Pemilu ditunda

Pengamat Pemilu Jeirry Sumampow angkat suara terkait, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) ...

Dia mengakui bahwa putusan PN Jakpus sangat kontroversial dan menuai pro kontra masyarakat. "Kinerja KPU dalam hal melakukan verifikasi parpol, PN Jakarta Pusat menilai bahwa KPU tak profesional, cermat, dan lalai sehingga Partai Prima mengalami ketidakadilan. Karena itu, memang kinerja KPU dalam hal ini juga perlu disoroti dan perlu dievaluasi juga. "Pernyataan Presiden penting dalam konteks menegaskan dukungan dan kesiapan Pemerintah melaksanakan Pemilu 2024. Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. [Jokowi](https://www.liputan6.com/tag/jokowi)) soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tentang penundaan [Pemilu 2024](https://www.liputan6.com/tag/pemilu-2024).

Komisi Pemilihan Umum akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur ...

Setelah itu, pada Oktober 2022, Partai Prima mengajukan gugatan ke Bawaslu. Akibatnya partai tidak bisa lagi memperbaiki data yang ada. Namun, pada fakta yang mereka temukan pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU, persyaratan yang diserahkan partai Prima turun menjadi 97%. Putusan lain dari sidang itu adalah memerintahkan Partai Prima memberitahukan kepada KPU mengenai kesempatan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan. Berdasarkan penelusuran Katadata.co.id, merujuk website resmi Bawaslu, pada sidang ajudikasi Bawaslu pada 4 November 2022 diperoleh putusan untuk mengabulkan pokok permohonan untuk sebagian yang diajukan lima partai politik (parpol). Jabo mengatakan gugatan dilayangkan karena partainya merasa terdapat kecurangan pada proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU.

Koalisi masyarakat untuk pemilu bersih melaporkan tiga hakim PN Jakpus ke KY terkait putusan yang memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024.

Diketahui, PN Jakpus mengabulkan gugatan perdata Partai Prima. Hingga kini, katanya, KY baru pada tahap pemeriksaan pendahuluan, seperti keabsahan pelapor, pemeriksaan terhadap panitera, hakim lain atau kepala PN Jakpus yang mengetahui kasus ini. Dikatakan, KY masih mendalami kasus sidang gugatan perdata yang melibatkan Partai Prima dengan KPU tersebut.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Feri menyebut aturan ini sudah ada dari tahun 2019 dan telah menjadi tradisi di Pengadilan Negeri untuk melimpahkan perkara PMH ke PTUN. Sebab, Pengadilan Negeri tak memiliki wewenang mengadili perkara jenis itu. Tapi, kok tiba-tiba meloncat ke masalah hukum publik, yaitu masalah tahapan penyelenggaraan pemilu jadi dari hukum privat perdata ke hukum publik, bagaimana ceritanya?" "Kalau memang masalahnya soal verifikasi administrasi, kalau itu masalah keperdataannya perbaiki saja itu oleh putusan peradilan. Selain penundaan, pengadilan juga menghukum KPU membayar ganti rugi materiil sebanyak Rp 500 juta. Sehingga ia pun berharap tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai dengan rencana.

KPU memiliki waktu 14 hari sejak putusan tersebut dibacakan untuk mengajukan banding - Nasional - Okezone Nasional.

Partai Prima menggugat KPU RI karena merasa dirugikan setelah dinyatakan TMS calon peserta Pemilu. Dalam putusan tersebut memerintahkan KPU RI menghentikan tahapan Pemilu hingga 2025. Dinyatakan TMS saat melakukan verifikasi administrasi partai politik yang kemudian ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu yang diterima penggugat pada 15 Oktober 2022 pukul 00.35 WIB yang menyatakan status akhir penggugat Partai Prima dinyatakan TMS. Banding akan diajukan KPU pekan ini. PN Jakpus diketahui mengabulkan gugatan Partai Prima kepada KPU RI dengan perkara perbuatan melawan hukum karena Partai Prima dinyatakan TMS sebagai peserta Pemilu 2024. JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sedang mematangkan berkas untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari angkat suara terkait jalannya persidangan perdata atas gugatan Partai PRIMA di Pengadilan Negeri Jakarta ...

