Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Gelagat aneh Rafael Alun Trisambodo didapati sebelum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan brankas miliknya.

Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan PPATK akhirnya bisa membongkar safe deposit box Rafael Alun yang isinya mencengangkan setelah berkonsultasi dengan KPK.

Ketemu isinya satu deposit box itu 37 miliar dalam bentuk US Dollar," ucap Mahfud. Dan, dia mengungkapkannya lagi saat jumpa pers bersama Menkeu Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3). "Dalam keadaan itu, lalu dikoordinasikan dicari dasar hukumnya. "Di bongkar, satu safe deposit box itu sebesar Rp37 miliar dalam bentuk dolar AS," ucapnya. Rafael Alun bolak-balik ke safe deposit box sebelum diblokir Setelah berkonsultasi dengan KPK, barulah PPATK membuka deposit box milik Rafael yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan deposit box lainnya. PPATK saat itu belum mengetahui isi safe deposit box milik Rafael. Ivan menyatakan PPATK akan memblokir uang diduga milik Rafael yang tersimpan di safe deposit box tersebut. Rafael pun tidak lagi bisa mengakses safe deposit box tersebut. Awalnya, Rafael mendatangi sebuah bank di suatu hari guna membuka safe deposit box miliknya. PPATK pun langsung memblokir sehingga Rafael tak bisa mengakses safe deposit box di Bank BUMN itu. PPATK sementara menduga uang di dalam safe deposit box tersebut adalah hasil suap.

Rafael Sempat Sibuk Bolak-balik Tengok Brangkas Rp 37 Miliar hingga Sri Mulyani Masih Bingung soal Hitungan Rp 300 Triliun Jadi artikel popular Money ...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Oleh karena itu, ia meminta PPATK agar menjelaskan secara lebih rinci mengenai transaksi janggal yang dimaksud. “Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi Rp 300 triliun itu hitungannya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Simak selengkapnya di sini Setelah PPATK memblokir, lanjutnya, PPATK langsung mencari dasar hukum untuk membuka deposit box tersebut. “Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu.

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan safe deposit box milik pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian ...

Ia mengatakan PPATK didampingi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saat mengamankan safe deposit box tersebut. Termasuk pada saat PPATK mengamankan SDB saudara RAT (Rafael Alun Trisambodo) itu tindakan PPATK yang disaksikan KPK,” ujar dia pada Sabtu 11 Maret 2023 kepada para wartawan. PPATK lantas memantau aktivitas Rafael. Ia menyebut PPATK melihat gelagat aneh mantan Kepala Bagian Umum Kantor Pajak Jakarta Selatan II itu yang bolak-balik mendatangi sebuah bank. [safe deposit box](https://www.tempo.co/tag/safe-deposit-box) yang berada di salah satu bank BUMN. Pengamanan Safe Deposit Box Dilakukan Oleh PPATK dan KPK

Rafael Alun Trisambodo disebut simpan uang sampai Rp 37 miliar di safe deposit box. Bagaimana cara punya kotak penyimpanan ini, bisa untuk apa saja?

Kelima, mempunyai daftar isi dari safe deposit box dan menyimpan fotokopi dokumen tersebut di rumah untuk referensi. Tak hanya itu, untuk membuka safe deposit box pun diperlukan kunci dari penyewa dan kunci dari bank yang semakin memperkuat keamanannya. Tak bisa dipungkiri bahwa safe deposit box juga memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Banyak orang yang memilih menyimpan barang bernilai tinggi di safe deposit box karena memiliki keuntungan utama, yaitu aman. Selain itu, uga memiliki biaya asuransi barang yang disimpan di kotak bank ini relatif lebih murah. Biasanya, barang yang disimpan dalam kotak ini adalah barang dengan nilai tinggi karena pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah.

Rafael sampai tak menyangka kalau deposit box tempatnya menyimpan miliaran uang telah diblokir. Ia mengetahui hal ini di pagi hari.

Kemudian, Rafael Alun tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 420 juta. Enam bidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam LHKPN Rafael itu berasal dari hasil sendiri, hibah tanpa akta, dan warisan. Tanah dan bangunan Rafael Alun berada di Sleman, Jakarta, hingga Manado. Bila merujuk situs LHKPN KPK, Rafael tercatat memiliki 11 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah. Rafael juga memiliki harta berupa surat berharga senilai 1.556.707.379 (Rp 1,5 M), kas dan setara kas senilai Rp 1.345.821.529 (Rp 1,3 miliar) dan harta lainnya Rp 419.040.381 (Rp 419 juta). "Tanah dan bangunan Rp 51.937.781.000 (Rp 51,9 miliar)," demikian tertulis di LHKPN KPK.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta PPATK untuk memberi penjelasan perkara temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun.

