Ramza menegaskan, Sekda harus memantau seluruh OPD agar benar-benar mengikuti prosedur cara pendataan yang sudah ditetapkan oleh BKN sesuai dengan.
Tenaga non [ASN](https://aceh.tribunnews.com/tag/asn) diharuskan membuat akun pendataan. Sekda diminta agar terus memantau kinerja BKPSDM dalam mengumpulkan seluruh data tenaga non [ASN](https://aceh.tribunnews.com/tag/asn) yang telah disampaikan oleh seluruh OPD. Hal ini diketahuinya saat mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan BKPSDM, hingga saat ini datanya belum juga dilengkapi. [ASN](https://aceh.tribunnews.com/tag/asn), tetapi ini hanya sebagai pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah, tutup sekretaris DPC Gerindra Kota Banda Aceh ini.(*) [ASN](https://aceh.tribunnews.com/tag/asn), sehingga dari 1800 tenaga non [ASN](https://aceh.tribunnews.com/tag/asn) yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program PPPK dan CPNS," jelasnya. [ASN](https://aceh.tribunnews.com/tag/asn) juga mempelajari cara pendataan tersebut. [ASN](https://aceh.tribunnews.com/tag/asn) bisa mengecek kembali apakah namanya sudah didaftar oleh instansi ditempat ia bekerja pada link https://pendataan-nonasn.bkn.go.id. [DPRK Banda Aceh](https://aceh.tribunnews.com/tag/dprk-banda-aceh) ini sangat khawatir dengan kesiapan BKPSDM dalam mengumpulkan data tenaga non [ASN](https://aceh.tribunnews.com/tag/asn) di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh masing-masing OPD. [DPRK Banda Aceh](https://aceh.tribunnews.com/tag/dprk-banda-aceh), [Ramza Harli](https://aceh.tribunnews.com/tag/ramza-harli) meminta Sekdako Banda Aceh agar fokus mengawasi dan menangani masalah pendataan tenaga non [ASN](https://aceh.tribunnews.com/tag/asn). [ASN](https://aceh.tribunnews.com/tag/asn) ini jangan sampai terjadi kesalahan dan terlambat penginputan ke BKN yang berakibat gugur semua tenaga honorer yang telah mengabdi di pemerintahan Kota Banda Aceh. [ASN](https://aceh.tribunnews.com/tag/asn) ini harus segera diselesaikan karena mengingat batas akhir waktu pendataan non [ASN](https://aceh.tribunnews.com/tag/asn) ditetapkan oleh BKN pada tanggal 30 September 2022. [ASN](https://aceh.tribunnews.com/tag/asn) yang tidak terdata ke BKN sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan," ungkapnya.
Paling lambat 30 September, pendataan tenaga non-ASN dilakukan secara online di laman pendataan-nonasn.bkn.go.id.
Instansi oun wajib melakukan verifikasi dan validasi dari data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Apabila data Anda belum didaftarkan pada aplikasi, maka akan muncul notifikasi "Ända Belum Didaftarkan oleh Admin Instansi". Sementara tenaga non-ASN, harus membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data mereka," jelasnya, dikutip Senin (12/9/2022). Password, Pertanyaan Pengaman, dan Jawaban Pengaman harus diingat dan dijaga kerahasiaannya oleh setiap calon pendaftar. Begitu juga dengan tenaga kesehatan, yang pendataan Himbauan pendataan non ASN tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. Perhatikan petunjuk pengisian pada setiap kolom. Kemudian, sampai batas waktu yang ditentukan, instansi wajib melakukan finalisasi. Instansi harus melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN. Membuat Akun Pendataan Tenaga Non ASN dengan klik "Buat Akun". Tenaga Non ASN mengakses Portal Pendataan Tenaga Non ASN Tahun 2022 pada alamat Untuk mendaftarkan diri pada Pendataan Tenaga Non ASN Tahun 2022 ini, Tenaga Non ASN harus membuat akun terlebih dahulu.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November ...
Demikian informasi terkait pendataan non ASN. Suharmen menjelaskan hanya ada dua kelompok yang masuk dalam pendataan non ASN. Pembayaran langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD (instansi daerah). Tapi pentingnya pendataan ini membangun tenaga non-ASN ni secara manusiawi," katanya menambahkan. "Ada petugas kebersihan, pengemudi, satpam pengamanan dan jabatan lain yang dibayarkan oleh outsourcing tidak termasuk yang dicatat. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023.
