Tampaknya, ide Luhut itu belum akan kesampaian. Sebab, usulannya langsung dimentahkan oleh Presiden Joko Widodo.
Luhut mengatakan, ketentuan yang ia usulkan itu kini sudah berlaku bagi perwira aktif Polri yang bisa ditugaskan di sejumlah kementerian/lembaga. Mulanya, Luhut usul supaya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) direvisi dengan memuat pasal yang membolehkan perwira aktif TNI bertugas di kementerian/lembaga. Baca juga: Luhut Usul Perwira Aktif TNI Bisa Menjabat di Kementerian/Lembaga
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan di acara Penyerahan Data Perkebunan. Lihat Foto. Menteri ...
Karena itu, Bivitri menyebut militer tidak kompatibel dengan democratic governance. Baca juga: Luhut Usul Perwira Aktif TNI Bisa Menjabat di Kementerian/Lembaga Baca juga: Luhut Usul Perwira TNI Bisa Tugas di Kementerian/Lembaga, Pengamat: Itu Menentang Reformasi! Menanggapi usulan Luhut, pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STIH) Jentera Bivitri Susanti menilai, usulan penugasan perwira TNI di kementerian atau lembaga juga tidak nyambung antara masalah dengan solusi. Dengan penugasan di lembaga pemerintahan, Luhut menyebut tak akan ada lagi perwira-perwira tinggi TNI AD yang mengisi jabatan tak perlu. "Bahwa TNI ditugaskan di kementerian atau lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden," sambungnya.
Luhut B Pandjaitan mengusulkan agar TNI bisa masuk ke Kementerian. Politikus Partai Golkar mengingatkan soal Dwifungsi ABRI zaman Orba.
"Sekarang keperluan personel TNI di dalam Kementerian tersebut bukan hanya sekadar mengejar posisi bintang. "Untuk memasukkan personel TNI aktif ke dalam kementerian atau posisi sipil perlu banyak pertimbangan tentunya. Jadi angkatan darat bisa lebih efisien," ujar Luhut.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi, merespons usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya mengusulkan ...
Luhut mengatakan, aturan tersebut nantinya dapat mengatur secara terperinci tugas perwira TNI di kementerian/lembaga. Namun, eks Kepala Staf Kepresidenan itu menegaskan tidak semua perwira TNI bisa ditugaskan di kementerian/lembaga. Menko Marimves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengusulkan perubahan Undang-Undang TNI agar perwira aktif TNI/Polri dapat bertugas di kementerian/lembaga. Hal tersebut dikemukakan Jokowi, merespons usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya mengusulkan perwira aktif TNI/Polri bisa ditugaskan di kementerian/lembaga.
Centra Initiative menolak usulan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk dilakukan revisi pada UU 34/2004 tentang Tentara Nasional.
The site owner may have set restrictions that prevent you from accessing the site. The site owner may have set restrictions that prevent you from accessing the site. Contact the site owner for access or try loading the page again.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar anggota TNI bisa bertugas di kementerian/lembaga. Begini respons Presiden Jokowi.
Jadi angkatan darat bisa lebih efisien," ujar Luhut. "Karena seperti di tempat saya, itu tidak bisa perwira aktif TNI yang masuk, yang bisa adalah Polri. Karena Polri bisa ada begitu, sama di perhubungan di mana-mana," ujar Luhut. Dikutip dari detikNews, Luhut sebelumnya mengusulkan adanya revisi UU TNI yang salah satu pasalnya berisi tentang penempatan TNI agar bisa bertugas di kementerian/lembaga. Hal itu disampaikan Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional PPAD pekan lalu.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tiba-tiba mengusulkan perubahan Undang-Undang TNI.
Jokowi menyebut bahwa belum ada kebutuhan mendesak bagi para perwira TNI/Polri untuk dapat bertugas di kementerian atau lembaga. Luhut mengatakan, aturan tersebut nantinya dapat mengatur secara terperinci tugas perwira TNI di kementerian/lembaga. Namun, eks Kepala Staf Kepresidenan itu menegaskan tidak semua perwira TNI bisa ditugaskan di kementerian/lembaga. Berbicara saat memberikan sambutan dalam Silaturahmi Nasional PPAD, di Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Jumat (12/8/2022), Luhut mengatakan usulan yang dimaksud adalah agar perwira TNI bisa ditugaskan di sejumlah kementerian dan lembaga.
Jokowi nyatakan, belum ada keperluan mendesak yang bisa membuat perwira TNI/Polri bertugas di Kementerian atau Lembaga negara.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan Undang-Undang TNI agar perwira aktif TNI/ Polri dapat bertugas di kementerian/lembaga. Saat ditanya tentang usulan itu, Jokowi menyebutkan belum ada kebutuhan mendesak bagi perwira aktif TNI/ Polri untuk dapat bertugas di kementerian atau lembaga. PRFMNEWS - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar perwira TNI/ Polri bisa bertugas di kementerian atau lembaga negara.
REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim, ...
Luhut juga berharap, Papua Barat pada masa mendatang harus bisa melakukan hilirisasi atas sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Selain itu, lanjut Luhut, di Raja Ampat dapat diterapkan aturan agar pengunjung membawa pulang sampah plastik yang dibawanya sebagai upaya mengurangi produksi sampah plastik. Selain itu, pembangunan Pelabuhan Waisai, Bandar Udara Perairan (Seaplane), infrastruktur biru sumber daya air, Proyek Tangguh LNG Train 3, serta pengembangan ekonomi kawasan yang nantinya dapat meningkatkan rantai nilai sumber pangan lokal dan menunjang ketahanan pangan nasional. Luhut ingin agar seluruh pembangunan berjalan sesuai time line yang sudah ditentukan. Dia menyampaikan, pemerintah daerah didukung oleh pemerintah pusat dapat mengajak universitas setempat maupun akademisi lain untuk bantu menjalankan riset. Rapat koordinasi tersebut digelar untuk mengetahui perkembangan dan kendala pembangunan untuk memastikan kelancarannya.
Luhut sebelumnya mengusulkan revisi UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Dia ingin perwira TNI dapat ditugaskan di kementerian/lembaga atas persetujuan ...
"Namun apakah kebutuhan untuk menempatkan lebih banyak perwira TNI di kementerian itu benar-benar urgen? Hasanuddin menambahkan jika di kementerian lain yang cukup jauh tupoksinya. Para perwira tinggi AD, kata pensiunan jenderal itu, nantinya juga tidak perlu berebut jabatan karena mereka bisa berkarir di luar institusi militer.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: dok MI/Adam Dwi. Sorong: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan ...
"Salah satu hilirisasi yang dapat dilakukan adalah dengan Proyek Tangguh LNG Train 3. Namun, ia berpesan agar Papua Barat tetap menjaga karakteristik alam dan budayanya sebagai ciri khas daerah. - Pelabuhan Sorong Existing dan Pelabuhan Arar.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di Papua Barat .
Baca juga: Baca juga: Salah satu hilirisasi yang dapat dilakukan adalah dengan Proyek Tangguh LNG Train 3.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis siang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten ...
Usai penyambutan, Menko Marves bersama rombongan langsung meninjau sejumlah proyek infrastruktur strategis di Raja Ampat seperti Bandara Waisai, kawasan Pantai Waisai Torang Cinta dan Pelabuhan Waisai di Distrik Kota Waisai. "Dua sektor itu sebagai sektor unggulan bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan masyarakat Raja Ampat," kata Umlati.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan ingin memastikan beberapa progres ...
Salah satu hilirisasi yang dapat dilakukan adalah dengan Proyek Tangguh LNG Train 3. Selain itu, Luhut juga menyinggung tentang pentingnya pendirian sekolah dan universitas unggul di Papua Barat. Luhut ingin agar selain bidang infrastruktur, pendidikan di Papua Barat juga terus berkembang. JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan ingin memastikan beberapa progres pembangunan infrastruktur di Papua Barat yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 lancar.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun ...
"Tingkat utang pemerintah Indonesia jauh lebih aman dibandingkan negara-negara di dunia. "Namun apakah kebutuhan untuk menempatkan lebih banyak perwira TNI di kementerian itu benar-benar urgen? Hasanuddin menambahkan jika di kementerian lain yang cukup jauh tupoksinya. Aturan itu tertuang dalam PMK Nomor 115 Tahun 2022. Apakah ada evaluasi atau kajiannya bahwa, misalnya semakin banyak perwira akan semakin bagus kinerja kementeriannya?" "Saya lihat belum mendesak.
Marves – Jakarta, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi mengklarifikasi video mengatasnamakan Luhut ...
Sehingga tidak benar framing video yang sekarang beredar itu,” tegas Jodi (12-08-2022). Jodi menegaskan bahwa ucapan Menko Luhut dalam video tersebut ditujukan untuk penanganan kasus Covid-19 dalam kapasitasnya sebagai Koordinator PPKM Darurat, bukan terkait dengan proses penyidikan kasus pembunuhan anggota Polri yang sekarang sedang berlangsung. Marves – Jakarta, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi mengklarifikasi video mengatasnamakan Luhut Binsar Pandjaitan yang beredar beberapa hari terakhir.
Sikap Presiden Joko Widodo yang tegas menilai usulan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) soal usulan perwira aktif.
The site owner may have set restrictions that prevent you from accessing the site. The site owner may have set restrictions that prevent you from accessing the site. Contact the site owner for access or try loading the page again.
Al Araf menuturkan, pada era Orba, TNI ikut dalam urusan sosial-politik. Kondisi itu berdampak pada profesionalitas TNI menjalankan tugas pertahanan ...