Hal ini berbeda dengan yang telah diterima oleh Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dan aparat penegak hukum. "Sampai siang ini saya belum pernah menerima data dari PPATK. Hal ini akan semakin memperkuat kerjasama kami dengan Itjen Kemenkeu sebagaimana telah dilakukan selama ini," terangnya.

Kemenkeu meminta PPATK menjelaskan temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani ini.

Lebih jauh, Awan menduga PPATK mungkin menyampaikannya pada pihak lain seperti penegak hukum. Hal ini, kata dia, akan semakin memperkuat kerja sama PPATK dengan Itjen Kemenkeu sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Kami solid banget kok kolaborasinya," kata Ivan melalui keterangan tertulis pada Tempo, Minggu, 12 Maret 2023.

Gelagat aneh Rafael Alun Trisambodo didapati sebelum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan brankas miliknya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Proses penyelidikan kasus harta jumbo Rafael Arun Trisambodo (RAT), mantan pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak ...

Tahapan proses penyelidikan masih seputar pengumpulan bahan keterangan melalui klarifikasi ke pihak-pihak yang terkait dengan RAT. Sudah dilaporkan bahwa ini kurang beres orangnya," ujar Mahfud. "Karena kami penegak hukum, tentu itu merupakan sebagai bagian strategi dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus.

Safe deposit box milik Rafael Alun Trisambodo diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Di dalam safe deposit box tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp 37 miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan adanya temuan uang puluhan miliar tersebut. Namun Ivan enggan menjelaskan temuan tersebut lebih lanjut, seperti dikutip Tempo, Kamis, 9 Maret 2023.

PPATK akan membuka data transaksi mencurigakan senilai ...

Sri Mulyani mengklaim sudah berkomunikasi dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait aliran dana Rp300 triliun tersebut. "Tidak bisa kami buka (ke publik). Namun, PPATK akan membuka data tersebut ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan penyidik.

Ghufron mengatakan, safe deposite box tersebut telah diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Selanjutnya KPK akan menindaklanjuti ...

Meski demikian, Ivan belum berkenan menyebut berapa jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang Rafael.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Ia mengatakan, KPK dan PPATK memang selalu berkoordinasi. Baca juga: [Babak Baru Dugaan Uang Suap Rp 37 Miliar Rafael Alun di Dalam Safe Deposit Box](https://nasional.kompas.com/read/2023/03/12/08072391/babak-baru-dugaan-uang-suap-rp-37-miliar-rafael-alun-di-dalam-safe-deposit) [KPK](https://www.kompas.com/tag/kpk)) Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti safe deposite box (SDB) eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) [Rafael Alun Trisambodo](https://www.kompas.com/tag/rafael-alun-trisambodo).

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data terkait temuan transaksi janggal Rp 300 triliun.

Hal ini akan semakin memperkuat kerjasama kami dengan Itjen Kemenkeu sebagaimana telah dilakukan selama ini," terangnya.(fdl/fdl) "Sampai siang ini saya belum pernah menerima data dari PPATK. Hal ini berbeda dengan yang telah diterima oleh Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dan aparat penegak hukum.

PPATK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lalu, apa saja tugas, fungsi, dan kewenangannya?

Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang; Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang; 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan UU terdahulu. PPATK atau Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang mengkoordinasi pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan](https://www.suara.com/tag/pusat-pelaporan-dan-analisis-transaksi-keuangan) ( [PPATK](https://www.suara.com/tag/ppatk)).

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menjadi sorotan menyusul beredarnya berita mengenai dugaan transaksi ...

15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. "PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang: Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain. serta apa saja tugas dan fungsinya? Kemudian pada 13 Oktober 2003, ada perubahan pada Undang-undang tersebut dengan Undang-undang No. Data tersebut datang dari 266 surat yang dikirimkan PPATK kepada Itjen Kemenkeu. "Itu terkait data yang sudah kami sampaikan, hampir 200 Informasi Hasil Analisis (IHA) kepada Kemenkeu sejak 2009-2023. Komite ini bertugas mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu.