Untuk mengikuti Pendataan Non ASN 2022 ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, berikut penjelasan rinci dari BKN.
[Pendataan Non ASN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/Pendataan Non ASN) [2022](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/2022) ini kemudian akan mampu menjadi salah satu peta jalan untuk [Pemerintah](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/Pemerintah) agar bisa menentukan langkah strategis kedepannya. Proses pengunggahan [dokumen](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/dokumen) tersebut juga harus memenuhi syarat dan ketentuan dari [BKN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/BKN), baik dari segi format maupun ukuran. [data](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/data) dilakukan oleh masing-masing tenaga [honorer](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/honorer) melaluii situs resmi [Pendataan Non ASN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/Pendataan Non ASN) [2022](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/2022) yang sudah disediakan oleh [Pemerintah](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/Pemerintah). [Pendataan Non ASN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/Pendataan Non ASN) [2022](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/2022) ini, seluruh tenaga [honorer](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/honorer) yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam SE [Menteri PANRB](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/Menteri PANRB) tersebut harus mengetahui [dokumen](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/dokumen) apa saja yang harus disiapkan untuk mengisi pendataan. [Pendataan Non ASN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/Pendataan Non ASN) [2022](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/2022), ditentukan beberapa hal termasuk ukuran [dokumen](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/dokumen) yang akan diunggah, sebab jika tidak memenuhi aturan maka juga bisa gagal dan harus menyesuaikan ulang. [Menteri PANRB](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/Menteri PANRB) tersebut sebagai suatu himbauan dari [Pemerintah](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/Pemerintah) untuk menyelesaikan masalah tenaga [honorer](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/honorer) melalui [Pendataan Non ASN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/Pendataan Non ASN) [2022](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/2022) ini. [dokumen](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/dokumen) penting yang harus diunggah sekaligus memasukkan [data](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/data) masing-masing tenaga [honorer](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/honorer). [Menteri PANRB](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/Menteri PANRB) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) dengan nomor B/1511/M.SM.01.00/ [2022](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/2022) tentang [Pendataan Non ASN](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/Pendataan Non ASN) [2022](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/tag/2022). [Tujuan Pendataan Honorer yang Sebenarnya Bukan Untuk Pengangkatan Jadi ASN, Ternyata Untuk...](https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1115485677/tujuan-pendataan-honorer-yang-sebenarnya-bukan-untuk-pengangkatan-jadi-asn-ternyata-untuk)
Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh, Ramza Harli meminta Sekdak Banda Aceh agar fokus mengawasi dan menangani masalah pendataan tenaga non ASN.
Sekda diminta agar terus bersatu dengan BKPSDM dalam mengumpulkan seluruh data tenaga non ASN yang telah disampaikan oleh seluruh OPD. Ramza berharap Sekda mengkoordinir pendataan yang sedang dilakukan oleh masing-masing OPD di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh. Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh ini sangat khawatir dengan kesiapan BKPSDM dalam mengumpulkan data tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh masing-masing OPD.
Faktor gaji yang kecil atau rendah menjadi salah satu permasalahan saat mengemban status sebagai tenaga honorer atau non ASN.
Pendataan non [ASN](https://www.floreseditorial.com/tag/ASN) ini sebenarnya bukan sebagai langkah untuk mengangkat [tenaga honorer](https://www.floreseditorial.com/tag/tenaga-honorer). [ASN](https://www.floreseditorial.com/tag/ASN) bertujuan untuk memudahkan pemetaan kondisi tenaga non [ASN](https://www.floreseditorial.com/tag/ASN) atau [tenaga honorer](https://www.floreseditorial.com/tag/tenaga-honorer) di lapangan. [tenaga honorer](https://www.floreseditorial.com/tag/tenaga-honorer) diminta [mengisi data](https://www.floreseditorial.com/tag/mengisi-data) non [ASN](https://www.floreseditorial.com/tag/ASN). [tenaga honorer](https://www.floreseditorial.com/tag/tenaga-honorer) dan/atau tenaga non- [ASN](https://www.floreseditorial.com/tag/ASN) sebagaiman yang tertuang dalam Peraturan [Pemerintah](https://www.floreseditorial.com/tag/Pemerintah) (PP) Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 49 Tahun 2018. [pendataan](https://www.floreseditorial.com/tag/pendataan) tersebut, pemerintah bisa merancang dan menyusun kebijakan maupun mekanisme guna menyelesaikan serta mengatasi permasalahan [tenaga honorer](https://www.floreseditorial.com/tag/tenaga-honorer). [tenaga honorer](https://www.floreseditorial.com/tag/tenaga-honorer) atau non [ASN](https://www.floreseditorial.com/tag/ASN). [ASN](https://www.floreseditorial.com/tag/ASN) baik di instansi pusat maupun instansi daerah. [Pemerintah](https://www.floreseditorial.com/tag/Pemerintah) Indonesia akan menghapus [tenaga honorer](https://www.floreseditorial.com/tag/tenaga-honorer), ada apa?. [tenaga honorer](https://www.floreseditorial.com/tag/tenaga-honorer) berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lolos dan diangkat menjadi [ASN](https://www.floreseditorial.com/tag/ASN) atau PNS. Seorang Lansia di Reok Barat Pamer 'Burung' di Depan Anak SD](https://www.floreseditorial.com/hukrim/pr-3974672149/memalukan-seorang-lansia-di-reok-barat-pamer-burung-di-depan-anak-sd)
MALANG POSCO MEDIA – Pada November 2023, tenaga non-ASN atau honorer resmi dihapus pemerintah. Penghapusan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.
“Minggu depan Pak Menteri akan menyampaikan (terkait diskusi tenaga non-ASN). “Nanti kami detilkan ini dengan tim kecil APPSI, Apkasi, dan Apeksi. Anas mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait kebutuhan guru. “CPNS saya kira masih sama, yakni di sekolah kedinasan di tahun depan ada. 49 tahun 2018 serta melalui surat edaran yang disahkan pada 31 Mei 2022 dan bernomor B/185/M.SM.02.03/2022. MALANG POSCO MEDIA – Pada November 2023, tenaga non-ASN atau honorer resmi dihapus pemerintah.
Lampung Timur l Detikkasus.com - Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyampaikan alur pendataan tenaga non-ASN.
Pertama, pembayaran gaji tenaga non-ASN bersangkutan bersifat langsung menggunakan APBD bagi yang bekerja di instansi daerah Kedua, lanjut dia, tenaga non-ASN itu harus berstatus sebagai pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun tenaga non-ASN yang berhak didaftarkan itu adalah mereka yang memenuhi persyaratan pendaftaran ujar nya”
BKN melakukan pendataan pendataan tenaga honorer atau non ASN baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Ini syarat pendataan tenaga non ASN 2022 yang ...
Ini syarat pendataan tenaga non ASN 2022 yang harus dipersiapkan. Terdapat beberapa ketentuan penting yang harus dipersiapkan sebagai [syarat pendataan tenaga non ASN 2022](https://www.suara.com/tag/syarat-pendataan-tenaga-non-asn-2022). Jika ingin melakukan perbaikan terhadap data, tekan ‘Kembali’. - Apabila tenaga Non-ASN sudah didaftarkan maka akan muncul sebuah tampilan halaman ‘Langkah 2. Jika semua sudah benar, Anda dapat menekan tombol ‘Proses pembuatan akun’. Namun jika data belum didaftarkan, maka akan muncul pemberitahuan “Anda belum didaftarkan oleh admin notifikasi”. Pendataan tenaga honorer dilakukan secara online melalui laman milik BKN di pendataan-nonasn.bkn.go.id. Bukan melalui mekanisme pengadaan barang serta jasa, baik itu individu maupun pihak ketiga Syarat Pendataan Tenaga Non ASN 2022 Selain itu, peserta juga bisa memakai surat keterangan dari pimpinan unit kerja tempat SK tersebut dikeluarkan. Lantas apa saja dokumen dan syarat yang dibutuhkan? [Badan Kepegawaian Negara](https://www.suara.com/tag/badan-kepegawaian-negara) ( [BKN](https://www.suara.com/tag/bkn)) melakukan pendataan tenaga [honorer](https://www.suara.com/tag/honorer) atau non ASN baik di instansi pusat maupun instansi daerah.