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan usulan bahwa perwira TNI aktif bisa ditempatkan di kementerian. Alhasil, struktur pemerintahan sipil di pusat maupun di daerah serta di parlemen banyak diisi oleh militer aktif, yang tentu berpotensi mempengaruhi profesionalitasnya dalam menjalankan tugas utamanya sebagai alat negara bidang pertahanan," ujar Al Araf. "Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil merupakan bentuk pengingkaran terhadap agenda reformasi, sebab mencabut doktrin dwifungsi ABRI justru merupakan salah satu agenda penting dari agenda reformasi 1998," ujarnya.
Jodi menjelaskan, pernyataan Luhut dalam video tersebut sebenarnya ditujukan untuk penanganan kasus Covid-19.
Enggak ada urusan beking-beking. Saya enggak ada urusan siapa dia. Sebelumnya, beredar video yang menampilkan Luhut meminta Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk mengusut kasus keterlibatan petinggi Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Video ini dibagikan oleh akun Twitter @UmarHasibuan77.
Marves – Sorong, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan memimpin rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke Sorong dan Raja ...
“Sebagai pemilik salah satu destinasi wisata terindah yang dikenal seluruh dunia, Papua Barat harus menjaga pemberian Tuhan,” pungkas Menko Luhut. Misalnya, dengan tidak menebang pepohonan juga mangrove agar alam tetap hijau dan laut tetap biru. Plt. Deputi Rachmat selaku pimpinan yang mengawal perkembangan proyek ini mengungkapkan pembangunan infrastruktur di Papua Barat harus mendorong pengembangan perekonomian baru di wilayah sekitar. Selain itu, di Raja Ampat dapat diterapkan aturan agar pengunjung membawa pulang sampah plastik yang dibawanya sebagai upaya mengurangi produksi sampah plastik. Dijelaskan oleh Plt. Deputi Rachmat tentang progres pembangunan Jalan Trans Papua yang akan dibangun sepanjang 3.462 kilometer, jalan strategis di Papua Barat, Bandar Udara Siboru Fak Fak, Pelabuhan Sorong Eksisting dan Pelabuhan Arar, Pelabuhan Waisai, Bandar Udara Perairan (Seaplane), infrastruktur biru sumber daya air, Proyek Tangguh LNG Train 3, serta pengembangan ekonomi kawasan yang nantinya dapat meningkatkan rantai nilai sumber pangan lokal dan menunjang ketahanan pangan nasional. Ambil contoh Bandar Udara Seaplane yang dibangun dekat dari Bandar Udara Marinda. Setelah dilakukan studi dan pembangunan runway sepanjang 1.500 meter dan lebar 30 meter, nantinya akan dilanjutkan dengan pilot project pesawat amfibi N219. Menko Luhut dan Plt. Deputi Rachmat pun ingin agar seluruh pembangunan berjalan sesuai timeline yang sudah ditentukan.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan ...
Lebih jauh Luhut meminta agar seluruh pembangunan infrastruktur di Papua Barat tersebut berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. "Bukan hanya dapat meningkatkan konektivitas dan keterisolasian, tetapi juga memajukan wilayah di Papua Barat," ujar Luhut saat memimpin rapat koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Provinsi Papua Barat, di Sorong, Papua Barat, Kamis, 11 Agustus 2022. TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di Papua Barat dilakukan untuk memajukan wilayah tersebut.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi angkat suara ihwal beredarnya video yang mengatasnamakan Luhut Binsar ...
Sehingga tidak benar framing video yang sekarang beredar itu,” kata dia. Sehingga tidak benar framing video yang sekarang beredar itu,” kata dia. Jodi menegaskan ucapan Luhut dalam video tersebut ditujukan untuk penanganan kasus Covid-19 dalam kapasitasnya sebagai Koordinator PPKM Darurat, bukan terkait dengan proses penyidikan kasus pembunuhan anggota Polri.
Jubir Menko Marves Jodi Mahardi mengklarifikasi video mengatasnamakan Luhut memerintahkan Komjen Agus untuk mengusut tuntas pembunuhan tidak benar.
Video tersebut nampak dipotong-potong dan dibuat seolah-olah Luhut memberikan perintah langsung ke Komjen Agus. Saya enggak ada urusan siapa dia, enggak ada urusan beking-beking. Jodi menjelaskan sebetulnya ucapan Luhut dalam video yang beredar tersebut ditujukan untuk penanganan kasus COVID-19 dalam kapasitasnya sebagai Koordinator PPKM Darurat. Dia menegaskan apa yang disampaikan Luhut bukan terkait dengan proses penyidikan kasus pembunuhan anggota Polri yang sekarang sedang berlangsung.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan usulkan bahwa perwira TNI boleh menjabat di Kementerian dan beberapa lembaga negara.
