Bupati Meranti

Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo mengajak Bupati Meranti M Adil duduk bersama membahas dana bagi hasil yang merembet ke pernyataan iblis dan setan.

Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Data yang diperoleh Pak Bupati (M Adil) itu dari mana? Didesak, desak, desak, barulah menyampaikan dengan terang bahwa US$100 per barel," katanya. "Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Data lifting yang digunakan diambil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Itu bisa ditunjukkan dengan berbagai data, termasuk untuk Kabupaten Meranti," tegas anak buah Sri Mulyani itu.

Pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan menimbulkan ...

Dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Adil menyatakan kecewa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Lucky Alfirman. Melalui akun Twitter pribadinya, Yustinus menyatakan keberatan dan menyayangkan munculnya pernyataan Adil. Adil mengatakan Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti.

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil meluapkan kekesalannya ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga menyebut Kemenkeu berisis iblis dan setan. Kenapa?

Sementar, DBH SDA gas bumi 30% sebesar Rp 5,34 miliar. Menurutnya, Dana Bagi Hasil (DBH) seharusnya layak dengan hitungan US$ 100 per barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023 mendatang. Jumlah produksi itu pun menurutnya sudah hampir menyamai target yang diberikan SKK Migas, yaitu 9.000 barel per hari. Apakah benar DBH yang diterima sebesar Rp 114 miliar? Bupati Meranti juga mengungkapkan bahwa Meranti merupakan salah satu daerah produsen minyak terbesar di Indonesia.

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kembali membuat heboh setelah menyebut pegawai Kementerian Keuangan iblis dan setan. Sebelum ramai dengan Kemenkeu, ...

Bupati Adil kembali menjadi sorotan dan perbincangan. Kita belum tahu (kapan), makanya kita minta ke polisi saja nanti," kata Al Azhar. Tapi nanti Pak Gubernur akan cek dan saya juga akan minta Irjen saya, Pak Tomsi cek kenapa tidak hadir," kata Tito Karnavian di Hotel Grand Centeral saat itu. Seharusnya kunjungan ke Meranti besok di Rangsang dan Merbau, tapi tidak jadi," katanya. "Iya batal, informasi begitu (ditolak oleh Bupati Meranti). "Kita kan punya etika dalam pemerintahan. Kalau dia menganggap Mendagri sebagai pengawas seharusnya dia hadir. Pejabat Pemkab Kepulauan Meranti membenarkan Bupati Muhamamd Adil melarang camat dan lurah hadir rapat koordinasi bareng Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Pekanbaru. Status itu diunggah pada 3 September 2021 lalu. Hampir semua yang diundang hadir kecuali Bupati Kepulauan Meranti, Adil dan jajarannya. Adil Absen Rapat Bareng Gubernur dan Mendagri di Pekanbaru Bupati Adil Tolak Kunjungan Gubernur Riau Syamsuar ke Meranti

Pembaca menaruh perhatian pada rencana nasabah Wanaartha yang akan menggugat pailit PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha.

Muhammad Adil sebelumnya menilai tidak ada penjelasan rinci soal pemberian DBH dari Kemenkeu dan nilainya tergolong kecil. Sebab, mereka hanya mengambil minyak di Kabupaten Meranti, tapi uangnya dihisap oleh Kemenkeu. Rencana gugatan muncul setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Wanaartha Life, Senin, 5 Desember 2022. Baca selengkapnya Gugatan ini berkaitan dengan gagal bayar premi asuransi yang nilainya sampai miliaran per nasabah. Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin.

Arsul menyebut, tindakan Bupati Meranti itu tidak efektif. Sebab untuk memperoleh hak tersebut, bupati punya saluran resmi.

Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Dalam video pendek itu, Adil menyebut pegawai di Daripada uang kami dihisap oleh pusat," ujar Adil. [Bupati Meranti](https://www.tempo.co/tag/bupati-meranti) itu tidak efektif, sebab untuk memperoleh haknya tidak dapat melalui marah-marah dan memaki-maki pejabat lain, termasuk yang di pusat. [Bupati Meranti](https://www.tempo.co/tag/bupati-meranti) Muhammad Adil yang menyebut Kementerian Keuangan diisi oleh iblis. [DPR ](https://www.tempo.co/tag/dpr)RI Award di Jakarta, Senin, 12 Desember 2022.

Pengamat Kebijakan Publik menilai pernyataan Bupati Meranti yang menyebut Kemenkeu iblis dan setan justru mewakili keresahan rakyat.. Benarkah?

[Kemenkeu](https://www.bisnis.com/topic/2427/kemenkeu)) atas pernyataan [Bupati Kepulauan Meranti](https://www.bisnis.com/topic/57353/Bupati-Meranti) M. Sebelumnya, Kemenkeu angkat bicara usai Bupati Kepulauan Meranti M. Apalagi, dalam penjelasan Bupati Meranti dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, pada Kamis lalu (8/12/2022), DBH (dana bagi hasil) yang diterima hanya Rp115 miliar atau naik Rp700 juta saja. [kemenkeu](https://www.bisnis.com/topic/2427/kemenkeu) [Bupati Meranti](https://www.bisnis.com/topic/57353/Bupati-Meranti) [sri mulyani](https://www.bisnis.com/topic/3082/sri-mulyani) Menurutnya, Bupati Meranti resah lantaran wilayahnya merupakan daerah termiskin, padahal penghasil minyak mentah. Padahal, lifting naik dengan asumsi 100 dolar per barel.

BUPATI Kepulauan Meranti M. Adil mendapat sorotan usai menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis dan setan dalam Rapat Koordinasi Nasional.

Adil ini mewakili suara kepala daerah-kepala daerah lainnya yang takut untuk bersuara terhadap pusat. Dan Bupati Meranti Muhammad Adil adalah salah satu kepala daerah yang berani bersuara lantang. Namun 24 tahun reformasi saat ini yang terjadi justru banyak daerah yang merasa terjadi ketidak adilan antara pusat dan daerah.

Bupati Meranti M Adil meminta kepada pemerintah pusat menghentikan pengeboran minyak di wilayahnya kalau dana bagi hasil yang diberikan kecil.

Jangan diambil lagi minyak di Meranti. Kalau seandainya hasil minyak naik tapi penghasilannya menurun, saya mengharap bapak keluarkan surat penghentian pengeboran minyak di Meranti. "Minyak Meranti besar sekali, minyak tahun ini 13 sumur tahun dibor, untuk 2023 tambahannya 19 sumur. Permintaan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Belanja dan Pendapatan Daerah se-Indonesia pada Kamis (8/12) lalu. Pada tahun ini sumur itu bertambah 13 dan pada 2023 mendatang naik lagi 19.Tapi tambahnya, keberadaan sumur minyak itu tidak dinikmati oleh masyarakat di daerahnya. [Bupati Meranti](https://www.cnnindonesia.com/tag/bupati-meranti) M Adil meminta kepada pemerintah pusat menghentikan pengeboran [minyak ](https://www.cnnindonesia.com/tag/minyak)di wilayahnya.

Bupati Meranti M Adil menyebut Kemenkeu isi iblis atau setan dan ancam gugat Jokowi karena DBH yang diterima daerahnya sebagai penghasil minyak kecil.

Ada 103 sumur minyak di Meranti sudah kering diambil pemerintah pusat, tidak tahu saya dipakai untuk mana. Yang termiskin terbanyak di Riau itu ada di Meranti. Kami hasilkan minyak dari 1973. Jangan diambil lagi minyak di Meranti. Perlu diketahui, minyak di Meranti naik besar sekali. Saya mau gugat Pak Jokowi. Kami tahun ini hanya menerima Rp115 miliar, naik hanya Rp700 juta saja. Jadi kalau seandainya kami naik, tapi penghasilannya besar turun, saya mengharap bapak keluarkan surat penghentian pengeboran minyak di Meranti. Minyak tahun ini 13 sumur dibor, untuk 2023 tambahannya 19 sumur. Minyak kami malah tambah banyak, bahkan hampir 8.000 barel per hari. Sampai waktu itu saya ngomong, 'Ini orang keuangan isinya setan atau iblis'. Tahun 2023, pembahasan APBD kami dapat...

Masinton menilai Mendagri perlu memberi sikap atas pernyataan Adil tersebut. Dia menyebut ucapan pindah negara berkaitan dengan pelanggaran sumpah dan ...

[Meranti](https://www.detik.com/tag/bupati-kepulauan-meranti). Ketika protes ke anak buah Sri Mulyani, dia pun berbicara soal angkat senjata dan pindah kewarganegaraan. Bicara tentang NKRI, nggak boleh pejabat negara mengeluarkan kalimat apalagi ancaman untuk bergabung dengan negara lain, itu sangat tidak etis bahkan cenderung melanggar sumpah janji jabatan yang mendasar," kata Masinton kepada wartawan usai acara MKD award di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022). Kalau ada pelanggaran sumpah dan jabatan kan bisa juga diberhentikan. "Ya kan ada sumpah dan jabatan. [Bupati Kepulauan Meranti](https://www.detik.com/tag/bupati-kepulauan-meranti) M Adil terkait pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak yang menyinggung angkat senjata hingga pindah negara.

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menyoroti perseteruan antara Bupati Kepulauan Meranti Adil dengan anak buah Sri Mulyani di Kementerian Keuangan.

Hal itu disampaikan Adil saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis (9/12) kemarin. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline," katanya. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. "Boleh dia menyampaikan suara seperti itu, tapi di pemerintahan ini ada adab dan ilmu. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Siapa yang mau, tetapi ya sudah itu luapan sesaat," katanya.

Bupati Muhammad Adil menyampaikan kritik kepada Kementerian Keuangan soal danan bagi hasil yang dinilai tak adil hingga berucap soal 'iblis'.

Kemarahan tersebut disampaikan Bupati Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Baca juga:

Arsul Sani bicara soal pernyataan Bupati Kepulauan Meranti yang menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan. Arsul Sani mengatakan pernyataan itu sulit ...

Dalam rapat itu, Bupati Meranti mempersoalkan dana bagi hasil (DBH) minyak. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Tak hanya itu, dia juga berencana menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa US$ 100/barel," katanya. Karena kepala daerah itu punya saluran-saluran resmi, mulai dari DPRD, bisa ke Gubernur, ke Menteri Dalam Negeri itu saluran-salurannya ada," kata Arsul Sani usai acara MKD award di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022). Kalau demonstran, pengunjuk rasa, mau neriakin apa saja boleh, itu, tapi kalau dia pejabat publik, kayak kepala daerah gitu kan, ya tidak bisa kita hanya mengatakan demikian ya tanpa dia terlebih dahulu mengupayakan jalur-jalur resmi untuk mendapatkan haknya, yakni dana bagi hasil," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengungkapkan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian ...

Jadi biar bisa jadi clear (jelas), bagaimana penghitungannya dan lain-lain. Izin pak, saya enek mandang bapak di sini, aku tinggalkan lah ini ruangan," ucap Adil. "Itukan ada formulanya, misalnya ditetapkan dalam UU itu 85 persen diberikan kepada pusat dan daerah sebesar 15 persen. Sampai pada waktu itu saya ngomong, 'Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan'," imbuh Adil. Padahal yang diinginkannya adalah melakukan pertemuan langsung dengan pihak Kemenkeu. Ia bahkan menyebut, pemerintah pusat bisa sekalian menyerahkan daerah Meranti ke negara tetangga. Ia pun mempertanyakan penghitungan dari alokasi dana bagi hasil oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat ini wilayah itu sedang mengebor 13 sumur minyak, dan ditargetkan menambah 19 sumur baru pada 2023. "Meranti itu daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak, termiskin, ekstrem lagi. Tapi dana bagi hasil yang diterimanya untuk tahun ini sebesar Rp 115 miliar, hanya naik sekitar Rp 700 juta dari sebelumnya. Namun dia menyebut, dana bagi hasil yang didapatkan wilayahnya tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak. Baca juga:

Amarah dan makian yang ditunjukkan Bupati Kepulauan Meranti soal DBH Migas kepada Kemenkeu dikhawatirkan malah menimbulkan masalah baru.

Dan saya kira begitu keputusan itu sudah menjadi undang-undang, ya itu harus ditaati," kata Doli. "Gini, soal bagi hasil dan segala macem itu kan diatur dalam Undang-Undang. "Dan kemudian pejabat ini ada kode etiknya loh. "Apa yang jadi keinginannya nggak akan terwujud (jika memaki). Kedua, orang bisa marah yang kalau disebut yang seperti tadi itu, kalau orang marah, kemudian ada yang menuntut secara hukum, itu kan bisa membahayakan dirinya," jelas dia. "Nggak bisa juga sembarangan, toh kalau dia maki-maki nggak akan ada perubahan.

Para kepala daerah diminta untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi terkait kepentingan dan kebutuhan daerahnya masing-masing kepada Dewan Perwakilan Daerah ...

Kami mengundang seluruh kepala daerah untuk datang ke DPD RI jika terdapat keinginan yang ingin disampaikan kepada pemerintah pusat", tandasnya. "Kalau ingin memperjuangkan hak-hak daerah, kepala daerah sebaiknya jangan main solo. Kepala daerah sebaiknya jangan main kejar-kejaran sendiri dengan pemerintah pusat.

Teguran itu menyusul pernyataan yang disampaikan Bupati Adil kepada jajaran Kemenkeu soal protes dana bagi hasil yang tak sesuai di dapat daerahnya.

Kemarahan tersebut disampaikan Bupati Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Baca juga:

Berikut profil dan harta Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang sebut DBH tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak. Halaman all.

[elhkpn.kpk.go.id](https://elhkpn.kpk.go.id/), Senin (12/11/2022), Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp 4,7 miliar pada 29 Maret 2022. [Bupati Meranti Marah ke Anak Buah Sri Mulyani, Persoalkan Dana Bagi Hasil](https://money.kompas.com/read/2022/12/12/115752226/bupati-meranti-marah-ke-anak-buah-sri-mulyani-persoalkan-dana-bagi-hasil) "Meranti itu daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak, termiskin, ekstrem lagi. Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil juga memiliki empat buah sepeda motor dan satu buah mobil dengan total Rp 174 juta. Dalam laporan, Adil tercatat memiliki satu tanah dan bangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti senilai Rp 910 juta. [Profil Tersangka Korupsi Direktur Waskita Karya Bambang Rianto, Kekayaannya Rp 23 Miliar](https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/05/211500565/profil-tersangka-korupsi-direktur-waskita-karya-bambang-rianto-kekayaannya) [Kompas.com](https://money.kompas.com/read/2022/12/12/115752226/bupati-meranti-marah-ke-anak-buah-sri-mulyani-persoalkan-dana-bagi-hasil), Senin (12/12/2022), Adil mengaku kesal karena dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dari Meranti yang diberikan Kemenkeu nilainya dirasa kecil. Baca juga: [Profil dan Kekayaan Bupati Bangkalan Abdul Latif, Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan](https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/08/140100665/profil-dan-kekayaan-bupati-bangkalan-abdul-latif-tersangka-kasus-suap) [Tribunnews](https://tribunpekanbaruwiki.tribunnews.com/2021/02/26/profil-bupati-meranti-muhammad-adil?page=all), Muhammad Adil bersama wakilnya, AKBP (Purn) Asmar, memenangkan Pilkada usai memperoleh suara 38,34 persen dari total suara. Muhammad Adil menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti di Provinsi Riau untuk periode 2021-2026. KOMPAS.com - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengungkapkan kekesalan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lucky Alfirman.

Jakarta, MI- Debat panas antara Bupati Meranti dengan pejabat teras Kementerian Keuangan terkait skema dana bagi hasil minyak dan gas (migas) memantik ...

The site owner may have set restrictions that prevent you from accessing the site.

BupatiKepulauan Meranti Muhammad Adil menjadi perbincangan publik setelah menyampaikan kekesalannya kepada Kemenkeu soal dana bagi hasil yang tak adil.

“Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” ucap Suhajar.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Izin Pak, saya eneg mandang Bapak di sini, aku tinggalkan lah ini ruangan," ucap Adil. "Itu kan ada formulanya, misalnya ditetapkan dalam UU itu 85 persen diberikan kepada pusat dan daerah sebesar 15 persen. Sehingga nanti bisa ketemu, kenapa sebabnya seperti ini, kenapa ini dimungkinkan. Sampai pada waktu itu saya ngomong, 'Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan'," lanjut Adil. Ini menyangkut masalah Meranti yang miskin ekstrem," kata dia. "Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kami daerah miskin, daerah ekstrem. "Meranti itu daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak, termiskin, ekstrem lagi. "Ini karena kami daerah miskin, kalau kami kaya, kami biarkan saja mau diambil Rp 10 triliun pun enggak apa-apa. Jadi kalau daerah miskin, Bapak- Ibu ambil uangnya entah dibawa ke mana, pemerataan, pemerataan ke mana?" Baca juga:

Ekonom menilai persoalan DBH yang diributkan Bupati Meranti dengan Kemenkeu karena kurangnya koordinasi dan komunikasi.

Dalam hal ini Kemenkeu dan Pemerintah Kabupaten Meranti. Ia juga mengingatkan agar protes DBH yang disampaikan Bupati Meranti harus diselesaikan sampai tuntas. Terkait bagaimana kelanjutan dari kasus ini, harapannya tentu ini cepat selesai," imbuhnya. Dengan UU HKPD, seharusnya harmonisasi pempus dan pemda bisa berjalan lebih baik. Ketentuan ini tidak hanya mengatur mengenai perhitungan, tapi juga kurang bayar DBH itu sendiri. Liftingnya naik, asumsi US$100 per barel, tetapi naik (DBH) kok Rp700 juta?" Tetapi, DBH yang diperolehnya memperhitungkan harga minyak US$60 per barel. Kisruh keduanya diawali protes Adil yang berujung pada perkataan iblis dan setan ke institusi pimpinan Sri Mulyani tersebut. Mulai bulan 6 (Juni), sejak konflik Rusia-Ukraina, harga minyak naik tapi kok DBH turun? Dari sisi harga pun, sambung dia, minyak melonjak hingga US$100 per barel. "Menurut saya, untuk menyudahi kisruh ini dan meminimalisir agar kisruh ini tidak menjadi bola liar perlu ada semacam sosialisasi dari kementerian di level pusat, dalam hal ini Kemenkeu dan pemda, dalam hal ini Kabupaten Meranti. [DBH](https://www.cnnindonesia.com/tag/dana-bagi-hasil)) antara [Bupati Meranti](https://www.cnnindonesia.com/tag/bupati-meranti) Muhammad Adil dan Kementerian Keuangan ( [Kemenkeu](https://www.cnnindonesia.com/tag/kemenkeu)) terus bergulir.

Berikut penjelasan Stafsus Menkeu Sri Mulyani soal dana bagi hasil (DBH) yang sempat diributkan oleh Bupati Meranti M. Adil.

Sayangnya, indikator kinerja pengelolaan anggaran DTU (DAU dan DBH) di kabupaten Kepulauan Meranti masih lebih rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia,” ujarnya. Jadi datanya kami terima dari [Kementerian] ESDM, itu yang kami pakai sebagai dasarnya. Adil pun mengaku telah mengadukan hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Saya lagi nunggu pak Tito karena pak Tito adalah pembina saya selaku Mendagri, pembina kepala daerah. [sri mulyani](https://www.bisnis.com/topic/3082/sri-mulyani) [dana bagi hasil](https://www.bisnis.com/topic/4934/dana-bagi-hasil) [Bupati Meranti](https://www.bisnis.com/topic/57353/Bupati-Meranti) [kemenkeu](https://www.bisnis.com/topic/2427/kemenkeu) Dia juga turut menyinggung soal kemiskinan di daerahnya. Namun, dari pihak Kemenkeu hanya menyanggupi audiensi secara online. Ini bertujuan agar daerah yang terdampak eksplorasi migas mampu mengatasi masalah lingkungannya serta memiliki kapasitas membangun daerahnya menjadi lebih baik. “Ya itu pak, jadi formulanya seperti itu. “Ini dikarenakan data lifting minyak 2022 dari Kementerian ESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970, 17 ribu barel setara minyak. Dia bahkan menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan audiensi. [Sri Mulyani](https://www.bisnis.com/topic/3082/sri-mulyani) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membeberkan data alokasi [dana bagi hasil](https://www.bisnis.com/topic/4934/dana-bagi-hasil) (DBH) yang dikeluhkan oleh [Bupati Kepulauan Meranti](https://www.bisnis.com/topic/57353/Bupati-Meranti) M.

Situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK Kemenkeu menyebutkan DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan ...

DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Artinya, penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dikecualikan dalam hal ini karena pengelolaannya oleh daerah. Khusus pada DBH CHT, pengalokasian sedikitnya 50 persen dari dana DBH wajib dilakukan setiap daerah. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip Based on Actual Revenue. [dana bagi hasil](https://www.tempo.co/tag/dana-bagi-hasil) atau DBH yang diterima daerahnya sebagai penghasil minyak dan gas (migas) ke Kementerian Keuangan atau [Kemenkeu](https://www.tempo.co/tag/kemenkeu).

Wamenkeu Suahasil Nazara merespons tudingan Bupati Meranti Muhammad Adil soal minimnya dana bagi hasil untuk daerah penghasil minyak dan gas itu.

Kemudian Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar Rp 170 juta, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai hampir Rp 102 juta dan DAK Nonfisik Rp 67 juta. Dana tersebut meliputi Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp 554 juta, yang terdiri dari DBH Rp 134 juta dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 419 juta. [APBN](https://www.tempo.co/tag/apbn)) bukan hanya melalui alokasi DBH dan Dana Transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID).

Bupati Kepulauan Meranti M Adil 'ngamuk' kepada orang-orang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga menyebut kementerian itu berisi setan dan iblis.

Hal ini disampaikan melalui video yang diunggah di akun twitter pribadinya (@prastow) dan mengatakan bupati Meranti bersikap tidak adil. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu, nggak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Menurutnya, respons itu berbeda saat ia ingin berdiskusi langsung pada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu. "Saya berharap nanti bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Adil meyakini produksi minyak tahun depan naik mencapai 9.000 per barel.

Doli menyarankan Adil memperjuangkan DBH lewat upaya perubahan undang-undang yang mengatur soal DBH migas.

"Apa yang jadi keinginannya nggak akan terwujud (jika memaki). Jadi mau dia maki-maki siapa-siapa juga akan menimbulkan masalah baru," ucap Doli. Yang juga saya kira harus menunjukkan etika jabatannya," ucap Doli usai acara MKD Award di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (12/12/2022). "Nggak bisa juga sembarangan, toh kalau dia maki-maki nggak akan ada perubahan. Doli menuturkan sikap Adil hanya akan menimbulkan masalah baru. Menurutnya, amarah atau makian tak akan membawa perubahan soal dana bagi hasil (DBH) migas untuk Kepulauan Meranti.

Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, H Muhammad Adil. Foto: Dok Pemkab Meranti. Bupati Meranti memarahi anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait DBH ...

Kan tak mungkin," kata Adil lagi. Kemarahannya memuncak karena wilayahnya diperlakukan tidak adil terkait kebijakan dana bagi hasil (DBH) minyak tidak adil. "Sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito, dikutip dari siaran persnya, Selasa (13/12/2022). Adil sampai menuding pegawai Kemenkeu seperti iblis dan setan. Dalam kesempatan itu, Suhajar banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Sebelum menghadap Tito, Adil terlebih dahulu menemui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.