Pemerintah Kota Madiun melakukan validasi data tenaga pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
[Menpan RB](https://www.koranmemo.com/tag/Menpan-RB), pendataan bakal tuntas pada Oktober 2022 mendatang. [seleksi](https://www.koranmemo.com/tag/seleksi) di [PPPK](https://www.koranmemo.com/tag/PPPK)," sambungnya. [ASN](https://www.koranmemo.com/tag/ASN) akan diberikan akses untuk bisa melaporkan [data](https://www.koranmemo.com/tag/data)- [data](https://www.koranmemo.com/tag/data) yang mereka miliki. Setidaknya, ada sekitar 2.400 an tenaga Non- [ASN](https://www.koranmemo.com/tag/ASN) yang diminta untuk memasukkan [data](https://www.koranmemo.com/tag/data) diri. [ASN](https://www.koranmemo.com/tag/ASN), yang ada PNS dan [PPPK](https://www.koranmemo.com/tag/PPPK)," ujar Haris, Senin (12/9). [data](https://www.koranmemo.com/tag/data) yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan pada [seleksi](https://www.koranmemo.com/tag/seleksi) [pegawai](https://www.koranmemo.com/tag/pegawai) pemerintah dengan perjanjian kerja ( [PPPK](https://www.koranmemo.com/tag/PPPK)) dilingkungan instansi pemerintah. [Kota Madiun](https://www.koranmemo.com/tag/Kota-Madiun) melakukan [validasi](https://www.koranmemo.com/tag/validasi) [data](https://www.koranmemo.com/tag/data) tenaga [pegawai](https://www.koranmemo.com/tag/pegawai) [non](https://www.koranmemo.com/tag/non)-aparatur sipil negara ( [ASN](https://www.koranmemo.com/tag/ASN)) di [seluruh](https://www.koranmemo.com/tag/seluruh) organisasi perangkat daerah ( [OPD](https://www.koranmemo.com/tag/OPD)). [pegawai](https://www.koranmemo.com/tag/pegawai) seiring wacana [penghapusan](https://www.koranmemo.com/tag/penghapusan) [honorer](https://www.koranmemo.com/tag/honorer) pada 2023 nanti. [Kota Madiun](https://www.koranmemo.com/tag/Kota-Madiun), [Haris Rahmanudin](https://www.koranmemo.com/tag/Haris-Rahmanudin) menjelaskan, pendataan tenaga Non- [ASN](https://www.koranmemo.com/tag/ASN) sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( [Menpan RB](https://www.koranmemo.com/tag/Menpan-RB)) No.B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022. Mulai tenaga kontrak, tenaga kategori dua (K2), tenaga upahan maupun tenaga yang direkrut melalui pengadaan barang/jasa serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). [Kasus Tewas Santri Ponpes Darrusalam Gontor, Polisi Tetapkan Dua Orang Tersangka](https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1924684770/kasus-tewas-santri-ponpes-darrusalam-gontor-polisi-tetapkan-dua-orang-tersangka)
Informasi mengenai syarat dan kriteria pendataan tenaga honorer atau Non ASN 2022 di pendataan-nonasn.bkn.go.id.
Kendati begitu,batas terakhir pendaftaran untuk tenagan Non ASN dilakukan selambat-lambatnya 30 September [2022](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/2022). [pendataan](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/pendataan)tenaga honorer atau Non ASN dilakukan secara online melalui laman milik BKN di [pendataan](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/pendataan)-nonasn.bkn.go.id. [2022](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/2022) tanggal 22 Juli [2022](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/2022). [syarat](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/syarat) dan [kriteria](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/kriteria) [pendataan](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/pendataan) tenaga Non ASN [2022](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/2022). [2022](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/2022) mendatang. [pendataan](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tag/pendataan) tenaga honorer atau non ASN di sejumlaha instansi baik pusat maupun daerah.
Kategori ASN hanyalah PNS dan PPPK, sehingga tenaga honorer atau non-ASN diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS mau pun PPPK. Adapun pekerja lain di ...
[TribunSolo.com](https://solo.tribunnews.com) [TribunSolo.com](https://solo.tribunnews.com) [Yunita Rahmayanti](https://www.tribunnews.com/penulis/yunita-rahmayanti)Editor: [Pravitri Retno Widyastuti](https://www.tribunnews.com/editor/pravitri-retno-widyastuti) [Yunita Rahmayanti](https://www.tribunnews.com/penulis/yunita-rahmayanti) [Pravitri Retno Widyastuti](https://www.tribunnews.com/editor/pravitri-retno-widyastuti) Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah. [https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/](https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/). Tenaga honorer yang termasuk dalam tenaga non-ASN telah diatur dalam Surat MenPAN-RB B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. LINK Pendataan Non-ASN Tahun 2022, Simak Kategori Tenaga Honorer dan Alur Pendaftaran
Tahukah Anda bahwa ternyata tidak semua pegawai honorer dimasukan dalam pendataan pegawai non ASN? Hal tersebut sesuai surat edaran menteri.
