Indonesia

Kampus—The 1st International Conference on Ethics of Legal Endeavour yang digelar Dewan Doktor Hukum Indonesia (Indonesian PhD Council) menyoroti kekacauan ...

Ia mengingatkan pentingnya semua elemen bangsa untuk berinteraksi, bekerjasama dan bertransformasi bersama dengan melekatkan Pancasila sebagai jiwa sekaligus fondasinya. Guru Besar Fakultas Hukum UI Topo Santoso yang juga berperan sebagai salah satu anggota tim penyusun KUHP baru, mengatakan bahwa banyak pasal dalam KUHP yang baru yang merupakan ‘jalan tengah’. Harus dibedakan yang disebut dengan kritik dan fitnah. Konferensi Internasional yang digelar Dewan Doktor Hukum Indonesia selama tiga hari di Desa Lingsar, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai penataan ulang ini mencakup semua rangkaian aktifitas intelektual mulai dari penggalian, pengeksplorasian, pemformulasian, pelembagaan serta pelaksanaan hingga mempertahankannya di pengadilan, bahkan paska putusan pengadilan, yaitu pengawasan dan pengembangannya. “Karena kita mengalamai sejarah kelam masa Hatzaai Artikelen dan ketentuan tentang subversi. Hal ini seharusnya menjadi alarm social yang mengingatkan semua pihak untuk segera menata ulang sistem pengembanan hukum di Indonesia. Di masa Presiden BJ Habibie terangnya, ketentuan tentang subversi ini dicabut. Yang lainnya Topo menyebut adalah pasal 240 terkait penghinaan kepada pemerintah maupun lembaga negara. Kalau terhadap kritik maka seorang pejabat sudah seharusnya terbuka dan menerima dengan sikap positif (if you are opened for criticism, you are on the right track for improvement).” Pada hari kedua the 1st International Conference on Ethics of Legal Endeavour menampilkan beberapa narasumber dan speaker. Sistem hukum mencakup substansi, struktur dan budaya hukum. Di masa Orde Baru terlalu banyak korban dari Pasal Hatzaai Artikelen maupun UU Subversi.