PPKM adalah

Presiden Joko Widodo mulai hari ini mencabut kebijakan PPKM. Salah satu poin pencabutan PPKM adalah traveler tidak akan dites PCR di Bandara.

[PPKM](https://www.detik.com/tag/ppkm) tidak asal cabut tapi dilandasi oleh kajian ilmiah, dan juga mendengar masukan dari para epidemiolog. Salah satu poin pencabutan PPKM adalah traveler tidak akan dites PCR di [Bandara](https://www.detik.com/tag/bandara). Pemakaian masker pun harus tetap dilanjutkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia.

[PPKM](https://www.liputan6.com/tag/ppkm) di Indonesia. [Jokowi](https://www.liputan6.com/tag/jokowi) menyampaikan, tingkat kasus di Indonesia telah masuk pada kategori yang rendah. "Asal sero survei kita sudah sampai 90 persen, ya artinya kita kemungkinan sudah baik. Mengurangi risiko tertular Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan pada tempat yang berisiko, seperti di kendaraan umum, kerumunan, atau rumah sakit. Bisa dengan vaksinasi Covid-19 lengkap sesuai usia atau kelompoknya. **Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan status kedaruratan kesehatan di Indonesia tidak dicabut mengingat masa pandemi Covid-19 belum berakhir.

Pemakaian masker di keramaian harus tetap dilakukan," ungkapnya. "Untuk status kedaruratan tidak dicabut karena pandemi belum berakhir sepenuhnya. [Jokowi](https://www.cnnindonesia.com/tag/jokowi)) menegaskan status kedaruratan kesehatan di Indonesia tidak dicabut mengingat masa pandemi [Covid-19](https://www.cnnindonesia.com/tag/covid_19) belum berakhir.

Mendagri mengingatkan agar masyarakat tetap mewaspadai potensi penularan Covid-19, dengan menggunakan masker di tempat umum.

Sebab, status kedaruratan kesehatan itu dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang berlaku secara internasional.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Baca juga: "Tidak berarti, tolong dicatat betul, bahwa pandemi selesai.

Jokowi mengatakan Indonesia merupakan satu dari empat negara yang sebelas bulan terakhir tidak mengalami gelombang pandemi Covid-19.

"Status kedaruratan tidak dicabut karena pandemi belum berakhir sepenuhnya," kata Jokowi. Jokowi menjelaskan alasan pencabutan status PPKM karena Indonesia tak lagi mengalami gelombang Covid-19 dalam sebelas bulan terakhir. Jokowi mengatakan sekarang ini kasus pandemi terus terkendali.

MTI memprediksi perjalanan masyarakat bakal meningkat tidak lama lagi setelah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) resmi dicabut.

Data AP I, saat ini dari 1.000 pesawat baru mulai recover 400 pesawat dan traffic yang dikelola AP I baru 60% pemulihannya. Tory menyatakan sektor transportasi udara menjadi pihak yang akan sangat tertolong dengan pencabutan PPKM. Tanpa PPKM, artinya semua aturan berpergian yang telah berlaku sejak masa pandemi COVID-19 bakal ikut dicabut, masyarakat pun akan banyak 'keluar rumah'.

Pemerintah memutuskan mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai Jumat (30/12).

[Resmi, Pemerintah Putuskan Cabut PPKM Mulai Hari Ini (30/12)](https://nasional.kontan.co.id/news/resmi-pemerintah-putuskan-cabut-ppkm-mulai-hari-ini-3012) "Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Pencabutan tersebut berlangsung mulai 30 Desember 2022. Keputusan ini telah tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Menurut dia, PPKM dapat dijadikan strategi pemerintah untuk meminimalisir penambahan kasus baru. [Jokowi Putuskan Hentikan PPKM Mulai Hari Jumat (30/12), Ini Alasannya](https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-putuskan-hentikan-ppkm-mulai-hari-jumat-3012-ini-alasannya)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Kamis (30/12/2022). Kabar ini disambut baik epidemiolog ...

Kabar ini disambut baik epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia(FKM UI) Pandu Riono. "Saya senang sekali (PPKM) bisa dicabut," ujar Pandu dihubungi tim detikcom, Jumat (30/12/2022). Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Kamis (30/12/2022).

Banten – PPKM resmi dicabut, Masyarakat Transpotasi Indonesia (MTI) memprediksi perjalanan bakal meningkat dalam waktu dekat setelah pencabutan PPKM.

Namun belakangan pemerintah sendiri menerapkan PPKM di level 1 di seluruh Indonesia./Din "Dalam beberapa bulan terakhir, pandemi Covid-19 semakin terkendali. [PSBB](https://banten.viva.co.id/tag/psbb)) saat masa Pandemi Covid-19 atau [virus Corona](https://banten.viva.co.id/tag/virus-corona). Apa sebenarnya PPKM ini? [Pandemi](https://banten.viva.co.id/tag/pandemi) Covid-19. [Joko Widodo](https://banten.viva.co.id/tag/joko-widodo) mengumumkan bahwa kebijakan PPKM telah berakhir.

Jakarta, MI- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Nurhayati Effendi mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo menghapus pemberlakuan pembatasan Kegiatan.

“Apabila di kerumunan tetap pakai masker dan apabila sakit tetap dirumah dengan mejaga jarak dengan di rumah, test dan berobat,” pungkas Nurhayati. “Tetapi tetap harus dengan rekomendasi dari ahli epidemologi untuk keadaan sekarang apabila akan dicabut PPKM di Indonesia mungkin secara bertahap,” saran Nurhayati. “Prokes tetap dilaksanakan artinya harus tetap waspada dan berhati-hati,” jelas Nurhayati.

Apa alasan PPKM dicabut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah menyatakan untuk mencabut aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ...

Belakangan, pemerintah telah menerapkan PPKM level 1 di seluruh Indonesia sejak kasus Covid-19 mulai melandai. Untuk diketahui, PPKM adalah kebijakan yang diberlakukan untuk menggantikan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat masa pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Jokowi pada hari ini, Jumat (30/12/2022). Lebih lanjut, Jokowi menyebut bahwa persentase angka kematian Covid-19 di Indonesia berada di bawah standar dari WHO. "Dan angka kematian di angka 2,39%. Dimana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah," lanjutnya.