Pegawai Hanya pada beberapa instansi dan [kategori](https://mediakupang.pikiran-rakyat.com/tag/kategori) tertentu yang menjadi perhatian pendataan.
BKN mulai melakukan pendataan tenaga non ASN di laman https://pendataan-nonasn.bkn.id hingga 30 September 2022.
[honorer](https://makassar.tribunnews.com/tag/honorer) bisa ikut melakukan pendataan. [Outsourcing](https://makassar.tribunnews.com/tag/outsourcing). [https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/.](https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/) [honorer](https://makassar.tribunnews.com/tag/honorer) nantinya tetap memiliki peluang mengikuti seleksi [Calon Pegawai Negeri Sipil](https://makassar.tribunnews.com/tag/calon-pegawai-negeri-sipil) ( [CPNS](https://makassar.tribunnews.com/tag/cpns) ) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). [Badan Kepegawaian Negara](https://makassar.tribunnews.com/tag/badan-kepegawaian-negara) ( BKN ) mulai pelakukan pendataan tenaga non Aparatur Sipil Negara ( [ASN](https://makassar.tribunnews.com/tag/asn) ) atau [honorer](https://makassar.tribunnews.com/tag/honorer). [Honorer](https://makassar.tribunnews.com/topic/honorer)
Suara.com - Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini melakukan pendataan tenaga honorer atau tenaga non ASN yang bekerja di instansi ...
Anda dapat memberikan tanda centang pada kotak yang tersedia. [tenaga honorer](https://www.suara.com/tag/tenaga-honorer) atau tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tujuan pendataan ini agar identitas pegawai Non ASN dapat terdaftar secara resmi melalui sistem dan memudahkan proses administrasi yang diperlukan. Simak artikel berikut ini untuk mengetahui [cara daftar akun pendataan Non ASN 2022](https://www.suara.com/tag/cara-daftar-akun-pendataan-non-asn-2022). Berikut cara daftar akun pendataan Non ASN 2022. [Riwayat Pekerjaan](https://www.suara.com/tag/riwayat-pekerjaan) dan Cetak [Kartu Informasi Akun](https://www.suara.com/tag/kartu-informasi-akun) Demikian informasi seputar cara daftar akun pendataan non ASN 2022 yang dapat Anda ketahui. - Tahap pertama yang dapat dilakukan adalah dengan membuat akun melalui laman https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/. [pendataan non ASN 2022](https://www.suara.com/tag/pendataan-non-asn-2022) dilakukan melalui Portal BKN yakni melalui laman https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/. Setelah mengetahui dokumen yang dibutuhkan, Anda dapat menyimak cara daftar akun pendataan non ASN 2022 sebagai berikut. [Daftar Dokumen untuk Pendataan Non-ASN 2022, Lengkap dengan Syarat dan Alur](https://www.suara.com/news/2022/09/13/110714/daftar-dokumen-untuk-pendataan-non-asn-2022-lengkap-dengan-syarat-dan-alur) [dokumen](https://www.suara.com/tag/dokumen) yang harus dipersiapkan seperti:
Badan Kepegawaian Negara melakukan pendataan tenaga honorer di tingkat instansi pusat maupun daerah. Berikut dokumen untuk pendataan non ASN 2022.
Instansi wajib mengunggah Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), sebagai hasil akhir pendataan tenaga non-ASN. Demikian penjelasan tentang dokumen untuk pendataan non ASN 2022. [tenaga honorer](https://www.suara.com/tag/tenaga-honorer) di tingkat instansi pusat maupun daerah. [Alur pendataan](https://www.suara.com/tag/alur-pendataan) tenaga non-ASN Berikut [dokumen](https://www.suara.com/tag/dokumen) untuk [pendataan non ASN 2022](https://www.suara.com/tag/pendataan-non-asn-2022). [Dokumen untuk Pendataan Non-ASN 2022](https://www.suara.com/tag/dokumen-untuk-pendataan-non-asn-2022)
Menpan RB Azwar Anas menjanjikan penataan tenaga non aparatur sipil negara (ASN) minim ganjalan.
Untuk itu, menurutnya, penataan tenaga [non-ASN](https://www.cnnindonesia.com/tag/non-asn) memerlukan fleksibilitas. [[Gambas:Video CNN]](https://www.cnnindonesia.com/embed/video/844576) [Menpan RB Azwar Anas Siapkan Rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220911204412-20-846348/menpan-rb-azwar-anas-siapkan-rekrutmen-pppk-tenaga-kesehatan) [KemenPAN-RB: Pendataan Non-ASN Disetor Paling Lambat 30 September 2022](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220825172820-20-839169/kemenpan-rb-pendataan-non-asn-disetor-paling-lambat-30-september-2022) [Mahfud MD Sentil Gelisah Hidup Koruptor, Damkar Lewat Dikira Aparat](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220727130912-20-826812/mahfud-md-sentil-gelisah-hidup-koruptor-damkar-lewat-dikira-aparat) [Mahfud Jadi Plt Menpan RB Sampai Jokowi Tunjuk Pengganti Tjahjo Kumolo](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220715190604-20-822193/mahfud-jadi-plt-menpan-rb-sampai-jokowi-tunjuk-pengganti-tjahjo-kumolo) [Cerita Istri Tjahjo Kumolo Saat Presiden Jokowi Takziah: Beliau Kaget](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220702192257-20-816465/cerita-istri-tjahjo-kumolo-saat-presiden-jokowi-takziah-beliau-kaget) [LIHAT SELENGKAPNYA](#) Penataan tenaga non-ASN, kata dia, harus diselesaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.(cfd/isn) [Menpan RB](https://www.cnnindonesia.com/tag/menpan-rb)) Azwar Anas menjanjikan penataan tenaga non aparatur sipil negara (ASN) minim ganjalan. Menurutnya, penyelesaian masalah tenaga non-ASN tidak bisa dilakukan dengan solusi tunggal. Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI Andiara Aprilia Hikmat menyampaikan rekomendasi terkait proses penyelesaian tenaga non-ASN dan pengadaan PPPK dilakukan secara objektif dengan memenuhi asas keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah sepakat untuk mempercepat tahapan Pendataan Non ASN 2022. Salah satunya proses pemetaan tenaga kesehatan.
[Pendataan Non ASN](https://www.ayobandung.com/tag/Pendataan-Non-ASN) dilakukan sebagai langkah pertama dalam [pemetaan](https://www.ayobandung.com/tag/pemetaan) terhadap kondisi tenaga Non ASN. “Terkait data kita bereskan bersama-sama. “Ini yang harus kita tuntaskan bersama dengan Kementerian Kesehatan. Diingatkan juga agar Dinas Kesehatan dan BKD bekerja bersama untuk pendataan,” Ujar Anas. [Menpan RB](https://www.ayobandung.com/tag/Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas telah sepakat untuk mempercepat [tahapan](https://www.ayobandung.com/tag/tahapan) [Pendataan Non ASN](https://www.ayobandung.com/tag/Pendataan-Non-ASN) 2022 yang termasuk ke dalam proses [pemetaan](https://www.ayobandung.com/tag/pemetaan) [tenaga kesehatan](https://www.ayobandung.com/tag/tenaga-kesehatan) atau Nakes. [Menpan RB](https://www.ayobandung.com/tag/Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan, penanganan tenaga non-ASN untuk [tenaga kesehatan](https://www.ayobandung.com/tag/tenaga-kesehatan) semestinya sudah tuntas, namun diakui masih terdapat beberapa kendala teknis.
Menteri PANRB Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Tenaga Non-ASN bersama Kementerian Kesehatan, BKN, dan LAN, secara virtual, Senin (12/09).
Untuk itu, Menteri Anas terus menekankan pentingnya percepatan pemetaan dan inventarisasi data tenaga non-ASN untuk tenaga kesehatan, yang merupakan salah satu pelayanan dasar di masyarakat. Tidak lupa Menteri Budi meminta agar Dinas Kesehatan dan BKD dapat berkoordinasi dalam pendataan tenaga non-ASN nakes di seluruh pelosok nusantara. Untuk diketahui, dalam proses rekrutmen tenaga kesehatan saat ini usulan disampaikan oleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Pemerintah pun terus menggenjot perbaikan proses pengadaan dan distribusi tenaga kesehatan. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, penanganan tenaga non-ASN untuk tenaga kesehatan seharusnya sudah tuntas, namun diakui masih terdapat beberapa kendala teknis. “Ini yang harus kita tuntaskan bersama dengan Kementerian Kesehatan.