Soal tidak adanya saksi dan pengacara, Hasyim berkeyakinan bahwa KPU adalah pihak yang paling mengetahui dan pelaku utama dalam rangkaian tahapan pendaftaran dan verifikasi partai calon peserta Pemilu. Dari situ KPU serius menghadapi semua gugatan," Hasyim menutup. Upaya banding akan diajukan pekan ini. [KPU](https://www.liputan6.com/tag/kpu)) Hasyim Asy'ari angkat suara terkait jalannya persidangan perdata atas gugatan Partai PRIMA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). "Gugatan dan sengketa tentang partai politik jalurnya adalah Bawaslu dan PTUN dan dengan demikian demikian ketika perkara dibawa ke ranah gugatan perdata ke PN Jakpus, KPU berpendapat hal tersebut bukan kompetensi PN," tulis Hasyim melalui pesan singkat diterima, Selasa (7/3/2023). [Partai PRIMA](https://www.liputan6.com/tag/partai-prima) bukanlah ranah Pengadilan Negeri sehingga KPU bertindak demikian saat jalannya sidang keperdataan tersebut.

Pakar hukum kepemiluan Titi Anggraini menyayangkan putusan PN Jakpus agar pemilu ditunda atau diulang dari tahap awal.

Putusan PN Jakpus ini terkait gugatan perdata Prima atau Partai Rakyat Adil Makmur yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2024. Dalam putusannya, PN Jakpus kabulkan gugatan Prima. "Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," bunyi putusan PN Jakpus yang dikutip, Kamis (2/3/2023).

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024 menuai banyak sorotan. Seperti apa bunyi lengkap putusan itu?

Berikut tujuh poin putusan yang mengundang polemik tersebut: KPU menilai gugatan yang dilayangkan Partai Prima kabur atau tidak jelas. Gugatan tersebut terdaftar di PN Jakarta Pusat dengan nomor administrasi 757/Pdt.G/2022. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Sebab itu, pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut, seharusnya putusan yang dijatuhkan PN Jakarta Pusat terkait perdata. Majelis Hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Dalam putusan tersebut, PN Jakarta Pusat menolak eksepsi KPU. [Pemilu 2024](https://metro.tempo.co/read/1699585/kpu-tangsel-8-665-orang-yang-sudah-meninggal-masuk-daftar-dp4-pemilu-2024). “Kalau memang masalahnya soal verifikasi administrasi, kalau itu masalah keperdataannya perbaiki saja itu oleh putusan peradilan. Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim T Oyong pada Kamis, 2 Maret 2023 lalu, pihaknya menghukum KPU selaku tergugat menunda Pemilu setidaknya hingga 2025. Sebelumnya KPU sebagai tergugat telah melakukan pembelaan atau eksepsi terhadap gugatan tersebut. Akar putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda Pemilu bermula dari gugatan perdata yang diajukan

Menurut Joko Widodo persiapan dan kesiapan Pemilu 2024 sudah matang sehingga jalannya pemilu 2024 harus tetap berjalan.

Menurut Joko Widodo persiapan dan kesiapan Pemilu 2024 sudah matang sehingga jalannya pemilu 2024 harus tetap berjalan dan Presiden memerintahkan KPU untuk banding BANDUNG.KOMPAS.TV, - Adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu dikomentari Presiden Republik Indonesia Jokowidodo putusan ini belum final dan diharapkan KPU melakukan banding Presiden menilai persiapan dan kesiapan untuk Pemilu 2024 sudah matang. Hal ini di ungkapkan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan Ciwidey Kabupaten Bandung senin siang Presiden menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu