RKUHP Disahkan

Anggota Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis melayangkan interupsi bahwa partainya masih keberatan dengan sejumlah pasal dalam RKUHP, di antaranya Pasal 240 dan ...

RKUHP bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini. Kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih ada pasal bermasalah.

Pengesahan RKUHP di Rapat Paripurna DPR diwarnai ”walk out” oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, serta catatan dari Fraksi Partai Demokrat.

DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Selasa (6/12/2022).

Pencemaran kehormatan diancam 9 bulan penjara menurut RKUHP yang baru disahkan. Sedangkan Fitnah diancam 4 tahun penjara.

DPR RI menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai Undang-Undang dalam pengambilan keputusan tingkat II yang dilakukan DPR dalam ...

TEMPO.CO, Jakarta - DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Selasa, ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Albert Aries menyatakan, RKUHP telah mengakomodir ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (6/12/2022).

“Melainkan merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun,” jelasnya dalam rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Baca juga:

Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (6/12) mengagendakan pengesahan RKUHP menjadi undang-undang.

TEMPO.CO, Jakarta - DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Selasa, ...

Dalam aksinya, mereka menghadirkan diskusi seputar pasal bermasalah dalam RKUHP. Dalam draf akhir tertanggal 30 November 2022, RKUHP terdiri atas 624 pasal dan 37 bab. DPR dan pemerintah mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna hari ini, Selasa, 6 Desember 2022. Contohnya, kata dia, pasal mengenai penghinaan terhadap lembaga negara. “Tentu kami akan berusaha menghadirkan gelombang penolakan yang besar. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Bayu Satria Utomo, mengatakan draf KUHP masih mengandung sejumlah pasal bermasalah.

Rapat Paripurna sendiri berakhir dengan kesepakatan seluruh fraksi-fraksi di Komisi III DPR untuk mengesahkan RKUHP menjadi UU KUHP. Setelah ini, masyarakat ...

Jadi tidak ada terburu-buru, hanya orang yang ahistoris saja yang mengatakan ini terburu-buru, tolong ini dicatat," kata Edward, Selasa (6/12). [ RUU KUHP ](https://republika.co.id/tag/ruu-kuhp)menjadi UU memang bukanlah sesuatu yang mudah. Belanda saja yang homogen memerlukan waktu panjang untuk menyelesaikan undang-undang," kata Yasonna, Selasa. "Tentu tidak ada gading yang tak retak. Tapi, Anggota Komisi VIII dan mungkin tidak mengikuti dinamika di Komisi III sebagai tempat pengambilan keputusan tingkat satu. Namun, Dasco melihat, terdapat fraksi yang walaupun setuju, masih memberikan catatan.

Di dalam Gedung DPR RI, Yasonna Laoly hadir sebagai wakil pemerintah dalam rapat paripurna pengesahan RKUHP. Politikus PDIP itu membantah anggapan bahwa ...

[DPR](https://www.tempo.co/tag/dpr) RI dan pemerintah mengesahkan RKUHP dalam sidang paripurna hari ini, Selasa, 6 Desember 2022. Menurut Citra, pemerintah melakukan langkah terburu-buru dan terkesan tertutup karena draft RKUHP baru dapat diakses masyarakat sepekan sebelum pengesahan hari ini, Selasa, 6 Desember 2022. Dia juga menyatakan pemerintah seharusnya memberikan ruang partisipasi lebih kepada masyarakat untuk ikut mengkritisi RKUHP tersebut. Citra juga mempertanyakan apa yang disebut pemerintah dengan sosialisasi ke berbagai kota. " katanya. Politikus PDIP itu membantah anggapan bahwa pengesahan RKUHP dilakukan secara terburu-buru untuk mencegah penolakan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tak mau berkomentar banyak soal pengesahan Rancangan Kitab ...

Kendati demikian, ia menegaskan tidak mungkin RKUHP disetujui 100 persen oleh semua pihak. Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi penolakan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPR sejak Senin kemarin, 5 Desember 2022. Hari ini, mereka kembali menggelar aksi di DPR dengan tema “Berkemah di Depan Rumah Wakil Rakyat karena Demokrasi Darurat”. "Engga ada (komen soal RKUHP). Menurut dia, RKUHP membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana Pengesahan itu diwarnai protes yang dilakukan oleh Aliansi Reformasih KUHP di depan Gedung DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) resmi diundangkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (6/7/2022).

Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link Baca juga:

Puluhan massa yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melakukan aksi penolakan terhadap pengesahan RKUHP menjadi KUHP di depan Gedung DPR RI, Selasa (06/ ...

“Pasal 240 yang menyebutkan, yang menghina pemerintah dan lembaga negara dihukum tiga tahun. Saya wakil rakyat,“ kata Iskan. “Fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan. Pemerintah sangat tertutup dan seolah-olah pendapat publik itu salah,” ujar Feri. Apalagi kalau undang-undang ini dilaksanakan secara efektif akan banyak orang, semua bisa kena dalam kerangka undang-undang yang sudah semakin represif di dalam sektor kebebasan sipilnya,” ujar Usman. Ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi,” kata Iskan. Tapi, mereka tetap berjalan diskusinya, nggak mengindahkan teman-teman yang protes,“ ujar mahasiswa dari salah satu universitas di wilayah Jakarta Timur. Kayak kemarin di Mid Plaza itu juga ada sosialisasi dan teman-teman banyak yang menolak. “Prinsip-prinsip negara kekuasaan (machstaat) itu akan semakin terlihat. Ketika publik meminta menghapuskan beberapa pasal, harusnya pemerintah menjawab kenapa pasal-pasal itu masih ada. “Itu memang aturan hukum di negara kita. Tapi sayangnya, MK itu [jadi] semacam keranjang sampah, yang sampah-sampahnya itu, kebijakan-kebijakannya, dibuat oleh DPR.

Jelang pengesahannya, terdapat protes dari pengusaha-pengusaha hotel lantaran RUU itu kan memberikan pengaruh negatif terhadap sektor pariwisata dan ...

"Perihal perlu atau tidaknya dilengkapi, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (criminal policy)-nya yang merupakan bagian dari politik hukum pidana. Pemerintah dan DPR sepakat tidak mengkriminalisasi perbuatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Di Belanda, hal itu menjadi lumrah dan tercermin dalam KUHP saat ini. Salah satunya adalah tidak mempermasalahkan sepasang pria dan wanita melakukan hubungan seks di luar nikah atau zina sepanjang saling setuju atau kedua pasangan sama-sama mau. Demo besar yang juga menolak revisi UU KPK itu berujung pada penundaan pembahasan RUU KUHP. Keputusan itu diambil dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (6/12/2022).

Daerah pariwisata seperti Bali masih berjuang pulih dari dampak pandemi, namun pengesahan KUHP berpotensi membuat mereka kembali terpuruk.

Sedangkan yang lain pergi ke Bali beberapa kali dalam setahun untuk liburan singkat dan murah. Pariwisata Bali mudah terpengaruh," ujar Yoman. Namun pemerintah dan DPR menegaskan RKUHP tidak spesifik mengatur tentang LGBT. Ini bisa menjadi masalah," kata peneliti senior Human Rights Watch, Andreas Harsono kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC). Sedangkan yang kedapatan hidup bersama bisa dipencara hingga enam bulan. KUHP baru ini dikhawatirkan dapat menjauhkan turis asing karena salah satu substansinya memidanakan pelaku hubungan seks di luar nikah. "Saya bahkan tidak berpikir soal para lajang yang datang ke Bali untuk berpesta atau mereka yang jatuh cinta dalam perjalanan mereka." Tetapi pemerintah Indonesia berinisiatif mencoba memikat wisatawan asing kembali ke pantai-pantai Bali yang indah. Seorang pemandu wisata bernama Nyoman, yang telah bekerja di Bali sejak 2017, mengatakan kepada BBC bahwa dampak dari KUHP bisa "sangat buruk" di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah wisata. Sedangkan pada 2021, hanya 51 turis asing yang berkunjung ke Bali sepanjang tahun karena pandemi, menurut Di halaman-halaman Facebook yang didedikasikan untuk pariwisata di Indonesia, banyak warganet Australia yang mencoba memahami aturan baru ini dan bagaimana dampaknya bagi para wisatawan asing. KUHP yang baru disahkan DPR pada Selasa (6/12) ini akan berlaku dalam tiga tahun bagi warga negara Indonesia, penduduk asing yang menetap di Indonesia, serta turis asing.

KUHP baru dikhawatirkan dapat menjauhkan turis asing karena salah satu substansinya memidanakan pelaku hubungan seks di luar nikah. Halaman all.

"Saya bahkan tidak berpikir soal para lajang yang datang ke Bali untuk berpesta atau mereka yang jatuh cinta dalam perjalanan mereka," pendapatnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Pariwisata Bali mudah terpengaruh," ujar Yoman. Why is [@jokowi]& his government trying to ruin the country's tourism? [#Indonesia]'s rights abusing criminal code that outlaws sex out of wedlock will blow up [#Bali]'s tourism industry is what I'm hearing at the resort where I'm staying for a just completed conference. Ini bisa menjadi masalah," kata peneliti senior Human Rights Watch, Andreas Harsono kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC). Sedangkan yang lain pergi ke Bali beberapa kali dalam setahun untuk liburan singkat dan murah. Baca juga:

Seperti revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja, pemerintah dan DPR tetap mengesahkan RKUHP meski gelombang penolakan masih terjadi di berbagai pelosok negeri. DPR dan ...

Selain itu juga banyak pasal-pasal yang dinilai tidak sesuai dengan iklim demokrasi di negeri ini. Itu dilakukan agar regulasi yang mengatur soal tindak pidana relevan dengan kondisi kekinian. Pasal ini berpotensi memicu persekusi dan pelanggaran ruang privat. Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (7/12/2022), di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Upaya ini dilanjutkan di era Reformasi. Pasal ini dinilai bermasalah karena membuka celah penyalahgunaan hukum adat. Akankah gelombang penolakan KUHP baru akan terus dilakukan? DPR dan pemerintah terkesan mengabaikan berbagai kritik, masukan dan keberatan dari sejumlah kalangan. Mereka meminta agar pemerintah dan DPR tak terburu-buru mengetok palu. Pada tahun 2004, tim baru penyusunan RKUHP dibentuk di bawah Prof. Unjuk rasa tak hanya terjadi di Jakarta, namun juga di berbagai kota. Ribuan orang dari beragam kalangan turun ke jalan guna menentang rencana pengesahan.