Kasus terkait transaksi Rp 300 triliun tersebut akan dipaparkan secara bersama oleh tim TPPU yang berada di bawah Menko Polhukam.

Mahfud mengatakan data Rp 300 triliun itu telah disampaikan seluruhnya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) ke Kementerian Keuangan. Ia menyebut transaksi tersebut paling banyak berasal dari pegawai di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jakarta, CNBC Indonesia - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian Keuangan bersama Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan aparat penegak hukum (APH) akan melakukan rapat bersama untuk membahas mengenai temuan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan sebesar Rp 300 triliun.

Data tersebut dilengkapi dengan rangkaian penanganan kasus yang berindikasikan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), menyatakan bahwa lebih dari 460 orang terlibat dalam transaksi keuangan mencurigakan tersebut. [KONTAN Store](https://store.kontan.co.id/). [Google News](https://news.google.com/s/CBIw09GL_T4?sceid=ID:en&sceid=ID:en&r=0&oc=1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan kembali rekapitulasi data Informasi Hasil Analisis (IHA)/Hasil Analisis (HA)/Hasil Pemeriksaan (HP) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebelumnya, PPATK telah membenarkan adanya transaksi keuangan mencurigakan terkait pegawai Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun yang terkait dengan data yang telah disampaikan PPATK hampir 200 informasi hasil analisis (IHA) kepada Kementerian Keuangan sejak 2009-2023 karena terkait internal Kemenkeu. [PPATK Berhasil Menelusuri Semua Transaksi Rekening Milik Rafael Alun Trisambodo](https://newssetup.kontan.co.id/news/ppatk-berhasil-menelusuri-semua-transaksi-rekening-milik-rafael-alun-trisambodo)

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyatakan lembaganya dan Kementerian Keuangan selalu berkoordinasi dalam ...

Ia kemudian menjelaskan analisis yang dilakukan PPATK merupakan kegiatan meneliti secara mendalam atas laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh. "Secara rutin, PPATK dan Kemenkeu selalu berkoordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, tidak terbatas hanya pada isu tertentu. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyatakan lembaganya dan Kementerian Keuangan selalu berkoordinasi dalam menjalankan tugas masing-masing dan akan terus berkolaborasi dalam menangani data informasi hasil analisis transaksi keuangan.

PPATK telah menyampaikan kembali rekapitulasi data Informasi Hasil Analisis//Hasil Pemeriksaan kepada Kemenkeu. Termasuk kasus berindikasikan pencucian ...

Termasuk rangkaian penanganan kasus yang berindikasikan tindak pidana pencucian uang (TPPU). PPATK akan selalu melakukan langkah-langkah kolaboratif yang efektif untuk penanganan seluruh informasi yang telah disampaikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan kembali rekapitulasi data Informasi Hasil Analisis (IHA)/Hasil Analisis (HA)/Hasil Pemeriksaan (HP) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan rekapitulasi data kepada Kementerian Keuangan berupa daftar seluruh ...

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, hasil analisis tersebut sebagaimana tertuang dalam data individual masing-masing kasus yang telah disampaikan sepanjang kurun waktu 2009-2023. Asal tahu saja, analisis merupakan kegiatan meneliti secara mendalam atas laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan rekapitulasi data kepada Kementerian Keuangan berupa daftar seluruh dokumen Informasi Hasil Analisis (IHA) beserta jumlah nilai nominal yang terindikasi terkait dengan TPPU, beserta rangkaian penanganan kasus yang berindikasikan tindak pidana pencucian uang.

PPATK kembali menyerahkan dokumen informasi hasil analisis dan jumlah nominal transaksi keuangan yang diduga terkait TPPU kepada Kementerian Keuangan.

Bukan korupsi, pencucian uang," katanya. Di dalam surat itu nggak ada angkanya. "Mengenai Rp300 triliun terus terang saya tidak lihat. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana. [PPATK](https://www.cnnindonesia.com/tag/ppatk)) kembali menyerahkan dokumen informasi hasil analisis dan jumlah nominal transaksi keuangan yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang ( [TPPU](https://www.cnnindonesia.com/tag/tppu)) kepada Kementerian Keuangan ( [Kemenkeu](https://www.cnnindonesia.com/tag/kemenkeu)). "Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (8/3).