"Iya karena orde baru itu kan karakternya memang karakter yang tidak demokratis, dia otoritarianisme. "Usul ini tak bisa diabaikan begitu saja bahwa kemudian ini jadi problem sudah pasti. Atas persetujuan Presiden (Jokowi)," jelasnya. Jadi angkatan darat bisa lebih efisien," terang Luhut. Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan usulan untuk para perwira TNI yang masih aktif boleh menjabat di berbagai kementerian dan lembaga negara. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan usulkan bahwa perwira TNI boleh menjabat di Kementerian dan beberapa lembaga negara.
Jubir klarfikasi video Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut menyentil kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo.
Lihat Juga : Lihat Juga :
Jodi mengatakan pembicaraan Luhut dalam video tersebut adalah ucapan Luhut dalam konferensi pers penanganan kasus COVID-19.
Saya enggak ada urusan siapa dia, enggak ada urusan beking-beking. Tepatnya, kutipan ucapan Luhut di video yang beredar tersebut merupakan potongan dari konferensi pers yang ditayangkan beberapa stasiun televisi pada 3 Juli 2021. Jodi mengatakan pembicaraan Luhut dalam video tersebut adalah ucapan Luhut dalam konferensi pers penanganan kasus COVID-19. Kapasitas Luhut saat itu sebagai Koordinator PPKM Darurat.
Beredear Video Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara soal kasus Ferdy Sambo. Ternyata itu hoax.
Jodi menjelaskan, kutipan Menko Luhut di video yang beredar tersebut merupakan potongan dari konferensi pers yang ditayangkan beberapa stasiun televisi pada 3 Juli 2021. "Ucapan Menko Luhut dalam video tersebut ditujukan untuk penanganan kasus Covid-19 dalam kapasitasnya sebagai Koordinator PPKM Darurat, bukan terkait dengan proses penyidikan kasus pembunuhan anggota Polri yang sekarang sedang berlangsung," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/8/2022). Dalam video yang beredar beberapa hari terakhir tersebut, disebutkan jika uhut memberikan perintah langsung kepada Komjen Agus untuk tidak ragu dalam mengusut kasus pembunuhan anggota Polri yang terjadi di rumah dinas eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Jodi pun meluruskan video yang banyak beredar di media sosial itu.
Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke destinasi pariwisata geopark Kepulauan Piaynemo, Desa Wisata Arborek, dan Pulau Sauwandarek yang ada di Papua Barat, ...
Sebagai Desa Wisata yang memiliki lebih dari 200 penduduk, dia ingin para guru dan murid di sana terdidik. Mengakhiri kunjungannya, Luhut beserta jajaran berlabuh ke Pulau Sauwandarek. Di pulau tersebut terdapat terumbu karang, ikan-ikan, dan penginapan. Dari laut kita hidup.
Beredar klaim narasi yang membawa nama Luhut Binsar Pandjaitan dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J.
Bahkan, narasi yang beredar viral di Facebook itu membubuhkan unggahan video yang menampilkan sosok Menko Marvest Luhut Binsar dan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Dalam narasi yang viral itu, Menko Marvest Luhut Binsar diklaim memberi perintah kepada kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk mengusut tuntas kasus penembakan Brigadir J. PIKIRAN RAKYAT - Beredar klaim narasi yang membawa nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J.
Pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sebuah video yang tengah viral dan seolah memberikan perintah kepada Kepala.
The site owner may have set restrictions that prevent you from accessing the site. The site owner may have set restrictions that prevent you from accessing the site. Contact the site owner for access or try loading the page again.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berkeliling ke Raja Ampat.
Luhut mengimbau para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyediakan produk lokal menjaga kualitasnya. Bukan hanya bawah lautnya yang indah, di sana ada pusat UMKM yang memproduksi kerajinan-kerajinan tangan. Piaynemo termasuk geosite geopark Raja Ampat yang dikelola masyarakat lokal dan pembangunan fasilitasnya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi mengklarifikasi video ...
Jodi menjelaskan, kutipan Menko Luhut di video yang beredar tersebut merupakan potongan dari konferensi pers yang ditayangkan beberapa stasiun televisi pada 3 Juli 2021. "Ucapan Menko Luhut dalam video tersebut ditujukan untuk penanganan kasus Covid-19 dalam kapasitasnya sebagai Koordinator PPKM Darurat, bukan terkait dengan proses penyidikan kasus pembunuhan anggota Polri yang sekarang sedang berlangsung," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/8/2022). Dalam video yang beredar beberapa hari terakhir tersebut, disebutkan jika uhut memberikan perintah langsung kepada Komjen Agus untuk tidak ragu dalam mengusut kasus pembunuhan anggota Polri yang terjadi di rumah dinas eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Jodi pun meluruskan video yang banyak beredar di media sosial itu.