Ketua PPDI Moh Tahril menyebut aksi demo yang dilakukan para perangkat desa ini tidak melibatkan kepala desa.
"Hubungan (aksi demo) PPDI dengan Apdesi tidak ada, karena Apdesi itu Asosiasi Pemerintah Desa khususnya pengurus dan anggotanya kepala desa. [1](https://www.beritasatu.com/news/1021679/demo-perangkat-desa-hari-ini-ppdi-kepala-desa-tidak-terlibat/1) [2](https://www.beritasatu.com/news/1021679/demo-perangkat-desa-hari-ini-ppdi-kepala-desa-tidak-terlibat/2) [selengkapnya](https://www.beritasatu.com/news/1021679/demo-perangkat-desa-hari-ini-ppdi-kepala-desa-tidak-terlibat/?view=all) Sebab, PPDI memiliki fungsi yang berbeda dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Massa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia saat melaksanakan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/1/2023). Mendagri Tito Karnavian menanggapi demo ...
Tito mengaku sudah mengetahui tuntutan aksi tersebut karena dirinya sudah bertemu perwakilan PPDI kemarin, Selasa (24/1/2023). Dua tuntutan di antaranya sama dengan yang dijelaskan Mendagri Tito. Lewat keterangan tertulisnya, Ketua Umum DPN PPDI, Widhi Hartono menyebut ada enam tuntutan dalam aksi demonstrasi ini.
Pemberangkatan perangkat desa Kabupaten Wonosobo dalam Silaturahmi Nasional PPDI Jilid III di Jakarta, Selasa (24/01/2023). TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - ...
Editor: [Catur waskito Edy](https://jateng.tribunnews.com/editor/catur-waskito-edy) Baca juga:
Massa demo perangkat desa bubar setelah 50 orang perwakilan PPDI diterima Komisi II di Gedung DPR/MPR RI.
Demo perangkat desa ini berlangsung di depan gedung DPR/MPR RI sejak pukul 08.00. Menurut Komaruddin, massa demo perangkat desa yang menolak masa jabatan kepala desa (kades) diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun itu bubar, setelah 50 orang perwakilan PPDI diterima Komisi II di Gedung DPR/MPR RI. TEMPO.CO, Jakarta - Demo perangkat desa di depan Gedung DPR/MPR RI dilaporkan berlangsung kondusif meski diikuti oleh ribuan orang.
Ribuan perangkat desa lakukan aksi demonstrasi. Said Didu blak-blakan sebut aksi tersebut aksi yang dipesan oleh...
Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. [Irania Zulia](https://nw.wartaekonomi.co.id/author-14/iraniazulia) Aksi yg dipesan oleh Penguasa.โ Muhammad Said Didu (@msaid_didu) "Aksi yg dipesan oleh Penguasa," ungkap Said Didu dikutip NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Rabu (25/1). Said Didu mengatakan bahwa aksi tersebut dipesan oleh penguasa. [aksi demo](https://nw.wartaekonomi.co.id/tag-2553/aksi-demo) tersebut.
Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (25/1/2023), berbagai sampah seperti plastik, sisa makanan, kemasan minuman berserakan.
(Rumondang Naibaho/detikcom) Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (25/1/2023), berbagai sampah, seperti plastik, sisa makanan, dan kemasan minuman berserakan. Tentu ini harus didukung dan diperjuangkan sepenuhnya oleh DPR," ucap dia. Mereka berjanji memperjuangkan hak-hak perangkat desa. Seusai demo, sampah berserakan di depan gedung DPR RI, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemacetan terjadi sejak pagi tadi dan dikeluhkan banyak warga.
Dalam berselang sepekan, DKI Jakarta terjadi demo besar-besaran para kepala desa dan perangkat kepala desa terutama di Gedung DPR DKI Jakarta.
Aksi demo Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ini menuntut agar mendapat payung hukum yang jelas terkait status kepegawaian mereka. Sepekan lalu para kepala desa berdemo di DPR menyampaikan aspirasi, dan pada Rabu (25/1) giliran ada aksi demo persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Mereka meminta agar Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 direvisi, sehingga masa jabatan kepala desa yang semula enam tahun bisa menjadi sembilan tahun.
Tuntutan itu tak berkaitan dengan wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi sembilan tahun dalam satu periode.
PPDI menolak dengan tegas gagasan, ide yang mengusulkan masa kerja perangkat desa sama dengan masa kerja kepala desa. PPDI bukan jabatan politik akan tetapi kami menjadi perangkat desa melalui seleksi akademik. Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah tuntutan terkait status mereka dan masa jabatan mereka. Persatuan Perangkat Desa Indonesia memohon kepada pemerintah melalui Ketua Komisi II, agar dapat memberikan kejelasan status perangkat desa Indonesia sebagai aparatur pemerintah desa dengan diterbitkanya UU Aparatur Pemerintah Desa yang mengatur kejelasan status perangkat sebagaimana UU tentang ASN. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan. Aksi kali ini diikuti para perangkat desa yang tergabung dalam PPDI.
Mencuatnya isu tentang desa tersebut dipicu oleh aksi unjuk rasa ribuan kepala desa di gedung DPR/MPR-RI yang dilakukan pada Selasa, 17 Januari 2023 yang lalu.
[Menang Terhormat Kalah Bermartabat](https://www.kompasiana.com/soeltoniesip6849/63a267b508a8b5342f4d5007/menang-terhormat-kalah-bermartabat?source_from=source_related_recommendation) [Perangkat](https://www.kompasiana.com/tag/perangkat) [Desa](https://www.kompasiana.com/tag/desa) Indonesia (PPDI) didepan gedung DPR/MPR-RI Jakarta. [Aksi](https://www.kompasiana.com/tag/aksi) unjuk rasa tersebut menjadi sorotan publik tak terkecuali media-media mainstream nasional serta menimbulkan pro dan kontra tersendiri dimasyarakat karena ribuan kepala desa yang berunjuk rasa tersebut menuntut perpanjangan masa jabatan mereka dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode masa jabatan.