cipta Kerja adalah kelanjutan dari porses legislasi yang tidak aspiratif, dan tidak partisipatif sehingga esensi demokrasi diacuhkan. Ia menjelaskan, putusan MK terkait uji formil UU Cipta Kerja memberi kesempatan negara untuk melakukan perbaikan prosedur dalam jangka waktu dua tahun. Perppu Ciptaker merupakan langkah mitigasi dari krisis global, dan tentunya mencegah selalu lebih baik daripada kita berhadapan dengan persoalan.

DPR mengesahkan Perppu Nomor 2 tahun 2022 atau Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Bagaimana aturan pesangon karyawan kena PHK dan pensiun menurut UU ...

Selanjutnya, bila ditambah dengan uang penghargaan, bagi karyawan pensiun setelah memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih akan mendapat 10 kali upah. Berdasarkan perhitungan ini maka karyawan yang terkena PHK atau pensiun akan mendapat 19 kali upah atau gaji. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 156 ayat (1). Begitu pula aturan mengenai pesangon karyawan yang kena PHK yang sebelumnya ditetapkan dalam Perppu kini berlaku tetap karena sudah menjadi Undang-undang. Beberapa penyesuaian dilakukan dalam pembicaraan tingkat satu adalah mengenai tenaga alih daya atau outsourcing. Pengesahan dilakukan dalam sidang paripurna DPR yang digelar Selasa (21/3).

"Kedua, keputusan pengesahan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang ini menunjukan semacam Arogansi Kekuasaan. Kesombongan kekuasaan," kata Ubedilah. Meski ...

Ubedilah menyebut hal ini membuat 80 persen partai di parlemen bersama Presiden merasa boleh membuat undang-undang apapun. "Pertama, menunjukan DPR dan Presiden lebih mengutamakan kepentingan oligarki dibanding kepentingan rakyat banyak. Undang-undang tersebut saat ini mendapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat.