Pendataan non-ASN

Pemerintah pusat gusar terjadi masalah besar. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen menjelaskan pihaknya telah ...

Ini harus diantisipasi,” terangnya. “Ini bisa menghambat jalannya pelayanan kepada masyarakat, bila honorernya tidak terdata di BKN. [pendataan non-ASN](https://www.jpnn.com/tag/pendataan-non-asn). [PNS](https://www.jpnn.com/tag/pns)-nya, terutama di daerah terpencil. [tenaga non-ASN](https://www.jpnn.com/tag/tenaga-non-asn) seluruh Indonesia. [honorer](https://www.jpnn.com/tag/honorer) masuk pendataan non-ASN membengkak.

PAREPARE, PIJARNEWS.COM— Pemerintah Kota Parepare resmi mengumumkan hasil pendataan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Parepare, Sabtu, ...

Dia juga mengingatkan, bagi tenaga honorer kategori II (THK-II) yang namanya tercantum belum terdata dalam pengumuman, diharapkan segera melaporkan diri ke Tim Pendataan dan Pemetaan Tenaga Non ASN Pemkot Parepare melalui BKPSDMD. Bagi yang tidak melaporkan diri sampai batas waktu ditentukan akan dianggap mengundurkan diri. Non ASN yang dinyatakan memenuhi syarat kemudian melakukan register dan pengisian data secara mandiri melalui lama pendataan-nonasn.bkn.go.id.

Berikut adalah link download daftar instansi yang terdapat jabatan honorer tidak sesuai pendataan non ASN, Hasil siaran pers resmi BKN.

[link](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/link) [download](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/download) daftar instansi yang memiliki jabatan tenaga [honorer](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/honorer) atau tenaga [non ASN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/non ASN) pada artikel ini. [siaran](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/siaran) [pers](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/pers) terbarunya, [BKN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/BKN) menyampaikan bahwa sebagaimana hasil rekapitulasi [BKN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/BKN) per tanggal 7 Oktober 2022 terdapat data tenaga [honorer](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/honorer) berjumlah lebih dari 150 ribu orang tidak sesuai dengan [pendataan](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/pendataan) [non ASN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/non ASN). [BKN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/BKN) terkait didapatnya data tenaga [honorer](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/honorer) yang tidak sesuai dengan ketentuan [pendataan](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/pendataan) [non ASN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/non ASN). [Guru ASN dengan Syarat Ini akan Dapat Tambahan Penghasilan dari Kemdikbud, Cek Ketentuannya](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1115655352/guru-asn-dengan-syarat-ini-akan-dapat-tambahan-penghasilan-dari-kemdikbud-cek-ketentuannya) [BKN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/BKN) telah resmi merilis [siaran](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/siaran) [pers](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/pers), pada Minggu, 9 Oktober 2022 yang berisi permintaan [BKN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/BKN) pada PPK Instansi untuk melakukan validasi ulang data tenaga [honorer](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/honorer). [honorer](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/honorer) atau tenaga [non ASN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/non ASN) beserta PPPK harus mengecek kembali apakah data yang telah diunggah benar-benar sesuai atau tidak. [pendataan](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/pendataan) tenaga [non ASN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/non ASN) telah memasuki tahap final yang dijadwalkan dan diperkirakan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022. [pendataan](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/pendataan) tenaga [non ASN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/non ASN) telah resmi berakhir pada tahap pra finalisasi per tanggal 30 September 2022 lalu. Ada 152.803 Data Tidak Sesuai Ketentuan Pendataan Non ASN, BKN Minta PPK Validasi Ulang](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1115655366/honorer-cek-sekarang-ada-152803-data-tidak-sesuai-ketentuan-pendataan-non-asn-bkn-minta-ppk-validasi-ulang)

Sejumlah data non-ASN tidak sesuai dengan ketentuan. BKN putuskan untuk melakukan pendataan dan validasi ulang.

[BKN](https://aksarajabar.pikiran-rakyat.com/tag/BKN) meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai dengan merujuk pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB nomor B/1971/SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Nomenklatur Jabatan di Dalam Pendataan Non ASN. Data final yang tidak disertai dan tidak sesuai dengan SPTJM akan adanya konsekuensi pertanggungjawaban hukum terhadap Pimpinan Unit Kerja maupun PPK Instansi. "rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542. [BKN](https://aksarajabar.pikiran-rakyat.com/tag/BKN) Nomor 33302/B-SI.01.01/SD/K/2022 tentang Jabatan yang tidak sesuai dengan Kententuan Pendataan Tenaga non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. [BKN](https://aksarajabar.pikiran-rakyat.com/tag/BKN) 7 Oktober 2022, Masing-masing instansi mengumumkan data non-ASN, [BKN](https://aksarajabar.pikiran-rakyat.com/tag/BKN) mencatat terdapat 152.803 data non-ASN sejumlah jabatan, seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan, dan Satuan Pengamanan serta sejenisnya yang tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022. [BKN](https://aksarajabar.pikiran-rakyat.com/tag/BKN)) sejumlah data non-ASN tidak sesuai dengan ketentuan.

PASUNDAN EKSPRES – Aplikasi pendataan non-ASN 2022 memasuki tahapan prafinalisasi, untuk memastikan validitas data dan akuntabilitas pendataan non-ASN, ...

Dalam hal PPK memerlukan SPTJM dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan instansi masing-masing. Data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Adapun perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat harus dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat pada 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB melalui Aplikasi pendataan tenaga non-ASN 2022 milik BKN.

SUNGAI PENUH - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungaipenuh telah mengumumkan hasil pendataan pegawai non Aparatur Sipil ...

Nina menambahkan, bagi pegawai non ASN yang memenuhi kriteria namun belum diusulkan dalam pendataan dan yang telah diusulkan pendataan tapi belum memenuhi kelengkapan, dapat mengusulkan, mengonfirmasi dan melengkapi data riwayat masa kerja dengan melaporkan kepada operator di BKPSDM Kota Sungai Penuh. Nina menyebutkan, pendataan pegawai non ASN dilaksanakan bukan untuk pengangkatan menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah Tenaga non ASN di lingkungan Pemkot Sungai penuh. SUNGAI PENUH - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungaipenuh telah mengumumkan hasil pendataan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah didaftarkan ke sistem aplikasi pendataan pegawai non ASN.

BKN menyampaikan rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542 orang.

Berdasarkan hasil tahap prafinalisasi tersebut, BKN mewajibkan masing-masing instansi melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan data tenaga honorer yang terdaftar sesuai dengan kategori non-ASN pada Surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022. "Apabila di kemudian hari data final yang disampaikan PPK Instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN akan berkonsekuensi pertanggungjawaban hukum terhadap pimpinan unit kerja maupun PPK instansi," tuturnya. Menindaklanjuti proses pendataan tenaga honorer atau non-ASN yang telah dimulai pada September 2022, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis hasil pendataan non-ASN yang terekapitulasi pada portal BKN per 3 Oktober 2022. Adapun jumlah instansi pemerintah yang mengikuti pendataan non-ASN sebanyak 590 instansi, meliputi 66 Instansi Pusat dan 524 Instansi daerah. Total jumlah tenaga honorer yang bekerja di pemerintah berjumlah 2.215.542, yang terdiri atas 335.639 instansi pusat dan 1.879.903 instansi daerah. "Hal ini telah disampaikan kepada PPK instansi melalui Surat BKN Nomor 33302/B-SI.01.01/SD/K/2022 tentang jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah," jelas Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama, Senin (10/10/2022). "Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah," terang dia. Menurut data BKN per 7 Oktober 2022, sejumlah jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan serta sejenisnya, tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, dan B/1511/M.SM.01.00/2022. Krjogja.com - JAKARTA - Berdasarkan rekapitulasi hasil pendataan tenaga non-ASN tahap prafinalisasi yang telah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan data non-ASN, BKN mencatat terdapat 152.803 data non-ASN tidak sesuai ketentuan. Untuk itu, BKN meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai dengan merujuk pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Nomor B/1971/SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022, tentang Nomenklatur Jabatan di Dalam Pendataan Non ASN. Satya mengatakan, jika data final tidak disertai dengan SPTJM, maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN. Pada 5 Oktober 2022 lalu, Satya menyebut, BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542 orang.

Tenaga honorer wajib tahu! Ada 152.803 data jabatan honorer yang tidak sesuai Pendataan Non ASN 2022. Ini perintah BKN ke PPK Instansi.

[honorer](https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/tag/honorer) tersebut agar sesuai dengan syarat dan ketentuan [pendataan](https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/tag/pendataan) [non ASN](https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/tag/non ASN) 2022. [honorer](https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/tag/honorer) yang tidak sesuai dengan [pendataan](https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/tag/pendataan) [non ASN](https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/tag/non ASN). [honorer](https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/tag/honorer) yang tidak sesuai pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terkait Jabatan Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. [honorer](https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/tag/honorer) atau tenaga [non ASN](https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/tag/non ASN) beserta PPPK harus mengecek kembali apakah data yang telah diunggah benar-benar sesuai atau tidak. [honorer](https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/tag/honorer) yang tidak sesuai Pendataan [non ASN](https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/tag/non ASN) 2022. [validasi](https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/tag/validasi) ulang data tenaga [honorer](https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com/tag/honorer) sebagaimana siaran pers yang dirilis pada Minggu, 9 Oktober 2022.

BKN mencatat, 152.803 data non-ASN sejumlah jabatan, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan tidak sesuai ketentuan.

[Top 5 Instansi dengan Jumlah Tenaga Non-ASN Terbanyak, Mana Saja?](https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/05/140000065/top-5-instansi-dengan-jumlah-tenaga-non-asn-terbanyak-mana-saja-) [Link Pengumuman Hasil Pendataan Tenaga Non-ASN Prafinalisasi 2022](https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/07/173000565/link-pengumuman-hasil-pendataan-tenaga-non-asn-prafinalisasi-2022) [Tenaga non-ASN ](https://www.kompas.com/tag/tenaga-non-asn)di Lingkungan Instansi Pemerintah. [9 Oktober 2022](https://www.bkn.go.id/unggahan/2022/10/SIARAN-PERS-Nomor_-021_RILIS_BKN_X_2022-Jakarta-09-Oktober-2022.pdf). [tenaga non-ASN ](https://www.kompas.com/tag/tenaga-non-asn)tahap prafinalisasi yang telah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu. Atas hal ini, BKN meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai tersebut.

BKN meminta PPK melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai syarat pendataan non-asn.

Selain itu, pendataan non-ASN di Pendataan-nonasn.bkn.go.id. Itulah informasi tentang validasi pendataan non-ASN beserta cara dan syarat daftar di website Pendataan-nonasn.bkn.go.id. Pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK Instansi. Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup Instansi Pusat dan 1.879.903 di lingkup Instansi Daerah. - Cetak kartu informasi akun dengan pilih "Cetak Kartu Informasi Akun". Untuk itu BKN meminta PPK Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai syarat pendataan non-asn. - Setelah yakin, akhiri proses pendaftaran dengan klik "Akhiri Proses Pendaftaran". - Klik "Lanjutkan". Honorer yang tidak memenuhi syarat pendataan non-ASN tersebut antara lain pada jabatan pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan serta sejenisnya. BKN mencatat terdapat 152.803 data non-ASN (data BKN tanggal 07 Oktober 2022) yang tidak memenuhi syarat pendataan non-ASN. Pasalnya, ratusan ribu honorer yang daftar pendataan non-ASN di Pendataan-nonasn.bkn.go.id tidak memenuhi syarat. Pendataan non aparatur sipil negara (ASN) secara online di Pendataan-nonasn.bkn.go.id harus divalidasi.

LIPUTAN4.COM / Nias / -- Sebagai tindak lanjut surat Menteri Pendayagunaan ...

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias paling lambat tanggal 10 Oktober 2022. LIPUTAN4.COM / Nias / — Sebagai tindak lanjut surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 hal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkup Instansi Pemerintah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias, dengan melampirkan Bukti dan Dokumen pendukung, paling lambat tanggal 10 Oktober 2022

Jabatan honorer yang tidak memenuhi syarat pendataan non-ASN antara lain pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan.

Jangan sedih jika jabatan Anda tidak memenuhi syarat pendataan non-ASN. Itulah jabatan yang tidak memenuhi syarat pendataan non-ASN di Pendataan-nonasn.bkn.go.id. Pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK Instansi. Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup Instansi Pusat dan 1.879.903 di lingkup Instansi Daerah. Untuk itu BKN meminta PPK Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai syarat pendataan non-asn. Jabatan honorer yang tidak memenuhi syarat pendataan non-ASN tersebut antara lain pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan serta sejenisnya. - PRAMU 6.639 - PRAMU INFORMASI 1 Hanya jabatan yang memenuhi syarat yang berhak masuk pendataan non-ASN di Pendataan-nonasn.bkn.go.id. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan puluhan jabatan honorer yang tidak memenuhi syarat pendataan non-ASn di Pendataan-nonasn.bkn.go.id. Banyak jabatan honorer yang tidak memenuhi syarat pendataan non-ASN. Tenaga honorer yang sudah melakukan pendaftaran pendataan non aparatur sipil negara (ASN) di Pendataan-nonasn.bkn.go.id harus cek lagi.

Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas meminta seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data tenaga non-ASN.

[Vigestha Repit Dwi Yarda](https://bangka.tribunnews.com/penulis/vigestha-repit-dwi-yarda) "Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam aplikasi pendataan BKN," ujar Menpan-RB dalam surat tersebut, Senin (3/10/2022). Bagi instansi yang telah input data juga wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan bahwa data sudah sesuai dengan surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022. Diketahui dalam surat tersebut Menpan-RB juga meminta seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data tenaga non-ASN. [PNS](https://bangka.tribunnews.com/tag/pns) atau [PPPK](https://bangka.tribunnews.com/tag/pppk). Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas meminta seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data tenaga non-ASN

BKN mencatat 152.803 data non-ASN (per 7 Oktober 2022) sejumlah jabatan, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan serta sejenisnya tidak ...

Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar honorer di lingkup instansi pusat. Sebanyak 1.879.903 di lingkup instansi daerah. Data ratusan ribu honorer di pendataan non-ASN ditolak BKN, ada beberapa alasan kuat Data Ratusan Ribu Honorer di Pendataan Non-ASN Ditolak BKN, Tegas [Google News](https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP-y3Qowv83RAQ) [Surat KemenPAN-RB Terbaru: Honorer di 264 Jabatan Ini Dialihkan ke Outsourcing](https://www.jpnn.com/news/surat-kemenpan-rb-terbaru-honorer-di-264-jabatan-ini-dialihkan-ke-outsourcing) [5 Berita Terpopuler: Ada 2 Solusi Masalah 1 Juta PPPK, Honorer Kaget, Ternyata Ini Penyebabnya](https://www.jpnn.com/news/5-berita-terpopuler-ada-2-solusi-masalah-1-juta-pppk-honorer-kaget-ternyata-ini-penyebabnya) [Data 152.803 Honorer Nonguru Bermasalah, BKN Keluarkan Instruksi Tegas](https://www.jpnn.com/news/data-152803-honorer-nonguru-bermasalah-bkn-keluarkan-instruksi-tegas) [Honorer Kaget Lihat Hasil Pendataan Non-ASN, Pengabdian Belasan Tahun Tak Dianggap, Lenyap!](https://www.jpnn.com/news/honorer-kaget-lihat-hasil-pendataan-non-asn-pengabdian-belasan-tahun-tak-dianggap-lenyap) [Jumlah Honorer Masuk Pendataan Non-ASN Membengkak, Pemerintah Gusar Terjadi Masalah Besar](https://www.jpnn.com/news/jumlah-honorer-masuk-pendataan-non-asn-membengkak-pemerintah-gusar-terjadi-masalah-besar) [Menkeu dan Pemda Tak Kompak soal Gaji PPPK, Honorer Menjerit: Pak Jokowi, Sidak Dong!](https://www.jpnn.com/news/menkeu-dan-pemda-tak-kompak-soal-gaji-pppk-honorer-menjerit-pak-jokowi-sidak-dong) [BKN](https://www.jpnn.com/tag/bkn) Satya Pratama, Senin (10/10). Pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK instansi. BKN mencatat 152.803 data non-ASN (per 7 Oktober 2022) sejumlah jabatan, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan serta sejenisnya tidak sesuai dengan Surat MenPAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022. "Kami meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan verifikasi validasi (verval) kembali daftar honorer yang jabatannya tidak sesuai dengan merujuk pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Nomor B/1971/SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Nomenklatur Jabatan di Dalam Pendataan Non-ASN," tutur Karo Humas Data tersebut sudah diumumkan BKN lewat uji publik pendataan non-ASN sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan jumlah honorernya. [pendataan non-ASN](https://www.jpnn.com/tag/pendataan-non-asn). jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak data 152.803 honorer yang masuk

Tak sedikit masyarakat yang menduga pendataan ini dilakukan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK. Apakah itu benar? Pendataan Non ASN untuk ...

Pendataan Non ASN untuk Apa? - Data Riwayat Kontrak Kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai Non ASN selama bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah. Dokumen pendukung yang diteliti terdiri dari dokumen pindai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah. [pendataan non ASN](https://www.suara.com/tag/pendataan-non-asn) untuk apa? Tak sedikit masyarakat yang menduga pendataan ini dilakukan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK. [pendataan non ASN untuk apa](https://www.suara.com/tag/pendataan-non-asn-untuk-apa)?

Pendataan Non-ASN tahun 2022 telah sampai pada tahap prafinalisasi. Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih meminta kepada sejumlah Pejabat Pembina Kepegawaian ...

Apabila di kemudian hari data final yang disampaikan PPK Instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN akan berkonsekuensi pertanggungjawaban hukum terhadap Pimpinan Unit Kerja maupun PPK Instansi," tulis keterangan tersebut(fdl/fdl) "Jika data final tidak disertai dengan SPTJM maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN. Rekapitulasi hasil data tenaga Non-ASN tahun 2022 ini berjumlah 2.215.542 orang. Diketahui bahwa Berdasarkan rekapitulasi pendataan tenaga Non-ASN tersebut, BKN mencatat terdapat 152.803 data Non-ASN tidak sesuai ketentuan. Disebutkan bahwa pada siaran pers BKN tanggal 5 oktober lalu, pendataan tenaga Non-ASN telah memasuki tahap prafinalisasi. Pendataan Non-ASN tahun 2022 telah sampai pada tahap prafinalisasi.

Pendataan Non ASN 2022 sudah pada tahap pengumuman hasil uji publik. Anda bisa mengeceknya melalui situs BKN.

Tujuan dari pendataan Non ASN 2022 bukan untuk diangkat menjadi ASN tanpa tes. Sebaliknya apabila data masih salah, Anda klik Kembali dan masukkan data yang benar. Lalu Anda bisa melanjutkan mengisi data yang masih kosong. Anda bisa mengecek data yang telah dimasukkan oleh admin Instansi. Lalu klik Akhiri Proses Pendaftaran. Masukkan juga kode captcha yang diminta lalu klik Selanjutnya. Klik Selanjutnya, lalu nanti akan terlihat resume data tenaga non ASN. [Kapan Seleksi PPPK 2022 Dibuka? Jabatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Menteri PANRB. Pendataan Non ASN 2022 Melalui Link BKN Pendataan Non ASN 2022 untuk Keperluan Pemetaan di Instansi Pemerintah Pendataan non ASN 2022 saat ini sudah masuk tahap pengumuman uji publik.

Pendataan Non-ASN 2022 telah memasuki tahap prafinalisasi. BKN Meminta PPK Instansi untuk memvalidasi ulang 152.803 data tidak sesuai. Simak selengkapnya.

Siaran pers tersebut dapat - Pemerintah Kabupaten Luwu - Pemerintah Kabupaten Pinrang Pada tahap finalisasi, BKN juga meminta data final yang telah divalidasi dan verifikasi wajib menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK Instansi. [BKN](https://www.detik.com/tag/bkn) mencatat terdapat 152.803 data Non-ASN tidak sesuai ketentuan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan hasil pendataan Non-ASN tersebut melalui laman resminya pada Rabu, 5 oktober lalu.

Pendataan non-ASN atau tenaga honorer dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memetakan serta mengetahui jumlahnya.

Sementara itu, BKN mencatat 152.803 tenaga non-ASN yang tidak sesuai kriteria Surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022. Selanjutnya, data non ASN tersebut nantinya diwajibkan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun seleksi PPPK. Namun, bukan berarti dengan diketahuinya jumlah tersebut, para tenaga honorer bisa meraih status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa melalui seleksi. Karena menurut BKN, posisi tersebut dialihkan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing. [BKN: Pendataan Tenaga Non ASN Bukan untuk Angkat PNS Tanpa Tes](https://money.kompas.com/read/2022/10/10/181000826/bkn--pendataan-tenaga-non-asn-bukan-untuk-angkat-pns-tanpa-tes-)" [152.803 Honorer Tak Penuhi Syarat Pendataan Non-ASN Di Pendataan-nonasn.bkn.go.id](https://nasional.kontan.co.id/news/152803-honorer-tak-penuhi-syarat-pendataan-non-asn-di-pendataan-nonasnbkngoid) BKN mencatat tenaga non ASN/honorer yang terdata per 5 Oktober 2022, sebanyak 2.215.542 orang. [KONTAN Store](https://store.kontan.co.id/). [Google News](https://news.google.com/s/CBIw09GL_T4?sceid=ID:en&sceid=ID:en&r=0&oc=1) [Daftar Jabatan Tak Penuhi Syarat Pendataan Non-ASN Di Pendataan-nonasn.bkn.go.id](https://nasional.kontan.co.id/news/daftar-jabatan-tak-penuhi-syarat-pendataan-non-asn-di-pendataan-nonasnbkngoid) Pendataan non-ASN atau tenaga honorer dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memetakan serta mengetahui jumlahnya. Tetapi bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN," kata Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama kepada Kompas.com, Senin (10/10/2022).