Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Ditjen Pajak (DJP) akan terus memonitor pelaksanaan kebijakan restitusi PPN dipercepat.

(DDTCNews) Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan insentif perpajakan tersebut diberikan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri. Dari 12 nama itu, ada 2 CHA kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak. DJBC menyatakan pemberian berbagai fasilitas kepabeanan ketika pandemi Covid-19 mampu menopang stabilisasi sektor perdagangan dan industri. Para CHA yang lulus seleksi kesehatan dan kepribadian berhak mengikuti seleksi wawancara pada 31 Januari hingga 1 Februari 2023 di kantor KY. Menurutnya, DJP memiliki sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang solid untuk melayani wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Sri Mulyani mengatakan pemerintah selama ini telah menyediakan berbagai skema insentif pajak untuk menarik investasi seperti tax holiday dan tax allowance. Pemerintah sudah memberikan berbagai insentif pajak selama 3 tahun pandemi. JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Ditjen Pajak (DJP) akan terus memonitor pelaksanaan kebijakan restitusi PPN dipercepat. Meski tidak diperiksa di awal, wajib pajak yang mendapatkan restitusi PPN dipercepat juga tetap berpotensi diperiksa di kemudian hari. Kebijakan tersebut kemudian dijadikan permanen melalui PMK 209/2021. Dalam beleid tersebut, pemerintah menaikkan batas restitusi PPN dipercepat dari sebelumnya Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar mulai 1 Januari 2022.