Berikut kronologis Bupati Kepulauan Meranti yang marah dan mengatai jajaran Kementerian Keuangan setan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman sebetulnya sudah berulang kali menjelaskan kepada Adil saat itu formulasi pembagian DBH sudah ditentukan dalam undang-undang. Sementar, DBH SDA gas bumi 30% sebesar Rp 5,34 miliar. Ini jelas ngawur dan menyesatkan," ujar lewat akun Twitter @prastow. "Nanti bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Sebagai catatan, pada awal tahun pemerintah menetapkan ICP sebesar US$ 63/barel. [meranti](https://www.cnbcindonesia.com/tag/meranti) [dbh](https://www.cnbcindonesia.com/tag/dbh) [kemenkeu](https://www.cnbcindonesia.com/tag/kemenkeu) [apbd](https://www.cnbcindonesia.com/tag/apbd) [harga minyak](https://www.cnbcindonesia.com/tag/harga-minyak) Meranti merupakan salah satu daerah produsen minyak terbesar di Indonesia. Jumlah produksi itu pun menurutnya sudah hampir menyamai target yang diberikan SKK Migas, yaitu 9.000 barel per hari. Kami daerah miskin, daerah ekstrem. "Ini karena kami daerah miskin kalau kami kaya kami biarkan saja mau diambil Rp10 triliun pun enggak apa. Hal tersebut tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan. Jadi kalau daerah miskin, bapak ibu ambil uangnya entah dibawa ke mana, pemerataan, pemerataan ke mana?"

Mendagri Tito Karnavian menegur keras Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil karena pernyataannya soal 'Kemenkeu berisi setan atau iblis'.

Teguran ini disampaikan saat Bupati Adil tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (12/12). Adil mendapat teguran keras dari Tito. Pernyataan Adil dianggap telah membuat kegaduhan.

Mendagri Tito Karnavian menegur keras Bupati Meranti Muhammad Adil yang menyebut Kemenkeu diisi oleh iblis.

Tahun ini saja, menurut Kemenkeu, Kabupaten Kepulauan Meranti menerima dana bagi hasil sebesar Rp 872 miliar atau 75 persen dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti, atau 4 kali lipat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka. Suhajar mengaku memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Teguran disampaikan Tito usai bertemu langsung dengan Adil di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 12 Desember 2022. Dia menuding pendapatan dari minyak tersebut lebih banyak dinikmati pemerintah pusat. [Tito Karnavian](https://www.tempo.co/tag/tito-karnavian), Adil lebih dulu bertemu Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni. [Bupati Meranti](https://www.tempo.co/tag/bupati-meranti) Muhammad Adil soal pernyataannya yang menyebut Kementerian Keuangan diisi oleh iblis dan setan.

Bupati Meranti bilang Kemenkeui iblis hingga setan. Anggota Komisi XI DPR F-PDIP Hendrawan menilai bupati tersebut tidak paham UU.

DBH salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah," ujarnya. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai bupati tersebut tidak paham UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Meski begitu, Hendrawan meminta hal ini menjadikan perhatian bagi pemerintah untuk memikirkan solusi terbaik. "Dia belum membaca dengan baik isi UU HKPD, UU Nomor 1 Tahun 2022. "Pernyataan Bupati Meranti harus dilihat dalam perspektif memperjuangkan aspirasi masyarakat, agar kemiskinan dan pengangguran bisa diatasi. Pak Bupati harus menempatkan kepentingan kabupatennya dalam konteks dan perspektif Indonesia," ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil karena pernyataannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ...

Baca juga: Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan. Bupati Adil tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (12/12/2022).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian imbas protesnya ke ...

Kendati demikian, Suhajar mengatakan, ihwal dana bagi hasil (DBH) minyak yang dipersoalkan Adil akan ditindaklanjuti. "Teganya minyak kami, duit kami tidak diberikan," ujarnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. "Sampai ke Bandung saya kejar Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang (Kementerian) Keuangan isinya ini iblis atau setan," kata Adil. [Bupati Meranti Protes soal Dana Bagi Hasil Minyak, Konsul ke Mendagri Bakal Gugat Jokowi](https://nasional.kompas.com/read/2022/12/12/15534531/bupati-meranti-protes-soal-dana-bagi-hasil-minyak-konsul-ke-mendagri-bakal) Adil dipanggil untuk menghadap Tito dan jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lainnya pada Senin (12/12/2022).

Kemendagri memanggil Bupati Meranti Adil, karena pernyataannya soal 'Kemenkeu berisi setan atau iblis'. Adil mendapat teguran keras dari Mendagri Tito.

Teguran ini disampaikan saat Bupati Adil tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (12/12). Terlebih lagi di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik. Suhajar juga banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi.

Mendagri Tito Karnavian meminta Bupati Meranti Muhammad Adil sebagai kepala daerah menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.

Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. "Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Didesak, desak, desak, barulah menyampaikan dengan terang bahwa US$100 per barel," katanya. Suhajar juga mengaku banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Imbas pernyataan Adil, Kemendagri sengaja memanggilnya dan melakukan pertemuan pada hari itu, pukul 10.30 WIB. Kekesalannya merembet ke pernyataan iblis dan setan. [Tito Karnavian](https://www.cnnindonesia.com/tag/tito-karnavian) disebut telah menegur secara keras [Bupati Meranti](https://www.cnnindonesia.com/tag/bupati-meranti/2), Muhammad Adil buntut pernyataannya yang menyebut Kementerian Keuangan ( [Kemenkeu](https://www.cnnindonesia.com/tag/kemenkeu)) berisi [iblis](https://www.cnnindonesia.com/tag/iblis) dan [setan](https://www.cnnindonesia.com/tag/setan). Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," tutur Adil.(gil/gil) Suhajar menyebut Tito menegur Adil setelah bertemu dengan dirinya dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni pada Senin (12/12). "Pernyataan Adil yang diarahkan ke jajaran Kemenkeu telah menimbulkan kegaduhan," ujarnya. Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu, Adil menyatakan kesal kepada Kemenkeu karena bagian dana bagi hasil (DBH) yang diterima wilayahnya tidak sesuai. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/12).

DATARIAU.COM Keluhan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil soal kecilnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerahnya sebagai penghasil minyak ...

Selain alokasi dari TKD, Kabupaten Kepulauan Meranti juga menerima manfaat dari belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga di wilayahnya. Total alokasi DBH Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Rp 207,67 miliar (naik 4,84 persen dari 2022) dengan DBH migas Rp 115,08 miliar (turun 3,53 persen). Sayangnya, indikator kinerja pengelolaan anggaran DTU (DAU dan DBH) di Kabupaten Kepulauan Meranti masih lebih rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Meski alokasi DBH migas turun, dia berujar, alokasi DAU Kabupaten Kepulauan Meranti justru naik 3,67 persen menjadi Rp 422,56 miliar. “Itu cukup tinggi untuk pembangunan daerahnya, belum lagi pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucapnya. “Ini adalah upaya untuk mendukung pemerintah daerah memberikan pelayanan publik di daerah masing-masing,” cuit dia pada Ahad, 11 Desember 2022.

Muhammad Adil merupakan seorang politikus asal Riau yang kini menjabat bupati Kabupaten Kepulauan Meranti atau Bupati Meranti periode 2021-2024.

Dia merupakan Ketua DPW Pujakesuma Provinsi Riau 2017-2022. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Adil menilai daerahnya tak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam dan dana yang diterima daerahnya pun diklaim sangat kecil. "Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan. Adil mengatakan Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti.

DATARIAU.COM Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil mendapat teguran keras usai menyebut jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis atau setan.

- Berita

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menjadi sorotan publik. Hal itu karena dirinya sempat berseteru dengan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Pertanyaan saya itu kan apakah Kemenkeu itu isinya iblis atas setan?" Sampai saya ngomong waktu itu, ini orang Keunguan isinya iblis atau setan," kata Adil.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Naiknya cuma Rp 700 juta. Itu kan pertanyaan saya, kenapa perlu saya minta maaf. "Enggak ada saya nyebut-nyebutkan itu. "Enggak perlulah minta maaf.